Hatta: Setgab Gagal Samakan Pandangan

Kompas.com - 25/02/2011, 21:29 WIB
EditorTri Wahono

JAKARTA, KOMPAS.com — Sekretariat Gabungan Partai Koalisi Pendukung Pemerintah atau Setgab Partai Koalisi sebenarnya tidak membutuhkan penataan dalam organisasinya untuk mendukung kelancaran program pemerintah. Yang dibutuhkan sebenarnya adalah kesepahaman dalam melihat isu-isu penting dan strategis yang harus selalu dipupuk bersama.

"Setgab diakui memang tidak mampu memberikan kesamaan pandangan untuk melihat hal-hal yang penting dan strategis dalam kesehariannya. Sudah banyak bukti terjadinya perbedaan cara pandang melihat sejumlah masalah yang penting itu. Padahal, seharusnya, anggota Setgab Partai Koalisi harusnya memiliki kesamaan pandangan terhadap masalah-masalah yang penting dan strategis seperti masalah pemberantasan mafia pajak," ucap Ketua Umum DPP Partai Amanat Nasional Hatta Rajasa kepada Kompas di Jakarta, Jumat (25/2/2011).

Oleh sebab itu, menurut Hatta, anggota Setgab Partai Koalisi Pendukung Pemerintah harus memiliki komitmen bersama untuk menyatukan pandangan terhadap hal-hal yang penting dan strategis itu. "Seharusnya, masalah-masalah strategis dan penting itu dibicarakan bersama dengan partai koalisi. Semuanya harus bertanggung jawab terhadap tata kelola yang sama," tandasnya.

Hatta menegaskan, pemberantasan mafia pajak merupakan masalah strategis dan penting bagi pemerintah. Namun, caranya tidak dibahas secara politik dengan membentuk panitia khusus untuk melakukan penyelidikan atau hak angket. "Akan tetapi, kita serahkan saja dalam penegakan hukum, melalui aparat penegak hukum, termasuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Apalagi, sekarang KPK sudah turun. Jadi, tidak perlu adanya hak angket lagi," ujarnya.

Tepis langgengkan mafia

"Saya terkejut kalau masalah ini justru mau dibawa ke arena politik. Untuk apa? Padahal, seharusnya DPR itu hanya ikut mengawasi pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan aparat penegak hukum dan mendesak KPK saja menuntaskan penyelidikan kasus Gayus HP Tambunan dan kasus pajak lainnya," tanya Hatta.

Sekarang ini, Hatta mengaku agak heran jika sebagian besar fraksi DPR yang menolak hak angket tersebut justru dituding melanggengkan mafia pajak dan anti pemberantasan pajak. "Tidak, kami-kami justru mendorong penuntasan pemberantasan mafia pajak di ranah hukum dan bukan di arena politik," ucapnya.

"Yang saya khawatirkan, ada kecenderungan anggota Setgab untuk sekadar tampil beda dengan cara mendukung begitu saja sehingga masalahnya akan semakin melebar dan meluas," tandas Hatta.

Baca tentang


    25th

    Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Kalapas Gunung Sindur: Napi Teroris Awalnya Hormat Bendera Saja Tidak Mau

    Kalapas Gunung Sindur: Napi Teroris Awalnya Hormat Bendera Saja Tidak Mau

    Nasional
    Dua Tersangka Kasus Korupsi di Bakamla Segera Disidang

    Dua Tersangka Kasus Korupsi di Bakamla Segera Disidang

    Nasional
    Korupsi BPJS Ketenagakerjaan, Kejagung Periksa Deputi Direktur Manajemen Risiko Investasi

    Korupsi BPJS Ketenagakerjaan, Kejagung Periksa Deputi Direktur Manajemen Risiko Investasi

    Nasional
    Didakwa Terima Suap Rp 25,7 Miliar, Edhy Prabowo: Saya Tak Bersalah

    Didakwa Terima Suap Rp 25,7 Miliar, Edhy Prabowo: Saya Tak Bersalah

    Nasional
    Jadi Relawan Vaksin Nusantara, Mantan Menkes Siti Fadilah: Ini Bukan Vaksinasi, tapi Penelitian

    Jadi Relawan Vaksin Nusantara, Mantan Menkes Siti Fadilah: Ini Bukan Vaksinasi, tapi Penelitian

    Nasional
    Kepala Bappenas: Pemerintah Terbuka pada Semua Usulan Pembangunan Ibu Kota Baru

    Kepala Bappenas: Pemerintah Terbuka pada Semua Usulan Pembangunan Ibu Kota Baru

    Nasional
    Pengamat Pertahanan Nilai Denwalsus Kemhan Tidak Bermasalah

    Pengamat Pertahanan Nilai Denwalsus Kemhan Tidak Bermasalah

    Nasional
    Fraksi PKS Dukung Rencana Jokowi Bahas Persoalan di Myanmar Lewat KTT ASEAN

    Fraksi PKS Dukung Rencana Jokowi Bahas Persoalan di Myanmar Lewat KTT ASEAN

    Nasional
    Raja Salman Beri Hadiah 15 Ton Kurma Istimewa untuk Umat Islam di Indonesia

    Raja Salman Beri Hadiah 15 Ton Kurma Istimewa untuk Umat Islam di Indonesia

    Nasional
    Dakwaan Jaksa: Edhy Prabowo Pakai Uang Suap Rp 833,4 Juta untuk Belanja Barang Mewah Bersama Istri di AS

    Dakwaan Jaksa: Edhy Prabowo Pakai Uang Suap Rp 833,4 Juta untuk Belanja Barang Mewah Bersama Istri di AS

    Nasional
    Sengketa Pilkada Sabu Raijua, MK Anulir Pencalonan Orient Karena Dinilai Berkewarganegaraan AS

    Sengketa Pilkada Sabu Raijua, MK Anulir Pencalonan Orient Karena Dinilai Berkewarganegaraan AS

    Nasional
    Paslon Orient-Thobias Didiskualifikasi, PDI-P Minta KPU dan Bawaslu Tanggung Jawab

    Paslon Orient-Thobias Didiskualifikasi, PDI-P Minta KPU dan Bawaslu Tanggung Jawab

    Nasional
    Isu Reshuffle Mencuat, Politisi Golkar: Kita Cukup Tunggu Saja

    Isu Reshuffle Mencuat, Politisi Golkar: Kita Cukup Tunggu Saja

    Nasional
    Polri Bolehkan Mudik Sebelum 6 Mei, Pimpinan Komisi III Ingatkan Soal Pengawasan

    Polri Bolehkan Mudik Sebelum 6 Mei, Pimpinan Komisi III Ingatkan Soal Pengawasan

    Nasional
    Wakil Ketua Komisi III: Harusnya Satgas BLBI Jadi Trigger Lahirnya UU Perampasan Aset

    Wakil Ketua Komisi III: Harusnya Satgas BLBI Jadi Trigger Lahirnya UU Perampasan Aset

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X