Gerindra Ajukan Syarat ke Demokrat

Kompas.com - 04/03/2011, 20:37 WIB
EditorTri Wahono

JAKARTA, KOMPAS.com — Partai Gerindra mengakui mendapatkan penawaran dari Partai Demokrat untuk masuk dalam koalisi partai pendukung pemerintah. Namun, menurut Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Gerindra, Ahmad Muzani, partainya memiliki syarat-syarat yang harus dipenuhi Demokrat jika ingin mengajak koalisi.

"Kita ingin bersama-sama dengan pemerintah mengamankan pemerintahan ini, tapi kita tidak ingin jadi pelengkap penderita. Kita tidak ingin menggenapkan atau mengganjilkan. Mereka tidak menawarkan pos-pos apa secara langsung saat ini, tapi kita menawarkan pandangan-pandangan kita yang inginkan untuk dikembangkan. Ini sebagai syarat-syarat. Efektivitas yang kita inginkan terjamin," ungkah Ahmad seusai mengikuti rapat internal Gerindra di Gedung Bidakara, Jumat (4/3/2011).

Menurut Ahmad, beberapa pandangan yang diartikan sebagai syarat Gerindra untuk bergabung koalisi, di antaranya, efektivitas bagaimana membangun BUMN sebagai faktor penggerak pembangunan bisa lebih efektif lagi, termasuk ekonomi kerakyatan yang lebih baik. Selain itu, juga mengenai kemandirian pangan yang harus dijamin sebagai sebuah kemandirian dengan langkah yang tepat dan jelas. Jika syarat-syarat terpenuhi, Ahmad menyatakan, Gerindra akan mempertimbangkan penawaran tersebut.

"Kalau syarat-syarat kami terpenuhi, terutama untuk efektivitas bidang BUMN, ekonomi kerakyatan, dan kemandirian pangan, nanti akan kami pertimbangkan mengenai penawaran koalisi itu," imbuh Ahmad.

Menyangkut jawaban syarat-syarat itu dari partai koalisi, menurut Ahmad, itu merupakan kewenangan partai koalisi yang memberikan penawaran. Keputusan tetap berada di tangan Presiden SBY.

"Itu semua tergantung dari partai koalisinya sendiri. Bola kan berada di tangan Presiden SBY. Kami berharap dalam waktu pendek ini akan ada respons terkait hal itu," katanya.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Baca tentang


    26th

    Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Presiden Jokowi Dijadwalkan Hadir secara Virtual dalam Covid-19 Summit Malam Ini

    Presiden Jokowi Dijadwalkan Hadir secara Virtual dalam Covid-19 Summit Malam Ini

    Nasional
    Aplikasi PeduliLindungi Digunakan untuk Skrining PON XX

    Aplikasi PeduliLindungi Digunakan untuk Skrining PON XX

    Nasional
    HQR Code Sertifikat Vaksin Tak Terbaca di Saudi, Kemenkes: Masih Proses Integrasi

    HQR Code Sertifikat Vaksin Tak Terbaca di Saudi, Kemenkes: Masih Proses Integrasi

    Nasional
    Laporkan Haris Azhar dan Fatia, Luhut: Kebebasan Berpendapat Harus Beretika

    Laporkan Haris Azhar dan Fatia, Luhut: Kebebasan Berpendapat Harus Beretika

    Nasional
    Anggota Komisi I Minta Kemenkominfo Segera Tutup Konten Penghinaan Agama dan Ras di Internet

    Anggota Komisi I Minta Kemenkominfo Segera Tutup Konten Penghinaan Agama dan Ras di Internet

    Nasional
    Laporkan Haris dan Fatia atas Dugaan Pencemaran Nama Baik, Luhut Dinilai Tak Beritikad Baik

    Laporkan Haris dan Fatia atas Dugaan Pencemaran Nama Baik, Luhut Dinilai Tak Beritikad Baik

    Nasional
    Haris Azhar Dilaporkan Luhut, Kuasa Hukum: Klien Kami Akan Selalu Bersikap Ksatria

    Haris Azhar Dilaporkan Luhut, Kuasa Hukum: Klien Kami Akan Selalu Bersikap Ksatria

    Nasional
    KJRI: Booster Vaksin Covid-19 Jadi Syarat Mutlak Masuk Arab Saudi

    KJRI: Booster Vaksin Covid-19 Jadi Syarat Mutlak Masuk Arab Saudi

    Nasional
    Jokowi Sebut TWK Tak Boleh Merugikan, tetapi 56 Pegawai KPK Dipecat Tanpa Pesangon

    Jokowi Sebut TWK Tak Boleh Merugikan, tetapi 56 Pegawai KPK Dipecat Tanpa Pesangon

    Nasional
    Politisi PDI-P Sebut Ada Pihak yang Dorong RI Gabung AUKUS Terkait Laut China Selatan

    Politisi PDI-P Sebut Ada Pihak yang Dorong RI Gabung AUKUS Terkait Laut China Selatan

    Nasional
    Kuasa Hukum Sesalkan Langkah Luhut Laporkan Haris Azhar dan Fatia ke Polisi

    Kuasa Hukum Sesalkan Langkah Luhut Laporkan Haris Azhar dan Fatia ke Polisi

    Nasional
    Hasil Survei: Ada 12,3 Responden Tak Puas dengan Proses Vaksinasi, Paling Banyak Keluhkan Antrean

    Hasil Survei: Ada 12,3 Responden Tak Puas dengan Proses Vaksinasi, Paling Banyak Keluhkan Antrean

    Nasional
    Jokowi: Banyak Konflik Agraria Berlangsung Sangat Lama, 40 Tahun Tak Selesai

    Jokowi: Banyak Konflik Agraria Berlangsung Sangat Lama, 40 Tahun Tak Selesai

    Nasional
    Jokowi: Vaksin dan Protokol Kesehatan Jadi Kunci Pengendalian Covid-19

    Jokowi: Vaksin dan Protokol Kesehatan Jadi Kunci Pengendalian Covid-19

    Nasional
    Hasil Survei: 2,3 Persen Responden Dapat Vaksin Booster, 0,2 Persen Bukan Nakes

    Hasil Survei: 2,3 Persen Responden Dapat Vaksin Booster, 0,2 Persen Bukan Nakes

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.