Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Imparsial Ragukan Densus Anti-anarki

Kompas.com - 03/03/2011, 18:57 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — The Indonesian Human Rights Monitor (Imparsial) mempertanyakan keputusan Kapolri Jenderal (Pol) Timur Pradopo yang akan membentuk Detasemen Khusus Anti-anarki dengan landasan dari peristiwa-peristiwa kekerasan di Temanggung dan Cikeusik.

Menurut Koordinator Peneliti Imparsial Bhatara Ibnu Reza, pembentukan kesatuan baru ini tampak tidak berlandaskan perencanaan yang matang, seperti layaknya pembentukan Detasemen 88 Antiteror yang didukung sepenuhnya oleh negara.

Ia mempertanyakan rencana tersebut sudah disetujui Presiden atau belum. Dalam arti, Presiden mendukung sepenuhnya sesuai Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian RI, di mana kebijakan Polri harus sesuai dengan kebijakan Presiden.

"Kelihatannya tidak terencana pembentukan detasemen ini. Saya merasa perlu ada pemikiran yang terencana dan matang untuk membentuk itu. Seperti Detasemen 88 yang di-support negara dan Presiden. Apakah Presiden setuju dengan kebijakan ini?" tegas Bhatara dalam jumpa pers Imparsial, Kamis (3/3/2011).

"Ini terlihat tidak terencana sama sekali. Harusnya peristiwa Cikeusik dan Temanggung bukan menjadi dasar terbentuknya detasemen yang baru. Peristiwa ini sudah sering terjadi, harusnya bisa dicegah, tapi bukan pembentukan kesatuan yang baru," tambahnya.

Pembentukan kesatuan dalam tubuh Polri, lanjut Bhatara, tentunya membutuhkan biaya besar. Ia mempertanyakan kejelasan biaya untuk detasemen anti-anarki dan telah diketahui oleh parlemen atau tidak. Jika biaya yang dibutuhkan besar, alangkah baiknya digunakan Polri untuk memperkuat persenjataan dan personelnya di kesatuan-kesatuan yang lama sehingga tidak perlu menambah kesatuan yang memakan biaya besar, tetapi mempunyai fungsi sama dengan kesatuan lainnya.

"Pembentukan detasemen khusus anti-anarki ini legal menurut hukum? Sudah sesuai dengan Undang-Undang Polri Nomor 2 Tahun 2002? Apakah parlemen sudah mengetahui hal ini, terutama melihat budget untuk pembentukan kesatuan baru? Pembentukan seperti ini tentunya membutuhkan biaya yang besar," imbuh Bhatara.

Imparsial berharap, baik parlemen maupun Presiden mengevaluasi pembentukan Detasemen Khusus Anti-anarki yang dilakukan oleh Kapolri Jenderal (Pol) Timur Pradopo ini karena dianggap tidak memiliki landasan berpikir yang kuat.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

    KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

    Nasional
    Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

    Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

    Nasional
    Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

    Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

    Nasional
    Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

    Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

    Nasional
    Pakar Hukum Dorong Percepatan 'Recovery Asset' dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

    Pakar Hukum Dorong Percepatan "Recovery Asset" dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

    Nasional
    Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

    Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

    Nasional
    Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

    Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

    Nasional
    Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

    Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

    Nasional
    TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

    TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

    Nasional
    Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

    Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

    Nasional
    Pakar Hukum Duga Ada 'Orang Kuat' Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

    Pakar Hukum Duga Ada "Orang Kuat" Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

    Nasional
    Gerindra: Prabowo Tidak Cuma Janji Kata-kata, Dia 'The New Soekarno'

    Gerindra: Prabowo Tidak Cuma Janji Kata-kata, Dia "The New Soekarno"

    Nasional
    TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

    TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

    Nasional
    Terseretnya Nama Jokowi dalam Pusaran Sengketa Pilpres 2024 di MK...

    Terseretnya Nama Jokowi dalam Pusaran Sengketa Pilpres 2024 di MK...

    Nasional
    Serangan Balik KPU dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK...

    Serangan Balik KPU dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK...

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com