Vonis Diperberat

Kompas.com - 04/03/2011, 03:08 WIB
Editor

Jakarta, Kompas - Anggodo Widjojo, terpidana kasus percobaan penyuapan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, harus mendekam di penjara lebih lama setelah Mahkamah Agung menggandakan hukumannya. Dalam putusan kasasi, MA menghukum Anggodo 10 tahun penjara, lebih berat dari putusan banding 5 tahun penjara.

Putusan tersebut diambil majelis kasasi yang diketuai Artidjo Alkostar dengan hakim anggota Krisna Harahap, MS Lumme, Abdul Latief, dan Surya Jaya, Kamis, (3/3). Hakim Krisna Haharap menjelaskan, selain terbukti mencoba menyuap, Anggodo juga terbukti menghalang-halangi penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan KPK dalam perkara dugaan korupsi Sistem Komunikasi Radio Terpadu (SKRT). Kasus tersebut melibatkan kakaknya, Anggoro Widjojo.

Majelis kasasi, lanjut Krisna, menyatakan bahwa Anggodo terbukti melanggar Pasal 5 Ayat (1) dan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Koordinator Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan Indonesia Corruption Watch (ICW) Febri Diansyah mengatakan, putusan itu mengonfirmasi terjadinya percobaan penyuapan terhadap pimpinan KPK. Putusan tersebut sekaligus menegasikan sangkaan bahwa pimpinan KPK, Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah, memeras Anggodo serta menyalahgunakan kewenangan seperti dituduhkan kepolisian dan kejaksaan. Putusan itu juga mengonfirmasi ada rekayasa dalam kasus tersebut.

Oleh karena itu, menurut Febri, KPK bisa menggunakan putusan tersebut untuk mengusut lebih jauh pihak-pihak mana saja yang harus bertanggung jawab secara hukum atas kasus rekayasa tersebut. ”Siapa yang harus bertanggung jawab? Mereka adalah yang namanya disebut-sebut di dalam rekaman pembicaraan Anggodo dengan sejumlah pihak yang diputar di persidangan Mahkamah Konstitusi beberapa waktu lalu,” kata Febri.

Direktur Penuntutan dan Pelaksana Tugas Direktur Penyidikan KPK Ferry Wibisono mengatakan, putusan MA itu bisa menjadi ”senjata” baru dalam menangani tindak pidana korupsi, yaitu sebagai pintu masuk bagi KPK untuk mengusut pihak-pihak lain yang disebut dalam dakwaan terhadap Anggodo.

”Ia (Anggodo) memenuhi delik Pasal 21 (UU Pemberantasan Tipikor), jadi ada dua perbuatan yang kena. Kita lihat yang terbukti di Mahkamah Agung di Pasal 21 itu, ia bersama-sama siapa saja, di dakwaan kan banyak. Nanti kita lihat ia bersama siapa saja. Kami belum menerima putusannya,” tuturnya.

”Intinya bahwa ini salah satu pintu masuk, pasal yang terbukti, Pasal 21 itu, perbuatan menghalang-halangi penyidikan, merintangi penyidikan, jarang. Ini pertama, jadi ada yurisprudensi dari MA. Ini akan jadi pegangan bagi penuntutan dan penyidikan perkara lain,” lanjut Ferry.

Dikatakan Ferry, putusan MA itu sangat penting bagi kewenangan KPK. Soal penanganan pihak lain yang disebut dalam dakwaan, Ferry menyatakan masih harus mempelajari putusan itu terlebih dahulu.(ANA/RAY)



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

AS Setujui Penjualan 8 Tiltrotor MV-22 Osprey Block C ke Indonesia

AS Setujui Penjualan 8 Tiltrotor MV-22 Osprey Block C ke Indonesia

Nasional
Airlangga Tegaskan Penguatan Infrastruktur Digital Mutlak Dilakukan

Airlangga Tegaskan Penguatan Infrastruktur Digital Mutlak Dilakukan

Nasional
Penjelasan Kemendagri soal e-KTP dan Status Buron Djoko Tjandra

Penjelasan Kemendagri soal e-KTP dan Status Buron Djoko Tjandra

Nasional
66.226 Kasus Covid-19 di Indonesia, Prediksi Ketersediaan Vaksin Lokal pada 2021

66.226 Kasus Covid-19 di Indonesia, Prediksi Ketersediaan Vaksin Lokal pada 2021

Nasional
[POPULER NASIONAL] Setelah MA Kabulkan Gugatan Soal Pilpres | Kasus Positif Covid-19 Bertambah 1.268 Orang

[POPULER NASIONAL] Setelah MA Kabulkan Gugatan Soal Pilpres | Kasus Positif Covid-19 Bertambah 1.268 Orang

Nasional
Saat Komisi III DPR Gelar Rapat di Gedung KPK...

Saat Komisi III DPR Gelar Rapat di Gedung KPK...

Nasional
Jokowi Kebut Infrastruktur di Tengah Pandemi, Terkendala Dana hingga Lahan

Jokowi Kebut Infrastruktur di Tengah Pandemi, Terkendala Dana hingga Lahan

Nasional
Polisi Lengkapi Berkas Perkara Satu Tersangka Kasus Dugaan Pencemaran Nama Baik Bos Kaskus

Polisi Lengkapi Berkas Perkara Satu Tersangka Kasus Dugaan Pencemaran Nama Baik Bos Kaskus

Nasional
Ketua Komisi I: Ekonomi dan Pertahanan Harus Berjalan Beriringan

Ketua Komisi I: Ekonomi dan Pertahanan Harus Berjalan Beriringan

Nasional
Komisi I DPR Minta Pemerintah Perhatikan Kesejahteraan Prajurit

Komisi I DPR Minta Pemerintah Perhatikan Kesejahteraan Prajurit

Nasional
Meski Kembalikan Uang, PT SAM Tetap Diproses Hukum Terkait Jiwasraya

Meski Kembalikan Uang, PT SAM Tetap Diproses Hukum Terkait Jiwasraya

Nasional
Peretas 1.309 Situs Pemerintah dan Swasta Belajar Otodidak, Peras Korban Rp 2-5 Juta

Peretas 1.309 Situs Pemerintah dan Swasta Belajar Otodidak, Peras Korban Rp 2-5 Juta

Nasional
Periksa 2 Saksi, KPK Konfirmasi soal Sewa Rumah Persembunyian Nurhadi dan Penjualan Vila

Periksa 2 Saksi, KPK Konfirmasi soal Sewa Rumah Persembunyian Nurhadi dan Penjualan Vila

Nasional
Bawaslu Sebut Bakal Maksimalkan Pencegahan Pelanggaran di Pilkada 2020

Bawaslu Sebut Bakal Maksimalkan Pencegahan Pelanggaran di Pilkada 2020

Nasional
Kemenkes Sebut Pengendalian TBC Alami Hambatan Selama Pandemi Covid-19

Kemenkes Sebut Pengendalian TBC Alami Hambatan Selama Pandemi Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X