Menteri Pertanian Cocok buat Gerindra

JAKARTA, KOMPAS.com — Dukungan Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) yang menolak pembentukan panitia khusus hak angket pajak di DPR RI mendapat apresiasi dari politisi Partai Demokrat.

Gerindra yang secara bulat menolak pembentukan pansus angket pajak dipandang menyelamatkan koalisi parpol pimpinan Partai Demokrat. Terlebih, selisih suara antara pihak yang mendukung dan menolak hanya terpaut dua suara.

Tak heran sejumlah pengamat politik memperkirakan Gerindra akan "diganjar" kursi menteri oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, yang juga Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat. Gerindra pun telah memberikan sinyal terbuka.

"Kemungkinan (masuknya Gerindra ke kubu pemerintahan) itu ada," ujar pengajar Ilmu Politik Universitas Airlangga, Airlangga Pribadi, ketika dihubungi Kompas.com, Rabu (2/3/2011).

Hal yang sama diungkapkan pengamat politik Charta Politika Yunarto Wijaya. "Tinggal negosiasi (pos menteri) saja. Pasalnya, ketika masuk ke barisan koalisi, Gerindra tak mau dipersepsikan oleh konstituennya sebagai partai yang terkooptasi oleh Presiden SBY. Dengan demikian, dibutuhkan pos-pos yang sesuai dengan identitas Gerindra sebagai partai peduli rakyat. Jadi, pos (menteri) menjadi negosiasi yang paling penting," kata Yunarto.

Salah satu pos yang sesuai dengan identitas Gerindra, menurut Yunarto, adalah Menteri Pertanian. Saat ini pos Menteri Pertanian diduduki kader PKS Suswono. Peluang ini dikatakan terbuka lebar. Terlebih, Presiden telah memberikan ultimatum, partai yang tidak bersedia bersepakat maka sebaiknya keluar dari koalisi.

"Ada logika linear, ketika PKS ingin dikeluarkan, kursi Menteri Pertanian akan kosong. Jika logika SBY linear dengan Partai Demokrat, maka kedua pos itu adalah pos pertama yang berada di ujung tanduk," sambung Yunarto.

Namun Airlangga mengatakan, langkah tersebut bisa mendatangkan resistensi dari anggota koalisi yang setia mendukung SBY sejak pemilu 2009. Terlebih, Gerindra tak turut "mengeluarkan keringat" atas kemenangan SBY-Boediono.

Namun demikian, Presiden diperkirakan akan menyusun masak-masak perombakan kabinet agar meredam pergolakan di tubuh koalisi. Tak menutup kemungkinan Presiden akan memberikan tambahan "jatah kursi menteri" bagi parpol yang setia mendukungnya.

Baca juga Koalisi di Indonesia Aneh