Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Harga PKS+Golkar = PDI-P+Gerindra

Kompas.com - 02/03/2011, 18:57 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tentu paham benar perhitungan politik untuk mendepak Golkar dan PKS dari koalisi. Wakil Sekjen PPP Romahurmuziy mengatakan, keputusan untuk mendepak kedua partai ini hanya dapat ditukar dengan keberhasilan merayu PDI-P dan Gerindra masuk ke dalam koalisi.

"Dorongan Demokrat yang berkali-kali mendorong Golkar dan PKS diletakkan di luar kabinet hanya akan sepadan jika ditukar dengan masuknya PDIP-Gerindra. Jika yang dua terakhir ini belum pasti, menerima saran Demokrat sepenuhnya dengan mengeluarkan Golkar dan PKS adalah sangat berisiko pada stabilitas politik," ungkapnya kepada wartawan, Rabu (2/3/2011).

Menurut Romi, Presiden SBY memang mengharapkan idealitas dalam kabinet yang diberikan nama "Indonesia Bersatu". Melalui nama ini, SBY berharap semua fraksi masuk ke dalam kabinet dan koalisinya dengan menjunjung kebersamaan dalam mengawal setiap kebijakan.

"Namun, karena bukan situasi ideal, hitungan politiknya pakai matematika sederhana saja, 6 - 2 + 2 = 6. Jika keluar dua, harus masuk dua. Jika keluar satu, masuk satu," tegasnya. Namun, Romi juga menilai Presiden SBY masih gamang untuk melepas Golkar karena risikonya cukup besar. Romi menilai inilah arti dari pernyataan SBY kemarin yang menyebutkan "satu-dua parpol langgar kesepakatan koalisi", yang merujuk kepada Golkar dan PKS.

Hanya saja, Romi menilai pernyataan berbau ancaman itu lebih mengarah kepada PKS. Dengan frasa "satu-dua", Romi mengatakan, SBY masih dalam menimbang posisi Golkar karena jika keduanya sudah mengecewakan SBY, menurutnya, SBY akan menggunakan frasa "dua parpol" secara langsung.

"Selanjutnya, kalimat 'langgar kesepakatan koalisi', berarti betapa pun dibantah oleh parpol 'satu-dua' ini, evaluasi SBY sudah final. Kunci selanjutnya, tinggal menunggu kesediaan PDI-P," tandasnya.

Sampai saat ini, PDI-P masih kekeuh tidak ingin bergabung di dalam kabinet ataupun koalisi. Kalaupun ada yang bergabung, Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri hanya mengizinkan kader simpatisan yang masuk.

Sementara itu, menurut banyak pengamat, Gerindra sudah "dipegang" oleh Demokrat pascaputusan partai yang mengejutkan semua pihak. Gerindra satu suara dengan Demokrat menolak hak angket perpajakan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    DPR Segera Panggil KPU untuk Evaluasi Pemilu, Termasuk Bahas Kasus Dugaan Asusila Hasyim Asy'ari

    DPR Segera Panggil KPU untuk Evaluasi Pemilu, Termasuk Bahas Kasus Dugaan Asusila Hasyim Asy'ari

    Nasional
    Sinyal 'CLBK' PKB dengan Gerindra Kian Menguat Usai Nasdem Dukung Prabowo-Gibran

    Sinyal "CLBK" PKB dengan Gerindra Kian Menguat Usai Nasdem Dukung Prabowo-Gibran

    Nasional
    Jadi Presiden Terpilih, Prabowo Tidak Mundur dari Menteri Pertahanan

    Jadi Presiden Terpilih, Prabowo Tidak Mundur dari Menteri Pertahanan

    Nasional
    Polri: Hingga April 2024, 1.158 Tersangka Judi Online Berhasil Ditangkap

    Polri: Hingga April 2024, 1.158 Tersangka Judi Online Berhasil Ditangkap

    Nasional
    Ganjar Bilang PDI-P Bakal Oposisi, Gerindra Tetap Ajak Semua Kekuatan

    Ganjar Bilang PDI-P Bakal Oposisi, Gerindra Tetap Ajak Semua Kekuatan

    Nasional
    Nasdem Resmi Dukung Prabowo-Gibran, Elite PKS dan PKB Bertemu

    Nasdem Resmi Dukung Prabowo-Gibran, Elite PKS dan PKB Bertemu

    Nasional
    Ahmad Ali Akui Temui Prabowo untuk Cari Dukungan Maju Pilkada Sulteng

    Ahmad Ali Akui Temui Prabowo untuk Cari Dukungan Maju Pilkada Sulteng

    Nasional
    PSI Daftarkan 10 Sengketa Pileg ke MK, Anwar Usman Dilarang Mengadili

    PSI Daftarkan 10 Sengketa Pileg ke MK, Anwar Usman Dilarang Mengadili

    Nasional
    Golkar Lebih Ingin Ridwan Kamil Maju Pilkada Jabar

    Golkar Lebih Ingin Ridwan Kamil Maju Pilkada Jabar

    Nasional
    Polri Lanjutkan Tugas Satgas Pengamanan untuk Prabowo

    Polri Lanjutkan Tugas Satgas Pengamanan untuk Prabowo

    Nasional
    Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

    Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

    Nasional
    Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

    Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

    Nasional
    Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

    Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

    Nasional
    MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

    MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

    Nasional
    Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

    Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com