Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Harga PKS+Golkar = PDI-P+Gerindra

Kompas.com - 02/03/2011, 18:57 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tentu paham benar perhitungan politik untuk mendepak Golkar dan PKS dari koalisi. Wakil Sekjen PPP Romahurmuziy mengatakan, keputusan untuk mendepak kedua partai ini hanya dapat ditukar dengan keberhasilan merayu PDI-P dan Gerindra masuk ke dalam koalisi.

"Dorongan Demokrat yang berkali-kali mendorong Golkar dan PKS diletakkan di luar kabinet hanya akan sepadan jika ditukar dengan masuknya PDIP-Gerindra. Jika yang dua terakhir ini belum pasti, menerima saran Demokrat sepenuhnya dengan mengeluarkan Golkar dan PKS adalah sangat berisiko pada stabilitas politik," ungkapnya kepada wartawan, Rabu (2/3/2011).

Menurut Romi, Presiden SBY memang mengharapkan idealitas dalam kabinet yang diberikan nama "Indonesia Bersatu". Melalui nama ini, SBY berharap semua fraksi masuk ke dalam kabinet dan koalisinya dengan menjunjung kebersamaan dalam mengawal setiap kebijakan.

"Namun, karena bukan situasi ideal, hitungan politiknya pakai matematika sederhana saja, 6 - 2 + 2 = 6. Jika keluar dua, harus masuk dua. Jika keluar satu, masuk satu," tegasnya. Namun, Romi juga menilai Presiden SBY masih gamang untuk melepas Golkar karena risikonya cukup besar. Romi menilai inilah arti dari pernyataan SBY kemarin yang menyebutkan "satu-dua parpol langgar kesepakatan koalisi", yang merujuk kepada Golkar dan PKS.

Hanya saja, Romi menilai pernyataan berbau ancaman itu lebih mengarah kepada PKS. Dengan frasa "satu-dua", Romi mengatakan, SBY masih dalam menimbang posisi Golkar karena jika keduanya sudah mengecewakan SBY, menurutnya, SBY akan menggunakan frasa "dua parpol" secara langsung.

"Selanjutnya, kalimat 'langgar kesepakatan koalisi', berarti betapa pun dibantah oleh parpol 'satu-dua' ini, evaluasi SBY sudah final. Kunci selanjutnya, tinggal menunggu kesediaan PDI-P," tandasnya.

Sampai saat ini, PDI-P masih kekeuh tidak ingin bergabung di dalam kabinet ataupun koalisi. Kalaupun ada yang bergabung, Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri hanya mengizinkan kader simpatisan yang masuk.

Sementara itu, menurut banyak pengamat, Gerindra sudah "dipegang" oleh Demokrat pascaputusan partai yang mengejutkan semua pihak. Gerindra satu suara dengan Demokrat menolak hak angket perpajakan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

    Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

    Nasional
    Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami 'Fine-fine' saja, tapi...

    Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami "Fine-fine" saja, tapi...

    Nasional
    e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

    e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

    Nasional
    Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

    Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

    Nasional
    MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

    MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

    Nasional
    Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

    Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

    Nasional
    4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

    4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

    Nasional
    Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

    Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

    Nasional
    Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

    Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

    Nasional
    Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

    Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

    Nasional
    Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

    Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

    Nasional
    Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

    Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

    Nasional
    Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

    Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

    Nasional
    Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

    Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com