Gerindra Ditawari Kursi Menteri

Kompas.com - 03/03/2011, 12:00 WIB
EditorHeru Margianto

JAKARTA, KOMPAS.com — Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani mengaku Partai Gerindra memang sudah ditawari oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk masuk ke dalam Kabinet Indonesia Bersatu. Namun, kini Gerindra dalam masa menimbang-nimbang.  ”Pembicaraan (tawaran) itu memang ada,” kata Muzani di Gedung DPR, Kamis (3/3/2011).

Menurut Muzani, tawaran itu kemudian sudah dirapatkan bersama Ketua Dewan Pembina Gerindra Prabowo, Wakil Ketua Umum Gerindra Fadli Zon, dan Ketua Fraksi Gerindra DPR Wijono Harjanto di salah satu hotel berbintang lima di kawasan Jakarta Selatan.

Muzani enggan berkomentar pos menteri yang ditawarkan karena Gerindra sendiri masih mempertimbangkannya. Kalaupun menerima, Gerindra mengajukan sejumlah catatan dan pertimbangan. Gerindra mempertimbangkan apakah tawaran itu dinilai prorakyat atau tidak.

”Apakah pro rakyat? BUMN, misalnya, bisa menjadi faktor penggerak perekonomian kita. Apakah produksi gas distop untuk kebutuhan pasar internasional, tapi diutamakan untuk kebutuhan dalam negeri, seperti pupuk sehingga kita tidak kekurangan pupuk dan bisa buat mahal. Harus serius mengutamakan pangan dalam negeri. Juga, apakah pasokan batu bara bisa untuk digunakan energi? Jika hal-hal itu tidak dimungkinkan, kami masuk hanya mengganjilkan, tidak memberi arti dalam proses pembangunan. Kami ingin betul-betul bermanfaat buat perubahan rakyat,” ujarnya.

Namun, Gerindra sendiri juga menyiapkan diri tetap berada di luar kabinet. Jika tetap berada di luar, Muzani mengatakan kontrol pemerintahan tetap harus berjalan efektif.

Hubungan Gerindra dengan Partai Demokrat semakin dekat pasca-Gerindra memilih menolak usulan hak angket pajak bersama Demokrat dan sejumlah partai koalisi. Di pihak lain, terjadi ketidakharmonisan antara Demokrat dan Partai Golkar yang bersama PKS memilih mendukung hak angket. Presiden Yudhoyono menyatakan, partai-partai yang tidak lagi sejalan dengan pemerintah sebaiknya keluar dari koalisi.

 

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Selengkapnya mengenai kisruh koalisi baca Evaluasi Koalisi



26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Diperiksa KPK Terkait Kasus Munjul, Ketua DPRD DKI Ditanya Mekanisme Anggaran

Diperiksa KPK Terkait Kasus Munjul, Ketua DPRD DKI Ditanya Mekanisme Anggaran

Nasional
Buru Utang BLBI, Satgas Telah Panggil 22 Obligor dan Debitur

Buru Utang BLBI, Satgas Telah Panggil 22 Obligor dan Debitur

Nasional
[BERITA FOTO] Anies Baswedan Penuhi Panggilan KPK

[BERITA FOTO] Anies Baswedan Penuhi Panggilan KPK

Nasional
Pandemi Covid-19 Pengaruhi Ketimpangan dan Jadi Alasan Pejabat Bertambah Kaya

Pandemi Covid-19 Pengaruhi Ketimpangan dan Jadi Alasan Pejabat Bertambah Kaya

Nasional
Profil Prof JE Sahetapy, Sosok Ilmuwan Hukum dan Pengkritik yang Tegas

Profil Prof JE Sahetapy, Sosok Ilmuwan Hukum dan Pengkritik yang Tegas

Nasional
DPR Sahkan RUU Perjanjian Bantuan Hukum Timbal Balik Indonesia dan Rusia

DPR Sahkan RUU Perjanjian Bantuan Hukum Timbal Balik Indonesia dan Rusia

Nasional
Perkawinan Anak Jadi Kasus Paling Banyak yang Ditemukan di Level SMP-SMA Selama Pandemi

Perkawinan Anak Jadi Kasus Paling Banyak yang Ditemukan di Level SMP-SMA Selama Pandemi

Nasional
Buru Utang BLBI, Pemerintah Sita dan Cairkan Aset Obligor PT Bank Umum Nasional

Buru Utang BLBI, Pemerintah Sita dan Cairkan Aset Obligor PT Bank Umum Nasional

Nasional
Saat Jokowi Jadi Sopir Luhut, Puan, dan Erick Thohir...

Saat Jokowi Jadi Sopir Luhut, Puan, dan Erick Thohir...

Nasional
Polri: Irjen Napoleon Dibantu Eks Anggota FPI Maman Suryadi Aniaya Muhammad Kece

Polri: Irjen Napoleon Dibantu Eks Anggota FPI Maman Suryadi Aniaya Muhammad Kece

Nasional
Periksa Kepala BPKD DKI, KPK Dalami Penyertaan Modal Daerah untuk Pengadaan Lahan di Munjul

Periksa Kepala BPKD DKI, KPK Dalami Penyertaan Modal Daerah untuk Pengadaan Lahan di Munjul

Nasional
Jokowi: Kebutuhan Baja dalam Negeri Sangat Besar, Jangan Biarkan Dimasuki Produk Luar Negeri

Jokowi: Kebutuhan Baja dalam Negeri Sangat Besar, Jangan Biarkan Dimasuki Produk Luar Negeri

Nasional
Mayoritas Perempuan, Guru PAUD Salah Satu Kelompok Terdampak Parah Pandemi Covid-19

Mayoritas Perempuan, Guru PAUD Salah Satu Kelompok Terdampak Parah Pandemi Covid-19

Nasional
Komnas HAM Harap Bertemu Jokowi untuk Jelaskan Rekomendasi Terkait TWK Pegawai KPK

Komnas HAM Harap Bertemu Jokowi untuk Jelaskan Rekomendasi Terkait TWK Pegawai KPK

Nasional
DPR Sahkan Tujuh Calon Hakim Agung Hasil Uji Kelayakan

DPR Sahkan Tujuh Calon Hakim Agung Hasil Uji Kelayakan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.