Golkar Tak Jamin Seiya Sekata

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP Partai Golkar Priyo Budi Santoso menegaskan partainya belum berencana meninggalkan Sekretariat Gabungan. Namun, jika nanti Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memutuskan mendepak Golkar ataupun mencopot menteri-menteri dari Golkar yang ada di kabinet, Golkar siap menjalankannya.

"Golkar akan siap dalam posisi apapun di pemerintahan ataupun tidak. Golkar tetap akan mengerjakan yang terbaik. Nothing to lose," tegasnya di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (2/3/2011).

Sementara itu, jika Golkar tetap berada di dalam pemerintahan pun, Priyo mengatakan Golkar tetap akan mengerjakan tugasnya dengan baik. Hanya saja Golkar juga tetap akan menjalankan fungsinya sebagai partai politik yang bertanggung jawab. Oleh karena itu, tak ada jaminan untuk tetap seiya sekata dalam koalisi ke depannya.

"Kami juga tak punya kehendak untuk mengubah haluan atau pandangan politik kami untuk tetap kritis dan profesional," katanya.

Menurut Priyo, Golkar selama ini nyaman dengan kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhyono dan telah berjanji untuk mengawal kepemimpinannya hingga 2014. Oleh karena itu, kekritisan tetap akan dipegang Golkar selama tidak menggoncang pemerintahan. "Tapi kalau sampai menggoncang, kami akan berhenti di titik itu," tandasnya.

Melanggar kesepakatan

Presiden SBY, Selasa (1/3/2011) mengatakan, ada partai politik anggota Sekretariat Gabungan Parpol Pendukung Pemerintah yang melanggar sejumlah kesepakatan koalisi yang telah disetujui para ketua umum parpol dengan dirinya sebagai Presiden terpilih periode 2009-2014. Kesepakatan tersebut terkait kerja sama di bidang eksekutif dan legislatif. Jika tak berubah, Presiden mengancam akan mengeluarkan parpol yang bandel.

Presiden menyatakan ini terkait sikap politik Golkar dan PKS yang berbeda haluan dengan Partai Demokrat dalam menyikapi usulan hak angket pajak. Golkar dan PKS bergabung dalam koalisi partai pendukung pemerintah bersama Demokrat, PAN, PKB, dan PPP. Sejumlah wakil partai tersebut mendapat jatah kursi menteri di Kabinet Indonesia Bersatu.

"Jika ada parpol yang tak lagi bersedia menaati kesepakatan yang dibuat bersama saya, tentu parpol seperti itu tidak bisa bersama-sama lagi dalam koalisi. Ini sangat jelas, gamblang, dan menurut saya logikanya juga begitu," kata Presiden kepada para wartawan di Kantor Presiden, Jakarta.

_____________________________________
Baca juga Terlalu Mahal Pecat Lily dan Gus Choi