JAKARTA, KOMPAS.com - Pascaputusan hak angket perpajakan di DPR RI, nasib Partai Golkar dan PKS di dalam koalisi terus dipergunjingkan. Kedua partai itu pun menyatakan siap-siap saja jika Demokrat memang mendepaknya.
Sekjen PKS Anis Matta menegaskan, hal itu justru menjadi suatu keuntungan bagi PKS jika berada di luar koalisi.
"Ini akan menguntungkan PKS. Pada dasarnya kita lebih dulu punya pengalaman oposisi. Misalnya pada masa Megawati kita oposisi tunggal," ungkapnya di Gedung DPR RI, Selasa (1/3/2011).
Anis mengatakan, saat menjadi oposisi tunggal itu, PKS hanya dilengkapi tujuh personel di DPR RI. Maka, lanjutnya, akan menjadi lebih mudah bagi PKS ketika saat ini kekuatan di parlemen mencapai 57 kursi.
PKS juga tidak terlalu mempermasalahkan desakan agar PKS segera menarik diri secara ksatria. Menurut Wakil Ketua DPR RI ini, para elit Demokrat yang melontarkan desakan itu dinilainya bukanlah pengambil keputusan. Lagipula, koalisi ditandatangani langsung oleh partai koalisi dengan Susilo Bambang Yudhoyono sebagai Presiden.
"Biar masyarakat menilai sendiri, ini mekanisme internal mereka. Pegangan kita kontrak politik dan pola komunikasi. Pola komunikasi seperti ini juga atas permintaan SBY. Bahwa semua hal-hal menyangkut strategis, (komunikasi) hanya (antara) beliau (SBY) dan Ustad Hilmi (Presiden PKS)," tandasnya.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.