Hatta: Setgab Gagal Samakan Pandangan

Kompas.com - 25/02/2011, 21:29 WIB
EditorTri Wahono

JAKARTA, KOMPAS.com — Sekretariat Gabungan Partai Koalisi Pendukung Pemerintah atau Setgab Partai Koalisi sebenarnya tidak membutuhkan penataan dalam organisasinya untuk mendukung kelancaran program pemerintah. Yang dibutuhkan sebenarnya adalah kesepahaman dalam melihat isu-isu penting dan strategis yang harus selalu dipupuk bersama.

"Setgab diakui memang tidak mampu memberikan kesamaan pandangan untuk melihat hal-hal yang penting dan strategis dalam kesehariannya. Sudah banyak bukti terjadinya perbedaan cara pandang melihat sejumlah masalah yang penting itu. Padahal, seharusnya, anggota Setgab Partai Koalisi harusnya memiliki kesamaan pandangan terhadap masalah-masalah yang penting dan strategis seperti masalah pemberantasan mafia pajak," ucap Ketua Umum DPP Partai Amanat Nasional Hatta Rajasa kepada Kompas di Jakarta, Jumat (25/2/2011).

Oleh sebab itu, menurut Hatta, anggota Setgab Partai Koalisi Pendukung Pemerintah harus memiliki komitmen bersama untuk menyatukan pandangan terhadap hal-hal yang penting dan strategis itu. "Seharusnya, masalah-masalah strategis dan penting itu dibicarakan bersama dengan partai koalisi. Semuanya harus bertanggung jawab terhadap tata kelola yang sama," tandasnya.

Hatta menegaskan, pemberantasan mafia pajak merupakan masalah strategis dan penting bagi pemerintah. Namun, caranya tidak dibahas secara politik dengan membentuk panitia khusus untuk melakukan penyelidikan atau hak angket. "Akan tetapi, kita serahkan saja dalam penegakan hukum, melalui aparat penegak hukum, termasuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Apalagi, sekarang KPK sudah turun. Jadi, tidak perlu adanya hak angket lagi," ujarnya.

Tepis langgengkan mafia

"Saya terkejut kalau masalah ini justru mau dibawa ke arena politik. Untuk apa? Padahal, seharusnya DPR itu hanya ikut mengawasi pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan aparat penegak hukum dan mendesak KPK saja menuntaskan penyelidikan kasus Gayus HP Tambunan dan kasus pajak lainnya," tanya Hatta.

Sekarang ini, Hatta mengaku agak heran jika sebagian besar fraksi DPR yang menolak hak angket tersebut justru dituding melanggengkan mafia pajak dan anti pemberantasan pajak. "Tidak, kami-kami justru mendorong penuntasan pemberantasan mafia pajak di ranah hukum dan bukan di arena politik," ucapnya.

"Yang saya khawatirkan, ada kecenderungan anggota Setgab untuk sekadar tampil beda dengan cara mendukung begitu saja sehingga masalahnya akan semakin melebar dan meluas," tandas Hatta.

Baca tentang


    Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Yuri: Terapkan Protokol Kesehatan Bukan Karena Anjuran Pemerintah!

    Yuri: Terapkan Protokol Kesehatan Bukan Karena Anjuran Pemerintah!

    Nasional
    TNI-Polri Janji Kedepankan Humanisme Saat Mengawal New Normal

    TNI-Polri Janji Kedepankan Humanisme Saat Mengawal New Normal

    Nasional
     591 Pasien Covid-19 Sembuh Hari Ini, Rekor Tertinggi Sejak Kasus Perdana

    591 Pasien Covid-19 Sembuh Hari Ini, Rekor Tertinggi Sejak Kasus Perdana

    Nasional
    Pemerintah: Hampir 80 Persen Kasus Positif Covid-19 Tak Bergejala Sama Sekali

    Pemerintah: Hampir 80 Persen Kasus Positif Covid-19 Tak Bergejala Sama Sekali

    Nasional
    UPDATE 7 Juni: Pemerintah Telah Periksa 405.992 Spesimen Covid-19

    UPDATE 7 Juni: Pemerintah Telah Periksa 405.992 Spesimen Covid-19

    Nasional
    UPDATE 7 Juni: Ada 40.370 ODP dan 14.197 PDP

    UPDATE 7 Juni: Ada 40.370 ODP dan 14.197 PDP

    Nasional
    UPDATE 7 Juni: Tambah 50, Pasien Covid-19 Meninggal Jadi 1.851 Orang

    UPDATE 7 Juni: Tambah 50, Pasien Covid-19 Meninggal Jadi 1.851 Orang

    Nasional
    UPDATE 7 Juni: Tambah 672, Kasus Covid-19 di Indonesia Jadi 31.186

    UPDATE 7 Juni: Tambah 672, Kasus Covid-19 di Indonesia Jadi 31.186

    Nasional
    UPDATE 7 Juni: Tambah 591 Orang, Pasien Covid-19 yang Sembuh Kini 10.498

    UPDATE 7 Juni: Tambah 591 Orang, Pasien Covid-19 yang Sembuh Kini 10.498

    Nasional
    Metode Belajar Berubah Saat Pandemi, Akademisi: Kenali Sisi Positifnya

    Metode Belajar Berubah Saat Pandemi, Akademisi: Kenali Sisi Positifnya

    Nasional
    Jelang New Normal, KPAI Minta Pemerintah Subsidi Kuota Internet dan Fasilitas Pembelajaran Daring

    Jelang New Normal, KPAI Minta Pemerintah Subsidi Kuota Internet dan Fasilitas Pembelajaran Daring

    Nasional
    Olahraga Bersama Panglima TNI dan Kapolri, Jokowi Ajak Masyarakat Tingkatkan Imun di Tengah Pandemi

    Olahraga Bersama Panglima TNI dan Kapolri, Jokowi Ajak Masyarakat Tingkatkan Imun di Tengah Pandemi

    Nasional
    Minta Tracking Covid-19 Diperbanyak, Menko PMK Harap Uji Spesimen Bisa Mencapai 30.000 Per Hari

    Minta Tracking Covid-19 Diperbanyak, Menko PMK Harap Uji Spesimen Bisa Mencapai 30.000 Per Hari

    Nasional
    Tekan Emisi Karbon dalam Pembangunan, ASN Perlu Pahami Ekonomi Hijau

    Tekan Emisi Karbon dalam Pembangunan, ASN Perlu Pahami Ekonomi Hijau

    Nasional
    Pola Pengajaran Konvensional di Tengah Pandemi Dinilai Picu Episentrum Besar

    Pola Pengajaran Konvensional di Tengah Pandemi Dinilai Picu Episentrum Besar

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X