YLBHI Protes Perda Ahmadiyah ke Mendagri

Kompas.com - 01/03/2011, 21:56 WIB
EditorTri Wahono

JAKARTA, KOMPAS.com - Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) akan menemui Menteri Dalam Negeri, Gamawan Fauzi dalam rangka menyikapi beberapa peraturan daerah (Perda) yang melarang aktivitas Jamaah Ahmadiyah, terutama setelah peristiwa penyerangan di Cikeusik. Salah satunya yang masih hangat dibahas yakni Surat Keputusan (SK) No 188/94/KPTS/013/2011 oleh Gubernur Jawa Timur Soekarwo, tentang larangan aktivitas jamaah Ahmadiyah Indonesia di Jawa Timur.

"Soal Perda besok kita mau ketemu Mendagri untuk membahasnya. Termasuk SK yang dikeluarkan Gubernur Jawa Timur dan Walikota Samarinda," ungkap Ketua YLBHI, Erna Ratnaningsih, di kantor YLBHI Jakarta, Selasa (1/3/2011).

Menanggapi soal Perda Gubernur Jawa Timur, Senin, 28 Februari lalu menurut Erna pihaknya sebagai kuasa hukum Jamaah Ahmadiyah akan melakukan upaya hukum dalam waktu dekat. Selain itu, LBH Jakarta juga sudah berkoordinasi dengan LBH Surabaya terkait SK tersebut.

"Umat Ahmadiyah sudah minta kami untuk mengurus masalah tersebut. Kami sudah berkoordinasi dengan LBH Surabaya. Kami akan melakukan upaya hukum dalam waktu dekat dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, karena Jamaah Ahmadiyah Indonesia keberatan dengan SK itu," tambah Erna.

YLBHI berharap perda-perda lainnya tidak ikut menular akibat munculnya Perda pelarangan aktivitas Ahmadiyah yang dikeluarkan di Samarinda dan Jawa Timur. "Saya berharap kepada pemerintah daerah lainnya jangan terpengaruh dengan desakan-desakan. Jangan sampai ini menjadi alat legitimasi utk melakukan hal yang sama," kata Erna.

Beberapa poin larangan aktifitas jamaah Ahmadiyah Indonesia di Jawa Timur di antaranya aktivitas jamaah Ahmadiyah di Jawa Timur dapat memicu atau menyebabkan terganggunya keamanan dan ketertiban masyarakat Jatim. Kemudian Pemda juga melarang ajaran Ahmadiyah baik secara lisan, tulisan, maupun melalui media elektronik. Ahmadiyah juga dilarang memasang papan nama organisasi Ahmadiyah di tempat umum dan penggunaan atribut jemaah Ahmadiyah Indonesia dalam segala bentuknya. Terakhir, pelarangan Ahmadiyah untuk memasang papan nama pada masjid, musholah, lembaga pendidikan dengan identitas jamaah Ahmadiyah Indonesia. Surat Keputusan tersebut, salah satunya mendapat tembusan dari Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama.

Baca tentang


    25th

    Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Brigjen Prasetijo Bantah Buat Surat Jalan Palsu Djoko Tjandra

    Brigjen Prasetijo Bantah Buat Surat Jalan Palsu Djoko Tjandra

    Nasional
    Satgas: Libur Panjang Picu Lonjakan Kasus Covid-19 hingga 118 Persen

    Satgas: Libur Panjang Picu Lonjakan Kasus Covid-19 hingga 118 Persen

    Nasional
    Menkes Terawan: Belum Ada Vaksin Covid-19 untuk Anak dan Lansia

    Menkes Terawan: Belum Ada Vaksin Covid-19 untuk Anak dan Lansia

    Nasional
    Bawaslu Rekomendasikan Diskualifikasi bagi 6 Pasangan Calon di Daerah Ini

    Bawaslu Rekomendasikan Diskualifikasi bagi 6 Pasangan Calon di Daerah Ini

    Nasional
    Menkes Terawan Klaim Angka Tes Covid-19 di Indonesia Memenuhi Standar WHO

    Menkes Terawan Klaim Angka Tes Covid-19 di Indonesia Memenuhi Standar WHO

    Nasional
    Satgas: Dampak Demo terhadap Kasus Covid-19 Terlihat dalam 2-4 Pekan

    Satgas: Dampak Demo terhadap Kasus Covid-19 Terlihat dalam 2-4 Pekan

    Nasional
    Penyusunan RPP BUMDes, Mendes PDTT: Kami Ajak Banyak Pihak Diskusi

    Penyusunan RPP BUMDes, Mendes PDTT: Kami Ajak Banyak Pihak Diskusi

    Nasional
    Piala Dunia U-20 Belum Tentu Bisa Disaksikan Penonton

    Piala Dunia U-20 Belum Tentu Bisa Disaksikan Penonton

    Nasional
    Sidik Dugaan Korupsi di PT Pelindo II, Kejagung Mulai Periksa Saksi

    Sidik Dugaan Korupsi di PT Pelindo II, Kejagung Mulai Periksa Saksi

    Nasional
    Riset Freedom House: Skor Kebebasan Berinternet Indonesia 49 dari 100

    Riset Freedom House: Skor Kebebasan Berinternet Indonesia 49 dari 100

    Nasional
    Jokowi Sampaikan Kendala Izin Impor Produk Indonesia ke PM Jepang

    Jokowi Sampaikan Kendala Izin Impor Produk Indonesia ke PM Jepang

    Nasional
    MUI Luruskan Kabar soal Usulan Perpanjangan Masa Jabatan Presiden

    MUI Luruskan Kabar soal Usulan Perpanjangan Masa Jabatan Presiden

    Nasional
    Satgas: Pengurangan Aktivitas di Kantor Turunkan Potensi Penularan dan Kematian Akibat Covid-19

    Satgas: Pengurangan Aktivitas di Kantor Turunkan Potensi Penularan dan Kematian Akibat Covid-19

    Nasional
    Pernyataan Menaker soal UU Cipta Kerja Untungkan Pekerja Kontrak Dinilai Prematur

    Pernyataan Menaker soal UU Cipta Kerja Untungkan Pekerja Kontrak Dinilai Prematur

    Nasional
    Menkes Terawan Yakin Tak Ada Rumah Sakit Sengaja 'Meng-covid-kan' Pasien Meninggal Dunia

    Menkes Terawan Yakin Tak Ada Rumah Sakit Sengaja "Meng-covid-kan" Pasien Meninggal Dunia

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X