Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ganti PKS dengan Gerindra!

Kompas.com - 26/02/2011, 14:59 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat politik dari Universitas Indonesia, Arbi Sanit, berpendapat, Partai Gerindra dapat menjadi pengganti posisi Partai Keadilan Sejahtera dalam koalisi partai pendukung pemerintah. Menurutnya, dengan mengeluarkan PKS kemudian memasukkan Gerindra akan lebih aman ketimbang mengeluarkan Partai Golkar.

"Kalau pemerintah takut dua raksasa akan menjadi lawan di DPR, yaitu Golkar dan PDI Perjuangan, ya, PKS dikeluarkan saja (dari koalisi). Karena PKS paling konsisten melawan, tidak ada ganda-ganda lagi," tutru Arbi, seusai diskusi polemik "Koalisi Pecah Kabinet Terbelah" di Warung Daun, Cikini, Jakarta, Sabtu (26/2/2011).

Berdasarkan perhitungan kursi di parlemen, menurut Arbi, keluarnya PKS dari koalisi tidak akan membuat pemerintah kalah dari oposisi. Apalagi jika koalisi menarik Gerindra dari oposisi. "Itu sudah besar sekali. Kalau Golkar di dalam, masuk Gerindra, enggak ada bedanya. Jumlah kursi di DPR enggak banyak beda, hanya beberapa buah," ungkap Arbi.

Namun, jika koalisi mengeluarkan PKS dan Golkar, pemerintah akan kehilangan 163 suara. Jika demikian, suara koalisi hanya tinggal 260 sehingga dipastikan kalah dari suara oposisi yang jumlahnya 280. Berbeda lagi jika koalisi mengeluarkan Golkar dan PKS, tetapi menarik Gerindra. "Mayoritas tipis. Gerindra masuk, 260 plus 26, jadi 286, bedanya 6," katanya.

Arbi menegaskan, persamaan sikap politik dalam koalisi sangat penting. Jika partai-partai dalam koalisi saling bertentangan, kinerja pemerintah akan terganggu. "Biang kerok dalam koalisi memang PKS dan Golkar yang selalu nyeleneh. Itu yang membuat koalisi tidak bisa bergerak, pemerintah, menteri, terganggu bekerja, tidak bisa fokus, terganggu situasi politik," paparnya.

Oleh karena itu, menurut Arbi, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono harus segera mengambil sikap tegas terkait gonjang-ganjing stabilitas koalisi tersebut. Itu agar waktu 3,5 tahun yang tersisa bagi pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dapat dimanfaatkan untuk bekerja maksimal.

Menurut Arbi, tidak ada partai lain selain Gerindra yang lebih tepat untuk ditarik ke dalam koalisi. "Karena Gerindra sudah memperlihatkan komitmennya. Buktinya dalam voting angket pajak. Adapun PDI-P belum memperlihatkan komitmen, baru ulur-ulur saja, baru isu-isu saja. Padahal, ini harus segera ada perubahan, enggak boleh ditunda-tunda lagi," tuturnya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Wapres Kumpulkan Menteri Bahas Stunting, Ungkap Prevalensinya Hanya Turun 0,1 Persen

    Wapres Kumpulkan Menteri Bahas Stunting, Ungkap Prevalensinya Hanya Turun 0,1 Persen

    Nasional
    Jokowi Panggil 2 Menterinya, PKB Tegaskan Hak Angket Pemilu Terus Bergulir

    Jokowi Panggil 2 Menterinya, PKB Tegaskan Hak Angket Pemilu Terus Bergulir

    Nasional
    Dirut Pertamina Patra Niaga Terjun Langsung Cek Kesiapan Layanan Avtur untuk Persiapan Lebaran 2024

    Dirut Pertamina Patra Niaga Terjun Langsung Cek Kesiapan Layanan Avtur untuk Persiapan Lebaran 2024

    Nasional
    KPU Lanjutkan Rekapitulasi Suara Nasional untuk Jabar dan Maluku Hari Ini

    KPU Lanjutkan Rekapitulasi Suara Nasional untuk Jabar dan Maluku Hari Ini

    Nasional
    Gubernur Jakarta Dipilih Lewat Pilkada, Raih Suara 50 Persen Plus Satu Dinyatakan Menang

    Gubernur Jakarta Dipilih Lewat Pilkada, Raih Suara 50 Persen Plus Satu Dinyatakan Menang

    Nasional
    SK Penambahan Pupuk Subsidi Jadi 9,55 Juta Ton Segera Dirilis

    SK Penambahan Pupuk Subsidi Jadi 9,55 Juta Ton Segera Dirilis

    Nasional
    Dito Mahendra Terdaftar di Perbakin, Klaim Hobi dan Koleksi Senpi

    Dito Mahendra Terdaftar di Perbakin, Klaim Hobi dan Koleksi Senpi

    Nasional
    Golkar Dukung Hasil Pemilu yang Akan Ditetapkan KPU

    Golkar Dukung Hasil Pemilu yang Akan Ditetapkan KPU

    Nasional
    Jokowi Dinilai Tengah Lakukan Manajemen Risiko dengan Panggil 2 Menteri PKB

    Jokowi Dinilai Tengah Lakukan Manajemen Risiko dengan Panggil 2 Menteri PKB

    Nasional
    TKN Pertanyakan kepada Siapa Hak Angket Akan Digulirkan

    TKN Pertanyakan kepada Siapa Hak Angket Akan Digulirkan

    Nasional
    Ketua PPLN Kuala Lumpur Akui Ubah 1.402 Data DPT Tanpa Rapat Pleno

    Ketua PPLN Kuala Lumpur Akui Ubah 1.402 Data DPT Tanpa Rapat Pleno

    Nasional
    Pakar Hukum: Menangkan Gugatan Pilpres di MK Nyaris Mustahil

    Pakar Hukum: Menangkan Gugatan Pilpres di MK Nyaris Mustahil

    Nasional
    Ditanya Soal Jatah Kursi di Kabinet Mendatang, Zulhas Serahkan ke Presiden Terpilih

    Ditanya Soal Jatah Kursi di Kabinet Mendatang, Zulhas Serahkan ke Presiden Terpilih

    Nasional
    TPN: Hak Angket Sudah Jadi Sikap Partai, pada Dasarnya Akan Kami Gulirkan

    TPN: Hak Angket Sudah Jadi Sikap Partai, pada Dasarnya Akan Kami Gulirkan

    Nasional
    KPU Usahakan Rekapitulasi Provinsi Papua dan Papua Pegunungan Selesai Malam Ini

    KPU Usahakan Rekapitulasi Provinsi Papua dan Papua Pegunungan Selesai Malam Ini

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com