Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

FBI: Korupsi Tindak Pidana Nomor Satu

Kompas.com - 02/03/2011, 15:09 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Direktur Biro Investigasi Federal Amerika Serikat, Federal Bureau of Investigation atau FBI, Robert Mueller mengungkapkan, pemberantasan tindak pidana korupsi masih menjadi fokus utama FBI dalam menegakkan hukum di Amerika Serikat.

"Meskipun pasca-peristiwa 11 September, Amerika Serikat menjadikan upaya pencegahan serangan terorisme dan perlindungan keamanan nasional sebagai prioritas, tapi tetap tindak pidana nomor satu adalah korupsi," kata Mueller saat berkunjung ke Komisi Pemberantasan Korupsi, Rasuna Said, Jakarta, Rabu (2/3/2011).

Menurut Mueller, FBI telah berupaya memberantas korupsi selama lebih kurang 100 tahun. Dalam proses tersebut, FBI menilai bahwa korupsi merupakan tindak pidana paling berbahaya yang dapat menghancurkan masyarakat. Korupsi dapat terjadi di mana saja termasuk di dalam rumah.

"Kalau FBI tidak melakukannya, maka tidak akan selesai. Kita butuh lembaga independen dari institusi negara untuk mengatasi korupsi," katanya.

Dia melanjutkan, lembaga independen seperti halnya KPK sangat diperlukan dalam memberantas korupsi di saat masyarakat sudah tidak memercayai pemerintah. Di Amerika Serikat, kata dia, terjadi penyalahgunaan wewenang oleh sejumlah penyelidik pemerintah.

Selain itu, Mueller menyampaikan, kerja sama internasional antarlembaga penegakan hukum sangat penting dilakukan dalam memberantas korupsi. Terutama yang berhubungan dengan penelusuran aliran dana tindak pidana korupsi. Para penyidik dari negara-negara berbeda dapat bertukar informasi dan pengalaman.

"Sangat penting membangun kerja sama untuk mengidentifikasi, mengenali, di mana uang mengalir, berkembang, dan akan mengarah ke mana," katanya.

 

Baca juga Golkar Tak Jamin Seiya Sekata

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Surya Paloh Bakal Temui Prabowo di Kertanegara, Nasdem: Menguatkan Sinyal Komunikasi

Surya Paloh Bakal Temui Prabowo di Kertanegara, Nasdem: Menguatkan Sinyal Komunikasi

Nasional
Temui Mensesneg Pratikno, Menpan-RB Anas Bahas Progres Skenario Pemindahan ASN ke IKN

Temui Mensesneg Pratikno, Menpan-RB Anas Bahas Progres Skenario Pemindahan ASN ke IKN

Nasional
Jokowi Teken Perpres, Wajibkan Pemda Bentuk Unit Perlindungan Perempuan dan Anak

Jokowi Teken Perpres, Wajibkan Pemda Bentuk Unit Perlindungan Perempuan dan Anak

Nasional
Politikus PPP Sebut Ada Kemungkinan Parpolnya Gabung Koalisi Prabowo-Gibran

Politikus PPP Sebut Ada Kemungkinan Parpolnya Gabung Koalisi Prabowo-Gibran

Nasional
Ini Status Perkawinan Prabowo dan Titiek Soeharto

Ini Status Perkawinan Prabowo dan Titiek Soeharto

Nasional
Bersikukuh Rampas Aset Rafael Alun, Jaksa KPK Ajukan Kasasi ke Mahkamah Agung

Bersikukuh Rampas Aset Rafael Alun, Jaksa KPK Ajukan Kasasi ke Mahkamah Agung

Nasional
Pengamat Sebut Kemungkinan Prabowo Gandeng PDI-P Masih Terbuka, Ganjalannya Hanya Jokowi

Pengamat Sebut Kemungkinan Prabowo Gandeng PDI-P Masih Terbuka, Ganjalannya Hanya Jokowi

Nasional
Obituari Tumbu Saraswati, Politikus Senior PDI-P Sekaligus Pendiri TPDI

Obituari Tumbu Saraswati, Politikus Senior PDI-P Sekaligus Pendiri TPDI

Nasional
Wakil Ketua KPK Bantah Serang Balik Dewas dengan Laporkan Albertina Ho

Wakil Ketua KPK Bantah Serang Balik Dewas dengan Laporkan Albertina Ho

Nasional
Nurul Ghufron Gugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta

Nurul Ghufron Gugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta

Nasional
JK Puji Prabowo Mau Rangkul Banyak Pihak, tapi Ingatkan Harus Ada Oposisi

JK Puji Prabowo Mau Rangkul Banyak Pihak, tapi Ingatkan Harus Ada Oposisi

Nasional
Mantan Anak Buah SYL Mengaku Dipecat Lantaran Tolak Bayar Kartu Kredit Pakai Dana Kementan

Mantan Anak Buah SYL Mengaku Dipecat Lantaran Tolak Bayar Kartu Kredit Pakai Dana Kementan

Nasional
Beri Selamat ke Prabowo-Gibran, JK: Kita Terima Kenyataan yang Ada

Beri Selamat ke Prabowo-Gibran, JK: Kita Terima Kenyataan yang Ada

Nasional
DPR Bakal Kaji Ulang Desain Pemilu Serentak karena Dianggap Tak Efisien

DPR Bakal Kaji Ulang Desain Pemilu Serentak karena Dianggap Tak Efisien

Nasional
Komisi II Sebut 'Presidential Threshold' Jadi Target Rencana Revisi UU Pemilu

Komisi II Sebut "Presidential Threshold" Jadi Target Rencana Revisi UU Pemilu

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com