Dipo Alam Dianggap Bukan Aktivis 77/78

Kompas.com - 28/02/2011, 02:56 WIB
Editoryuli

JAKARTA, KOMPAS.com — Dua pucuk pimpinan aktivis era 1977/78, M Hatta Taliwang dan Umar Marasabessy, menegaskan, Sekretaris Kabinet Dipo Alam tidak pernah tergabung dalam aktivitas mereka sebagaimana disebut sejumlah kalangan.

"Mengingat banyak media menyebut dan mengait-ngaitkan Dipo Alam dengan komunitas kami, maka dengan ini kami tegaskan bahwa dia bukan Aktivis 77/78," kata Hatta yang dibenarkan Umar, di Jakarta, Minggu (27/2/2011) malam.

Seperti diberitakan, Dipo Alam memicu polemik karena gertakannya untuk memboikot media massa, terutama TV One, Media Indonesia dan Metro TV yang dinilainya kerap menjelek-jelekkan bosnya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Karena itu, Hatta dan Umar pun mengecam sikap Dipo Alam yang dinilai kurang bijaksana menghadapi media massa.

Menurut Hatta Taliwang, Dipo Alam tidak punya kaitan langsung dengan Gerakan Mahasiswa 77/78. Saat gejolak politik di akhir 1977 hingga awal 1978, dia sudah tidak menjabat lagi sebagai Ketua Dewan Mahasiswa Universitas Indonesia.

"Ketika itu, Dipo Alam telah digantikan oleh Lukman Hakim (kini Ketua LIPI). Sejak itu, gaungnya tak kedengaran di dunia kemahasiswaan," katanya.

Dikatakan, mereka memiliki data otentik. Dipo Alam memang pernah jadi aktivis mahasiswa, tetapi terakhir hanya dikenal sebagai Ketua Dewan Mahasiswa (Dema) Universitas Indonesia tahun 1976.

"Dia memang sempat ditahan sekitar satu hingga dua bulan di ’Kampus Kuning’ (Markas Batalion 202 Tajimalela di Bekasi) yang dijadikan tempat penahanan para aktivis Dema dari berbagai kampus di Jakarta," ungkapnya.

Penahanan Dipo Alam ketika itu, menurutnya, karena pernah bersama-sama dengan Bambang Sulistomo mengusung Ali Sadikin sebagai calon presiden alternatif.  "Jadi, sekali lagi, Dipo Alam tidak punya kaitan langsung dengan Gerakan Mahasiswa 77/78. Ada bukti lain  yang bisa menjelaskan soal itu," katanya didampingi A Rachim, salah satu aktivis komunitas tersebut.

Bambang Sulistomo yang dimaksud adalah putra Soetomo atau Bung Tomo dari Surabaya yang penobatannya sebagai Pahlawan Nasional baru dilakukan tahun lalu.

Hatta Taliwang dan Umar Marasabessy menambahkan, pihaknya punya informasi sangat akurat bahwa Dipo Alam tidak pernah diadili atau menjadi saksi di pengadilan ketika teman-temannya diadili di sejumlah kota, mulai Bandung, Jakarta, Medan, Surabaya, dan Yogyakarta.

Baca tentang


    Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Tanggapi Permintaan Anies, Wapres Minta BPJS Segera Bayar Tunggakan RS Swasta Tangani Covid-19

    Tanggapi Permintaan Anies, Wapres Minta BPJS Segera Bayar Tunggakan RS Swasta Tangani Covid-19

    Nasional
    Harun Masiku Siapkan Rp 1,5 Miliar Suap Wahyu Setiawan, Minta Dilantik Januari 2020

    Harun Masiku Siapkan Rp 1,5 Miliar Suap Wahyu Setiawan, Minta Dilantik Januari 2020

    Nasional
    Luhut Ungkap Kenapa Tak Ada Larangan Mudik Lebaran

    Luhut Ungkap Kenapa Tak Ada Larangan Mudik Lebaran

    Nasional
    Donasi Masyarakat untuk Gugus Tugas Covid-19 Capai Rp 72,2 Miliar

    Donasi Masyarakat untuk Gugus Tugas Covid-19 Capai Rp 72,2 Miliar

    Nasional
    Anies Lapor soal Covid-19, Wapres: Apa Ada Rumah Sakit yang Tolak Pasien?

    Anies Lapor soal Covid-19, Wapres: Apa Ada Rumah Sakit yang Tolak Pasien?

    Nasional
    Penularan Covid-19 Ada di 32 Provinsi, DKI Jakarta Catat 897 Kasus

    Penularan Covid-19 Ada di 32 Provinsi, DKI Jakarta Catat 897 Kasus

    Nasional
    Kompolnas: Polisi Mestinya Beri Contoh Social Distancing ke Masyarakat

    Kompolnas: Polisi Mestinya Beri Contoh Social Distancing ke Masyarakat

    Nasional
    DPR Selesaikan dan Sahkan RKUHP dan RUU Pemasyarakatan Pekan Depan

    DPR Selesaikan dan Sahkan RKUHP dan RUU Pemasyarakatan Pekan Depan

    Nasional
    DPR Diminta Tunda Pembahasan Sejumlah RUU Kontroversial

    DPR Diminta Tunda Pembahasan Sejumlah RUU Kontroversial

    Nasional
    IAKMI soal Covid-19: Ini Bukan Darurat Militer, Bukan Darurat Sipil, tetapi Darurat Kesehatan Masyarakat

    IAKMI soal Covid-19: Ini Bukan Darurat Militer, Bukan Darurat Sipil, tetapi Darurat Kesehatan Masyarakat

    Nasional
    Ketidakpahaman Menyebabkan Masyarakat Tolak Makamkan Jenazah Covid-19

    Ketidakpahaman Menyebabkan Masyarakat Tolak Makamkan Jenazah Covid-19

    Nasional
    Berikut Sebaran 170 Pasien Covid-19 yang Meninggal di 17 Provinsi

    Berikut Sebaran 170 Pasien Covid-19 yang Meninggal di 17 Provinsi

    Nasional
    Masyarakat Diimbau Tidak Melayat Jenazah Berstatus PDP Covid-19

    Masyarakat Diimbau Tidak Melayat Jenazah Berstatus PDP Covid-19

    Nasional
    Menurut KPU, Ini Dua Hal yang Harus Diatur dalam Perppu soal Pilkada

    Menurut KPU, Ini Dua Hal yang Harus Diatur dalam Perppu soal Pilkada

    Nasional
    ICW Kritik Pimpinan KPK yang Menyambut Positif Wacana Yasonna Bebaskan Koruptor

    ICW Kritik Pimpinan KPK yang Menyambut Positif Wacana Yasonna Bebaskan Koruptor

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X