"Money Changer", Ayo Berantas Korupsi!

Kompas.com - 03/03/2011, 12:44 WIB
EditorHeru Margianto

JAKARTA, KOMPAS.com - Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK) berharap para pegadang valuta asing atau money changer membantu pemberantasan tindak pidana pencucian uang dengan melaporkan setiap transaksi mencurigakan ke PPATK.

Subintoro, Direktur Pengawasan dan Kepatuhan PPATK, mengatakan, setiap pelapor maupun saksi akan dilindungi dari gugatan perdata maupun pidana seperti diatur dalam Pasal 29 UU Nomor 8/2010 tentang Pencucian Uang.

"Pihak pelapor transaksi keuangan mencurigakan tidak dapat dituntut perdata maupun pidana dan mendapatkan perlindungan hukum yang memadai. Jadi, jangan ada rasa takut untuk melapor," kata Subintoro kepada Kompas.com, Kamis (3/3/2011).

Subintoro mengatakan, PPATK dan Bank Indonesia (BI) tengah mensosialisasikan program Rezim Anti Money Laundering kepada money changer di Serang, Banten. Harapannya, mereka memahami modus pencucian uang dan dapat melaporkan transaksi mencurigakan ke PPATK.

Dikatakan dia, para money changer akan terkena sanksi administrasi jika tidak melaporkan transaksi mencurigakan sesuai Pasal 30 UU Pencucian Uang. Sanksi yang dapat dikenakan berupa peringatan, teguran tertulis, pengumuman kepada publik tentang sanksi, dan denda.

"Jika penyedia jasa keuangan terbukti ikut membantu tindak pidana pencucian uang, maka sesuai Pasal 10 UU itu bisa diancam pidana penjara paling lama 20 tahun atau denda paling banyak Rp 10 miliar," terang Subintoro.

Subintoro menjelaskan, selama ini banyak kasus pencucian uang yang dilakukan di money changer. Modusnya dengan menukar uang suap dalam mata uang asing ke rupiah. "Seperti kasus Gayus banyak suap dengan valuta asing seperti dollar AS, dollar Singapura. Uang dollar dibawanya lebih praktis," ucap dia.

"Jadi, pedagang valuta asing harus mengenali profil setiap nasabahnya. Misalnya dia PNS, atau pejabat negara, atau mungkin anggota TNI/Polri. Gaji bulananya dia berapa? Misalnya gajinya perbulan Rp 10 juta, tapi tiba-tiba dia melakukan penukaran uang sampai Rp 1 miliar, tentu ini tidak sesuai profil sehingga harus dilaporkan ke PPATK," paparnya.

Apakah selama ini para money changer sudah membantu?, "Mereka sudah sangat koorperatif. Banyak laporan transaksi mencurigakan yang masuk ke kami. Kedepan kita akan kerjasama dengan BI, kalau bisa diseluruh wilayah yang ada potensi kita sosialisasikan," jawab Subintoro.

Baca juga Kenapa Prabowo Merapat ke SBY?

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Anggota Komisi III Dorong Polri Sampaikan Motif Sambo Bunuh Yosua Agar Tidak Jadi Liar

Anggota Komisi III Dorong Polri Sampaikan Motif Sambo Bunuh Yosua Agar Tidak Jadi Liar

Nasional
Mahfud Pastikan Pemerintah Terus Kawal Kasus Pembunuhan Brigadir J

Mahfud Pastikan Pemerintah Terus Kawal Kasus Pembunuhan Brigadir J

Nasional
Teka-teki Motif di Balik Skenario Mematikan Sang Jenderal untuk Brigadir J

Teka-teki Motif di Balik Skenario Mematikan Sang Jenderal untuk Brigadir J

Nasional
Pilpres 2024: Berebut Narasi Ruang Publik

Pilpres 2024: Berebut Narasi Ruang Publik

Nasional
Status Irjen Ferdy Sambo di Polri Akan Diputuskan Dalam Sidang Etik

Status Irjen Ferdy Sambo di Polri Akan Diputuskan Dalam Sidang Etik

Nasional
Ferdy Sambo dan Kasus Brigadir J, dari Belasungkawa Berujung Tersangka

Ferdy Sambo dan Kasus Brigadir J, dari Belasungkawa Berujung Tersangka

Nasional
Datangkan Orangtua, Cara Timsus Bikin Bharada E Ungkap Fakta Penembakan Brigadir J

Datangkan Orangtua, Cara Timsus Bikin Bharada E Ungkap Fakta Penembakan Brigadir J

Nasional
Peneliti UGM: KPK Tertinggal dari Kejaksaan Terkait Penindakan

Peneliti UGM: KPK Tertinggal dari Kejaksaan Terkait Penindakan

Nasional
Mahfud kepada Keluarga Brigadir J: Mohon Bersabar dan Percaya Penegak Hukum

Mahfud kepada Keluarga Brigadir J: Mohon Bersabar dan Percaya Penegak Hukum

Nasional
Golkar, PPP, PAN, dan PSI Daftar ke KPU Jadi Calon Peserta Pemilu Hari Ini

Golkar, PPP, PAN, dan PSI Daftar ke KPU Jadi Calon Peserta Pemilu Hari Ini

Nasional
Cerita Ketua RT Ikut Polisi Geledah Rumah yang Ditempati Brigadir J...

Cerita Ketua RT Ikut Polisi Geledah Rumah yang Ditempati Brigadir J...

Nasional
4 Kali Ultimatum Presiden Jokowi Tuntaskan Kasus Brigadir J

4 Kali Ultimatum Presiden Jokowi Tuntaskan Kasus Brigadir J

Nasional
Komnas HAM Harap Bisa Periksa Ferdy Sambo meski Berstatus Tersangka

Komnas HAM Harap Bisa Periksa Ferdy Sambo meski Berstatus Tersangka

Nasional
Mahfud Sebut Motif Sambo Bunuh Brigadir J Sensitif, Hanya Boleh Didengar Orang Dewasa

Mahfud Sebut Motif Sambo Bunuh Brigadir J Sensitif, Hanya Boleh Didengar Orang Dewasa

Nasional
Jejak Ferdy Sambo di Kasus Brigadir J: Dinonaktifkan dari Kadiv Propam, Dicopot, lalu Jadi Tersangka

Jejak Ferdy Sambo di Kasus Brigadir J: Dinonaktifkan dari Kadiv Propam, Dicopot, lalu Jadi Tersangka

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.