PKS dan Golkar Tunggu Keputusan Presiden

JAKARTA, KOMPAS.com — Dua partai anggota koalisi pendukung pemerintah, PKS dan Partai Golkar, menyatakan tak keberatan untuk keluar dari kebersamaan dengan Partai Demokrat. PKS dan Golkar sama-sama tak akan melangkah secara reaktif dengan menarik diri dari koalisi. Keduanya akan menunggu secara pasif keputusan dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebagai mitra langsung ketika menandatangani kontrak koalisi.

Pada Selasa (1/3/2011) sore, Presiden menyatakan akan memberi sanksi dan bahkan mengeluarkan parpol dari keanggotaan koalisi jika parpol tersebut tidak lagi berkomitmen mematuhi kesepakatan koalisi.  

Pascapidato Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengenai koalisi kemarin sore, dua partai anggota koalisi PKS dan Golkar menyatakan tak keberatan untuk keluar dari kebersamaan dengan Demokrat. PKS dan Golkar sama-sama tak akan melangkah secara reaktif dengan menarik diri dari koalisi.

"Apapun yang terjadi, PKS siap. Kami akan pasif menunggu. Yang memulai kan beliau, yang mengakhiri ya harus beliau juga. Seperti lagu, kau yang memulai kau yang mengakhiri," kata Sekretaris Jenderal PKS Anis Matta di Gedung DPR RI, Rabu (2/3/2011).

Bagi PKS, tak ada alasan untuk menarik diri. Menurut Anis, PKS tak merasa sedikit pun melanggar poin-poin yang ada dalam sebelas butir kesepakatan koalisi. Namun, Anis menegaskan, PKS tak akan berkeberatan jika dikeluarkan oleh Yudhoyono dan Demokrat dari koalisi.

Lagi pula, kata Anis, PKS mencatat komunikasi di dalam Setgab memang tidak beres. Anggota partai koalisi tak pernah diajak berkomunikasi untuk membahas keputusan-keputusan strategis. Rapat internal Setgab hanya ditujukan untuk menyosialisasikan keputusan Yudhoyono daripada membahas bersama-sama. Oleh karena itu, keluar atau tetap dalam Setgab tidak masalah bagi PKS.

"Kami otomatis (jadi oposisi). Bagi PKS, kita sudah punya pengalaman. Waktu Megawati jadi presiden, kita diajak masuk kabinet, tapi kita tak mau karena semua partai sudah di dalam kabinet. Di dalam atau di luar buat PKS sama saja, tidak masalah," tegasnya.

Menurut Anis, tak ada masalah jika Demokrat ingin mengakhiri hubungan koalisi dengan PKS. Namun, Anis mengatakan PKS butuh akhir yang baik sebagaimana dulu Demokrat dan PKS memulai hubungan, yaitu dengan kontrak politik yang tertulis sehingga ada dokumen-dokumen yang jelas.

Ketua DPP Golkar Priyo Budi Santoso juga menyatakan kesiapan Golkar untuk berkontribusi, baik di dalam pemerintahan maupun di luar. Namun, Priyo mengatakan Golkar sendiri tidak memiliki kehendak untuk menarik diri dari koalisi.

"Golkar akan siap dalam posisi apa pun. Di pemerintahan atau tidak, Golkar akan mengerjakan yang terbaik. Nothing to lose," katanya.

Sekretaris Jenderal Golkar Idrus Marham menambahkan, tak ada alasan bagi Golkar untuk keluar dari koalisi karena Golkar merasa tak pernah melanggar sedikit pun poin kesepakatan dari kontrak koalisi. Menurutnya, koalisi bukan dibentuk sebagai upaya penyeragaman. Oleh karena itu, perbedaan-perbedaan wajar saja terjadi asal tidak melanggar prinsip untuk menciptakan pemerintahan yang bersih, kuat, dan berwibawa dalam sistem presidensiil. "Kekritisan Golkar itu bukan untuk melemahkan pemerintah, justru untuk menguatkan jalannya pemerintahan," tegas Idrus.