Hanura: Golkar-PKS Harus Keluar Koalisi

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua DPP Partai Hanura Yuddy Chrisnandi menyatakan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sudah saatnya menggunakan momentum kekisruhan koalisi untuk mencoret Partai Golkar dan PKS dari koalisi.

"Sebaliknya, bagi Partai Golkar dan PKS justru harus menggunakan momentum sekarang ini untuk keluar dari koalisi dan tidak hanya mengejar kekuasaan semata," kata Yuddy kepada Kompas, Kamis (3/3/2011) di Jakarta.

Menurut ketua bidang pemenangan pemilu itu, kecepatan bertindak terhadap anggota partai koalisi akan menentukan citra politik Presiden Yudhoyono. "Presiden akan dinilai tegas dan berani jika menteri-menteri dari Partai Golkar dan PKS segera diganti. Jadi, jangan sekadar mengancam," tambahnya.

Sebaliknya, lanjut Yuddy, jika Partai Golkar dan PKS akan mempersilakan Presiden mengganti menteri-menteri dari partai politik itu, hal itu justru akan menciptakan sistem politik yang sehat.

"Diharapkan, dukungan partai-partai di legislatif bukan karena keanggotaan koalisi, melainkan substansi program yang memang berpihak kepada rakyat," ungkap Yuddy.

Partai Hanura, lanjut Yuddy, menunggu kehadiran kedua partai tersebut di DPR untuk bersama-sama memperjuangkan kepentingan rakyat dan bukan kepentingan kekuasaan.

"Kalau Golkar dan PKS tidak menggunakan momentum sekarang ini menyatakan independen terhadap pemerintah, kedua partai itu memang tidak berorientasi pada rakyat, tetapi kekuasaan semata," kata Yuddy.

Adapun politisi muda dan pengusaha Partai Golkar, Pumpida Hidayatulloh, mendukung agar partainya berada di luar pemerintahan menghadapi kekisruhan koalisi sekarang ini pasca-pengambilan suara soal hak angket pajak.

"Partai Golkar independen merupakan pilihan yang terbaik dengan sejumlah pertimbangan pengalaman politik tahun 2009 di mana keberadaan Jusuf Kalla sebagai Ketua Umum Partai Golkar, yang juga Wapres, tidak membuahkan hasil yang maksimal sehingga sikap independen Partai Golkar justru hal yang terbaik sekarang ini," ungkap Pumpida.