Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Gerindra Ditawari Kursi Menteri

Kompas.com - 03/03/2011, 12:00 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani mengaku Partai Gerindra memang sudah ditawari oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk masuk ke dalam Kabinet Indonesia Bersatu. Namun, kini Gerindra dalam masa menimbang-nimbang.  ”Pembicaraan (tawaran) itu memang ada,” kata Muzani di Gedung DPR, Kamis (3/3/2011).

Menurut Muzani, tawaran itu kemudian sudah dirapatkan bersama Ketua Dewan Pembina Gerindra Prabowo, Wakil Ketua Umum Gerindra Fadli Zon, dan Ketua Fraksi Gerindra DPR Wijono Harjanto di salah satu hotel berbintang lima di kawasan Jakarta Selatan.

Muzani enggan berkomentar pos menteri yang ditawarkan karena Gerindra sendiri masih mempertimbangkannya. Kalaupun menerima, Gerindra mengajukan sejumlah catatan dan pertimbangan. Gerindra mempertimbangkan apakah tawaran itu dinilai prorakyat atau tidak.

”Apakah pro rakyat? BUMN, misalnya, bisa menjadi faktor penggerak perekonomian kita. Apakah produksi gas distop untuk kebutuhan pasar internasional, tapi diutamakan untuk kebutuhan dalam negeri, seperti pupuk sehingga kita tidak kekurangan pupuk dan bisa buat mahal. Harus serius mengutamakan pangan dalam negeri. Juga, apakah pasokan batu bara bisa untuk digunakan energi? Jika hal-hal itu tidak dimungkinkan, kami masuk hanya mengganjilkan, tidak memberi arti dalam proses pembangunan. Kami ingin betul-betul bermanfaat buat perubahan rakyat,” ujarnya.

Namun, Gerindra sendiri juga menyiapkan diri tetap berada di luar kabinet. Jika tetap berada di luar, Muzani mengatakan kontrol pemerintahan tetap harus berjalan efektif.

Hubungan Gerindra dengan Partai Demokrat semakin dekat pasca-Gerindra memilih menolak usulan hak angket pajak bersama Demokrat dan sejumlah partai koalisi. Di pihak lain, terjadi ketidakharmonisan antara Demokrat dan Partai Golkar yang bersama PKS memilih mendukung hak angket. Presiden Yudhoyono menyatakan, partai-partai yang tidak lagi sejalan dengan pemerintah sebaiknya keluar dari koalisi.

 

Selengkapnya mengenai kisruh koalisi baca Evaluasi Koalisi

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Wakil Ketua KPK Dinilai Punya Motif Buruk Laporkan Anggota Dewas

Wakil Ketua KPK Dinilai Punya Motif Buruk Laporkan Anggota Dewas

Nasional
Jokowi Ungkap Kematian akibat Stroke, Jantung dan Kanker di RI Capai Ratusan Ribu Kasus Per Tahun

Jokowi Ungkap Kematian akibat Stroke, Jantung dan Kanker di RI Capai Ratusan Ribu Kasus Per Tahun

Nasional
Temui Jokowi, Prabowo dan Gibran Tinggalkan Istana Setelah 2 Jam

Temui Jokowi, Prabowo dan Gibran Tinggalkan Istana Setelah 2 Jam

Nasional
AJI Nilai Sejumlah Pasal dalam Draf Revisi UU Penyiaran Ancam Kebebasan Pers

AJI Nilai Sejumlah Pasal dalam Draf Revisi UU Penyiaran Ancam Kebebasan Pers

Nasional
Ketua KPK Sebut Langkah Nurul Ghufron Laporkan Anggota Dewas Sikap Pribadi

Ketua KPK Sebut Langkah Nurul Ghufron Laporkan Anggota Dewas Sikap Pribadi

Nasional
Daftar Hari Besar Nasional dan Internasional Mei 2024

Daftar Hari Besar Nasional dan Internasional Mei 2024

Nasional
AHY Wanti-wanti Pembentukan Koalisi Jangan Hanya Besar Namun Keropos

AHY Wanti-wanti Pembentukan Koalisi Jangan Hanya Besar Namun Keropos

Nasional
Prabowo Presiden Terpilih, AHY: Kami Imbau Semua Terima Hasil, Semangat Rekonsiliasi

Prabowo Presiden Terpilih, AHY: Kami Imbau Semua Terima Hasil, Semangat Rekonsiliasi

Nasional
Prabowo: Jangan Jadi Pemimpin kalau Tak Kuat Diserang, Duduk di Rumah Nonton TV Saja

Prabowo: Jangan Jadi Pemimpin kalau Tak Kuat Diserang, Duduk di Rumah Nonton TV Saja

Nasional
Dewas Akan Sidangkan Dugaan Pelanggaran Etik Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron 2 Mei

Dewas Akan Sidangkan Dugaan Pelanggaran Etik Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron 2 Mei

Nasional
Prabowo-Gibran Tiba di Istana untuk Bertemu Jokowi

Prabowo-Gibran Tiba di Istana untuk Bertemu Jokowi

Nasional
AHY Sebut Lahan 2.086 Hektare di IKN Belum 'Clear', Masih Dihuni Warga

AHY Sebut Lahan 2.086 Hektare di IKN Belum "Clear", Masih Dihuni Warga

Nasional
Tak Persoalkan PKB Ingin Kerja Sama dengan Prabowo, PKS: Kita Enggak Jauh-jauh

Tak Persoalkan PKB Ingin Kerja Sama dengan Prabowo, PKS: Kita Enggak Jauh-jauh

Nasional
Bapanas Prediksi Harga Bawang Merah Normal 30-40 Hari ke Depan

Bapanas Prediksi Harga Bawang Merah Normal 30-40 Hari ke Depan

Nasional
PKS Jajaki Komunikasi dengan Prabowo

PKS Jajaki Komunikasi dengan Prabowo

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com