Gerindra Siapkan Konsep BUMN-Pertanian

Kompas.com - 04/03/2011, 21:03 WIB
EditorRobert Adhi Kusumaputra

JAKARTA, KOMPAS.com- Partai Gerindra sudah menyiapkan konsep-konsep kerja jika diajak koalisi bersama Partai Demokrat. Di antaranya konsep-konsep di bidang BUMN dan Pertanian.

Menurut Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Gerindra, Ahmad Muzani koalisi akan susah berjalan jika partai-partai koalisi menawarkn di bidang yang berbeda dengan BUMN dan Pertanian.

"Agak susah yah, kalau di bidang lain yang punya konsep kan kita. Untuk BUMN dan pertanian. Jadi sebenarnya untuk memperkuat posisi negara harus ada jaminan pangan yg cukup kita bisa impor dan dengan harga-harga yg terjangkau serta benih-benih yang bagus. Ini kan untuk kemajuan rakyat juga," jelas Ahmad di depan Gedung Bidakara, Jumat (04/03/2011).

Bidang-bidang tersebut juga merupakan syarat yang diajukan Gerindra terhadap partai koalisi. Menurut Ahmad, penawaran koalisi belum sampai pada pada posisi-posisi yang jelas, tapi tawaran koalisi sudah disampaikan kepada Prabowo langsung melalui orang-orang kepercayaan SBY.

Mengenai nama-nama orang yang kemungkinan mengisi penawaran jika diterima koalisi itu, Ahmad belum memastikan, karena semua tergantung dari Prabowo Subianto.

"Mengenai itu, itu hak beliau (Prabowo) dalam Anggaran Dasar Rumah Tangga (ADRT), beliau punya kewenangan di dalam dan di luar," tambah Ahmad.

Gerindra menginginkan dalam koalisi, agar kebijakan pemerintah bisa lebih prorakyat seperti BUMN bisa jadi faktor penggerak perekonomian bangsa, produksi gas distop untuk kebutuhan pasar internasional, tapi diutamakan untuk kebutuhan dalam negeri, seperti pupuk. Sehingga pertanian tidak kekurangan pupuk. 

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Baca tentang


    26th

    Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Mengaku 4 Kali Daftar Calon Hakim Agung, Suharto Ingin Jadi 'Koki' MA

    Mengaku 4 Kali Daftar Calon Hakim Agung, Suharto Ingin Jadi "Koki" MA

    Nasional
    Kasus Covid-19 Turun, Luhut: Presiden Ingatkan Kita Semua agar Waspada

    Kasus Covid-19 Turun, Luhut: Presiden Ingatkan Kita Semua agar Waspada

    Nasional
    Selama PPKM Pekan Ini, Hanya 4 Pos Lintas Batas yang Dibuka untuk Akses Masuk RI

    Selama PPKM Pekan Ini, Hanya 4 Pos Lintas Batas yang Dibuka untuk Akses Masuk RI

    Nasional
    Anies Baswedan Melayat ke Rumah Duka Ibu Mertua SBY

    Anies Baswedan Melayat ke Rumah Duka Ibu Mertua SBY

    Nasional
    Anies Baswedan Pastikan Hadiri Panggilan KPK Terkait Kasus Munjul

    Anies Baswedan Pastikan Hadiri Panggilan KPK Terkait Kasus Munjul

    Nasional
    Hakim Sebut Azis Syamsuddin Tahu Stepanus Robin Minta Uang pada M Syahrial

    Hakim Sebut Azis Syamsuddin Tahu Stepanus Robin Minta Uang pada M Syahrial

    Nasional
    Saksi Sebut Stepanus Robin Minta Uang Suap Ditransfer dengan Keterangan Bisnis Konfeksi

    Saksi Sebut Stepanus Robin Minta Uang Suap Ditransfer dengan Keterangan Bisnis Konfeksi

    Nasional
    Menkes Sebut Banyak Kontak Erat Takut Dites Covid-19

    Menkes Sebut Banyak Kontak Erat Takut Dites Covid-19

    Nasional
    Perkuat Pelacakan Kasus Covid-19, Kemenkes Gunakan Survei Seroprevalensi

    Perkuat Pelacakan Kasus Covid-19, Kemenkes Gunakan Survei Seroprevalensi

    Nasional
    Pengembalian Aset Dinilai Lebih Penting Ketimbang Menghukum Mati Koruptor

    Pengembalian Aset Dinilai Lebih Penting Ketimbang Menghukum Mati Koruptor

    Nasional
    Calon Hakim Agung Prim Haryadi Nilai Tak Ada Salahnya Terapkan Hukuman Mati untuk Koruptor

    Calon Hakim Agung Prim Haryadi Nilai Tak Ada Salahnya Terapkan Hukuman Mati untuk Koruptor

    Nasional
    Duduk Perkara Pembunuhan dan Penganiayaan Nakes di Papua...

    Duduk Perkara Pembunuhan dan Penganiayaan Nakes di Papua...

    Nasional
    Menkes Sebut Testing Covid-19 Capai 4 Kali Lipat dari Standar WHO

    Menkes Sebut Testing Covid-19 Capai 4 Kali Lipat dari Standar WHO

    Nasional
    Dewas Dinilai Punya Tanggung Jawab Laporkan Wakil Ketua KPK Lili Pintauli secara Pidana

    Dewas Dinilai Punya Tanggung Jawab Laporkan Wakil Ketua KPK Lili Pintauli secara Pidana

    Nasional
    Batasi Akses Masuk ke RI, Luhut: Jalur Laut hanya via Batam dan Tanjung Pinang

    Batasi Akses Masuk ke RI, Luhut: Jalur Laut hanya via Batam dan Tanjung Pinang

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.