Tokoh Agama Perlu Turun Tangan

Kompas.com - 03/03/2011, 22:24 WIB
EditorNasru Alam Aziz

JAKARTA, KOMPAS.com — Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) Moh Jumhur Hidayat meminta peran tokoh agama di Tanah Air untuk melobi Dewan Ulama Arab Saudi. Melalui lobi itu, Jumhur berharap ada pembebasan dari ancaman hukuman mati ataupun keringanan denda (diat) terhadap Darsem binti Daud Tawar, tenaga kerja Indonesia asal Subang, Jawa Barat.

"Keberadaan tokoh agama kita bisa dihormati sekaligus diterima secara terbuka oleh pemerintah dan masyarakat Arab Saudi, termasuk karena hal ini berkaitan dengan penerapan hukum Islam," kata Jumhur, Kamis (3/3/2011) di Jakarta.  

Ia menilai, kasus Darsem bukan semata-mata persoalan pemerintah, melainkan menyangkut rasa kemanusiaan yang telah melibatkan nurani seluruh warga bangsa. "Sementara pemerintah terus berusaha membebaskan Darsem, akan lebih sempurna bila upaya itu bisa kita lakukan bersama sebagai warga bangsa," kata Jumhur.

Darsem terbukti bersalah membunuh majikannya, seorang warga negara Yaman, pada Desember 2007. Ia didakwa membunuh majikannya saat hendak diperkosa. Pengadilan Riyadh, Arab Saudi, pada 6 Mei 2009, memvonis Darsem dengan hukuman mati.


Namun, berkat kerja sama antara Lajnah Islah (Komisi Jasa Baik untuk Perdamaian dan Pemberian Maaf) Riyadh dan Pejabat Gubernur Riyadh, Darsem akhirnya mendapat pemaafan dari ahli waris korban dengan kompensasi uang diat sebagai pengganti hukuman mati sebesar 2 juta riyal atau sekitar Rp 4,7 miliar.

Jumhur menjelaskan, saat ini proses pengadilan terhadap Darsem telah memasuki tahap naik banding. Dengan demikian, masih terdapat kemungkinan keringanan hukuman dan diat.

Ia mengemukakan, berbagai pihak stakeholders TKI akan segera menggelar Malam Dana Darsem, yang hasilnya akan disumbangkan guna ikut meringankan hukuman Darsem.

Baca tentang


    Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Berkaca Kasus Penyelundupan Harley, Demokrat Tantang Erick Thohir Lakukan Ini

    Berkaca Kasus Penyelundupan Harley, Demokrat Tantang Erick Thohir Lakukan Ini

    Nasional
    Ma'ruf Heran Indonesia jadi Importir Produk Halal Terbesar di Dunia

    Ma'ruf Heran Indonesia jadi Importir Produk Halal Terbesar di Dunia

    Nasional
    Ini yang akan Dilakukan Listyo Sigit Saat Menjabat Kabareskrim

    Ini yang akan Dilakukan Listyo Sigit Saat Menjabat Kabareskrim

    Nasional
    Kontras: TPF Bisa Jadi Pilihan Kalau Polri Takut Ungkap Kasus Novel...

    Kontras: TPF Bisa Jadi Pilihan Kalau Polri Takut Ungkap Kasus Novel...

    Nasional
    Soal First Travel, Wamenag Akan Memfasilitasi agar Uang Jemaah Kembali

    Soal First Travel, Wamenag Akan Memfasilitasi agar Uang Jemaah Kembali

    Nasional
    Cegah Karhutla, Menko Polhukam Minta Pemda Cermati Naiknya 'Hot Spot'

    Cegah Karhutla, Menko Polhukam Minta Pemda Cermati Naiknya "Hot Spot"

    Nasional
    Pilkada 2020, KPU Minta Parpol Utamakan Calon Bukan Eks Koruptor

    Pilkada 2020, KPU Minta Parpol Utamakan Calon Bukan Eks Koruptor

    Nasional
    PKB Sebut Penunjukkan Listyo Sigit Sebagai Kabareskrim Sudah Tepat

    PKB Sebut Penunjukkan Listyo Sigit Sebagai Kabareskrim Sudah Tepat

    Nasional
    Habiburokhman Ingatkan Kader Gerindra di DPR Berikan Pernyataan Sejalan dengan Partai

    Habiburokhman Ingatkan Kader Gerindra di DPR Berikan Pernyataan Sejalan dengan Partai

    Nasional
    Fadli Zon Tak Ditunjuk Jadi Jubir Partai, Ini Kata Ketua DPP Gerindra

    Fadli Zon Tak Ditunjuk Jadi Jubir Partai, Ini Kata Ketua DPP Gerindra

    Nasional
    Deklarasi Damai Talangsari Dinilai Malaadministrasi, KontraS Dorong Penyelesaian Kasus HAM Konstitusional

    Deklarasi Damai Talangsari Dinilai Malaadministrasi, KontraS Dorong Penyelesaian Kasus HAM Konstitusional

    Nasional
    Catatan untuk Kabareskrim Baru, Kontras Minta Kultur Penanganan Kasus Diperbaiki

    Catatan untuk Kabareskrim Baru, Kontras Minta Kultur Penanganan Kasus Diperbaiki

    Nasional
    Menkominfo Sebut Kisruh di TVRI Bukan Barang Baru

    Menkominfo Sebut Kisruh di TVRI Bukan Barang Baru

    Nasional
    Cerita Jokowi Saat Muda, Ingin Pinjam Uang Tapi Tak Punya Agunan...

    Cerita Jokowi Saat Muda, Ingin Pinjam Uang Tapi Tak Punya Agunan...

    Nasional
    Mendagri Minta Pemda Anggarkan Pos Khusus untuk Cegah Karhutla

    Mendagri Minta Pemda Anggarkan Pos Khusus untuk Cegah Karhutla

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X