Harga PKS+Golkar = PDI-P+Gerindra

Kompas.com - 02/03/2011, 18:57 WIB
EditorRobert Adhi Kusumaputra

JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tentu paham benar perhitungan politik untuk mendepak Golkar dan PKS dari koalisi. Wakil Sekjen PPP Romahurmuziy mengatakan, keputusan untuk mendepak kedua partai ini hanya dapat ditukar dengan keberhasilan merayu PDI-P dan Gerindra masuk ke dalam koalisi.

"Dorongan Demokrat yang berkali-kali mendorong Golkar dan PKS diletakkan di luar kabinet hanya akan sepadan jika ditukar dengan masuknya PDIP-Gerindra. Jika yang dua terakhir ini belum pasti, menerima saran Demokrat sepenuhnya dengan mengeluarkan Golkar dan PKS adalah sangat berisiko pada stabilitas politik," ungkapnya kepada wartawan, Rabu (2/3/2011).

Menurut Romi, Presiden SBY memang mengharapkan idealitas dalam kabinet yang diberikan nama "Indonesia Bersatu". Melalui nama ini, SBY berharap semua fraksi masuk ke dalam kabinet dan koalisinya dengan menjunjung kebersamaan dalam mengawal setiap kebijakan.

"Namun, karena bukan situasi ideal, hitungan politiknya pakai matematika sederhana saja, 6 - 2 + 2 = 6. Jika keluar dua, harus masuk dua. Jika keluar satu, masuk satu," tegasnya. Namun, Romi juga menilai Presiden SBY masih gamang untuk melepas Golkar karena risikonya cukup besar. Romi menilai inilah arti dari pernyataan SBY kemarin yang menyebutkan "satu-dua parpol langgar kesepakatan koalisi", yang merujuk kepada Golkar dan PKS.

Hanya saja, Romi menilai pernyataan berbau ancaman itu lebih mengarah kepada PKS. Dengan frasa "satu-dua", Romi mengatakan, SBY masih dalam menimbang posisi Golkar karena jika keduanya sudah mengecewakan SBY, menurutnya, SBY akan menggunakan frasa "dua parpol" secara langsung.

"Selanjutnya, kalimat 'langgar kesepakatan koalisi', berarti betapa pun dibantah oleh parpol 'satu-dua' ini, evaluasi SBY sudah final. Kunci selanjutnya, tinggal menunggu kesediaan PDI-P," tandasnya.

Sampai saat ini, PDI-P masih kekeuh tidak ingin bergabung di dalam kabinet ataupun koalisi. Kalaupun ada yang bergabung, Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri hanya mengizinkan kader simpatisan yang masuk.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Sementara itu, menurut banyak pengamat, Gerindra sudah "dipegang" oleh Demokrat pascaputusan partai yang mengejutkan semua pihak. Gerindra satu suara dengan Demokrat menolak hak angket perpajakan.

Baca tentang


    26th

    Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Presiden Jokowi Dijadwalkan Hadir secara Virtual dalam Covid-19 Summit Malam Ini

    Presiden Jokowi Dijadwalkan Hadir secara Virtual dalam Covid-19 Summit Malam Ini

    Nasional
    Aplikasi PeduliLindungi Digunakan untuk Skrining PON XX

    Aplikasi PeduliLindungi Digunakan untuk Skrining PON XX

    Nasional
    HQR Code Sertifikat Vaksin Tak Terbaca di Saudi, Kemenkes: Masih Proses Integrasi

    HQR Code Sertifikat Vaksin Tak Terbaca di Saudi, Kemenkes: Masih Proses Integrasi

    Nasional
    Laporkan Haris Azhar dan Fatia, Luhut: Kebebasan Berpendapat Harus Beretika

    Laporkan Haris Azhar dan Fatia, Luhut: Kebebasan Berpendapat Harus Beretika

    Nasional
    Anggota Komisi I Minta Kemenkominfo Segera Tutup Konten Penghinaan Agama dan Ras di Internet

    Anggota Komisi I Minta Kemenkominfo Segera Tutup Konten Penghinaan Agama dan Ras di Internet

    Nasional
    Laporkan Haris dan Fatia atas Dugaan Pencemaran Nama Baik, Luhut Dinilai Tak Beritikad Baik

    Laporkan Haris dan Fatia atas Dugaan Pencemaran Nama Baik, Luhut Dinilai Tak Beritikad Baik

    Nasional
    Haris Azhar Dilaporkan Luhut, Kuasa Hukum: Klien Kami Akan Selalu Bersikap Ksatria

    Haris Azhar Dilaporkan Luhut, Kuasa Hukum: Klien Kami Akan Selalu Bersikap Ksatria

    Nasional
    KJRI: Booster Vaksin Covid-19 Jadi Syarat Mutlak Masuk Arab Saudi

    KJRI: Booster Vaksin Covid-19 Jadi Syarat Mutlak Masuk Arab Saudi

    Nasional
    Jokowi Sebut TWK Tak Boleh Merugikan, tetapi 56 Pegawai KPK Dipecat Tanpa Pesangon

    Jokowi Sebut TWK Tak Boleh Merugikan, tetapi 56 Pegawai KPK Dipecat Tanpa Pesangon

    Nasional
    Politisi PDI-P Sebut Ada Pihak yang Dorong RI Gabung AUKUS Terkait Laut China Selatan

    Politisi PDI-P Sebut Ada Pihak yang Dorong RI Gabung AUKUS Terkait Laut China Selatan

    Nasional
    Kuasa Hukum Sesalkan Langkah Luhut Laporkan Haris Azhar dan Fatia ke Polisi

    Kuasa Hukum Sesalkan Langkah Luhut Laporkan Haris Azhar dan Fatia ke Polisi

    Nasional
    Hasil Survei: Ada 12,3 Responden Tak Puas dengan Proses Vaksinasi, Paling Banyak Keluhkan Antrean

    Hasil Survei: Ada 12,3 Responden Tak Puas dengan Proses Vaksinasi, Paling Banyak Keluhkan Antrean

    Nasional
    Jokowi: Banyak Konflik Agraria Berlangsung Sangat Lama, 40 Tahun Tak Selesai

    Jokowi: Banyak Konflik Agraria Berlangsung Sangat Lama, 40 Tahun Tak Selesai

    Nasional
    Jokowi: Vaksin dan Protokol Kesehatan Jadi Kunci Pengendalian Covid-19

    Jokowi: Vaksin dan Protokol Kesehatan Jadi Kunci Pengendalian Covid-19

    Nasional
    Hasil Survei: 2,3 Persen Responden Dapat Vaksin Booster, 0,2 Persen Bukan Nakes

    Hasil Survei: 2,3 Persen Responden Dapat Vaksin Booster, 0,2 Persen Bukan Nakes

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.