Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Golkar Juga Akan Evaluasi

Kompas.com - 26/02/2011, 12:35 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Fraksi Partai Golkar tidak gentar dengan ancaman Fraksi Partai Demokrat yang akan mengevaluasi solidaritas partai-partai yang tergabung dalam Sekretariat Gabungan Koalisi. Wakil Sekretaris Jenderal Partai Golkar Happy Bone Zulkarnaen mengatakan bahwa partainya juga akan melakukan evaluasi pasca-pertentangan sikap politik dalam koalisi terhadap usul hak angket mafia pajak.

"Kalau ancam-mengancam, Partai Golkar enggak takut kok diancam. Kalau evaluasi, kita juga evaluasi, emangnya kita apaan? Kita juga berada di dalam, punya makna," tutur Happy dalam Diskusi Polemik "Koalisi Pecah Kabinet Terbelah" di Warung Daun, Cikini, Jakarta, Sabtu (26/2/2011).

Seusai diskusi, Happy menjelaskan, Golkar akan mengevaluasi kinerjanya dalam koalisi. Juga efektivitas posisi Golkar dalam Setgab Koalisi. "Kalau efektif, kita akan teruskan. Kalau ada kelemahan, kita akan perbaiki," katanya.

Dia mengemukakan bahwa aturan main dalam Setgab harus dievaluasi. Dalam koalisi, kata dia, harus ada aturan main tentang perbedaan sikap politik partai-partai yang tergabung di dalamnya. "Harus ada aturan mainnya, jangan sedikit-sedikit berbeda pendapat, diberi sanksi, dianggap mengancam," ujarnya.

Menurut Happy, Golkar menganggap hak angket itu kotak pandora untuk membuka persoalan pajak. Bukan hanya persoalan Gayus, melainkan sistem perpajakan yang komprehensif. Sebagai partai ide, kata dia, Golkar tidak menginginkan pendapatnya dibungkam. "Jika seperti itu, akan berbahaya. Kita juga ingin evaluasi," tuturnya.

Dia menjelaskan, selama berkoalisi, Fraksi Partai Golkar telah menerapkan etika berkoalisi dengan baik. Golkar selalu transparan dan terbuka dalam menyampaikan pendapatnya yang berbeda. "Kita mengusung itu, tidak ada satu pun anggota Golkar yang nyeleneh. Itu komitmen, yang disampaikan secara transparan," katanya. "Kalau dianggap upaya merusak, kami menganggap ini arogansi Demokrat saja. Karena kita berkoalisi dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, bukan dengan Demokrat," tandas Happy.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    KPK Periksa Eks Dirut Garuda Emirsyah Satar dan 9 Terpidana Korupsi Jadi Saksi Dugaan Pungli di Rutan

    KPK Periksa Eks Dirut Garuda Emirsyah Satar dan 9 Terpidana Korupsi Jadi Saksi Dugaan Pungli di Rutan

    Nasional
    Netralitas Jokowi Disorot dalam Sidang PBB, Airlangga: Itu Biasa ...

    Netralitas Jokowi Disorot dalam Sidang PBB, Airlangga: Itu Biasa ...

    Nasional
    Jokowi Dinilai Coba Antisipasi PKB Jadi Motor Hak Angket

    Jokowi Dinilai Coba Antisipasi PKB Jadi Motor Hak Angket

    Nasional
    Persaingan Cucu-Cicit Soekarno di Pileg 2024: 3 Lolos Senayan, 2 Terancam Gagal

    Persaingan Cucu-Cicit Soekarno di Pileg 2024: 3 Lolos Senayan, 2 Terancam Gagal

    Nasional
    Kasasi Ditolak, Eks Dirjen Kuathan Tetap Dihukum 12 Tahun Penjara di Kasus Satelit Kemenhan

    Kasasi Ditolak, Eks Dirjen Kuathan Tetap Dihukum 12 Tahun Penjara di Kasus Satelit Kemenhan

    Nasional
    Praperadilan Budi Said Ditolak, Kejagung: Penyidik Sesuai Prosedur

    Praperadilan Budi Said Ditolak, Kejagung: Penyidik Sesuai Prosedur

    Nasional
    RUU DKJ Sepakat Dibawa ke Sidang Paripurna DPR, Mendagri Ucapkan Terima Kasih

    RUU DKJ Sepakat Dibawa ke Sidang Paripurna DPR, Mendagri Ucapkan Terima Kasih

    Nasional
    Dugaan Korupsi di LPEI: Kerugian Ditaksir Rp 2,5 Triliun, Ada 6 Perusahaan Lain yang Tengah Dibidik

    Dugaan Korupsi di LPEI: Kerugian Ditaksir Rp 2,5 Triliun, Ada 6 Perusahaan Lain yang Tengah Dibidik

    Nasional
    Empat Anggota DPRD Kota Bandung Dicecar Soal Dugaan Titipan Proyek

    Empat Anggota DPRD Kota Bandung Dicecar Soal Dugaan Titipan Proyek

    Nasional
    Ramai Unjuk Rasa Jelang Penetapan Hasil Pemilu, Ini Kata KPU

    Ramai Unjuk Rasa Jelang Penetapan Hasil Pemilu, Ini Kata KPU

    Nasional
    Dukungan ke Airlangga Mengalir Saat Muncul Isu Jokowi Diusulkan Jadi Ketum Golkar

    Dukungan ke Airlangga Mengalir Saat Muncul Isu Jokowi Diusulkan Jadi Ketum Golkar

    Nasional
    Sempat Mandek, Tol Gilimanuk-Mengwi Dibangun mulai September Tahun Ini

    Sempat Mandek, Tol Gilimanuk-Mengwi Dibangun mulai September Tahun Ini

    Nasional
    KPK Cecar Eks Wali Kota Bandung Soal Tarif 'Fee Proyek' yang Biasa Dipatok ke Pengusaha

    KPK Cecar Eks Wali Kota Bandung Soal Tarif "Fee Proyek" yang Biasa Dipatok ke Pengusaha

    Nasional
    Netralitas Jokowi Disorot di Forum HAM PBB, Dibela Kubu Prabowo, Dikritik Kubu Anies dan Ganjar

    Netralitas Jokowi Disorot di Forum HAM PBB, Dibela Kubu Prabowo, Dikritik Kubu Anies dan Ganjar

    Nasional
    Penggelembungan Suara PSI 2 Kali Dibahas di Rekapitulasi Nasional KPU, Ditemukan Lonjakan 38 Persen

    Penggelembungan Suara PSI 2 Kali Dibahas di Rekapitulasi Nasional KPU, Ditemukan Lonjakan 38 Persen

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com