Henry Yoso: Susno Korban Sakit Hati

Kompas.com - 24/02/2011, 22:09 WIB
EditorTri Wahono

JAKARTA, KOMPAS.com — Penjeratan Komisaris Jenderal Susno Duadji terkait dua perkara korupsi dinilai sebagai bentuk balas dendam Kepala Polri yang saat itu dijabat Bambang Hendarso Danurui dan Sjahril Djohan. Balas dendam itu setelah Susno membongkar mafia kasus Gayus Halomoan Tambunan dan kasus ikan arwana di Bareskrim Polri.

Henry Yosodingingrat, penasihat hukum Susno, mengatakan, selain dipicu kasus Gayus dan ikan arwana, dijeratnya Susno lantaran kliennya menyebut Sjahril sebagai markus sejati yang berkantor di sebelah ruangan Wakil Kepala Polri.

"Itu membuat banyak pihak menjadi malu, marah, dan sakit hati, khususnya Kapolri dan Sjahril Djohan. Padahal, semua yang dikatakan terdakwa (Susno) secara terang-terangan itu tenyata benar adanya," ucap Henry saat membacakan pleidoi atau pembelaan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis (24/2/2011).

Setelah kode etik profesi tak mampu menjerat Susno, kata Henry, Kapolri lalu membentuk tim independen untuk merekayasa kasus agar Susno dapat ditangkap dan ditahan. Rekayasa itu, ucapnya, dengan memanfaatkan sakit hati Sjahril. "Sehingga muncul rekayasa dalam kasus arwana," ujar dia.

Dikatakan Henry, tim independen juga memanfaatkan sakit hati Ajun Komisaris Besar Syamsurizal M, anggota Bareskrim Polri. Syamrizal diminta mengakui pernah melihat Sjahril bertemu dengan Susno di rumah anak Susno di Jalan Abuserin, Jaksel, pada 4 Desember 2008.

"AKBP Samsurizal saat itu sedang nonjob atas usulan Susno. Demi mendapatkan jabatan, ia ikut merangkai cerita bohong," kata dia.

Seperti diberitakan, selain terkait kasus menerima uang sebesar Rp 500 juta dari Haposan Hutagalung melalui Sjahril, Susno juga dijerat memerintahkan Maman untuk memotongan dana pemilukada Jawa Barat tahun 2008 sebesar Rp 8,5 miliar.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tolak Pilkada, PBNU: Kita Belum Punya Success Story Menekan Covid-19

Tolak Pilkada, PBNU: Kita Belum Punya Success Story Menekan Covid-19

Nasional
Ini Sanksi bagi Paslon yang Bawa Iring-iringan Saat Pengundian Nomor Urut Pilkada

Ini Sanksi bagi Paslon yang Bawa Iring-iringan Saat Pengundian Nomor Urut Pilkada

Nasional
Iring-iringan Massa Saat Pengundian Nomor Urut Peserta Pilkada Resmi Dilarang

Iring-iringan Massa Saat Pengundian Nomor Urut Peserta Pilkada Resmi Dilarang

Nasional
Digelar Hari Ini, Pengundian Nomor Urut Paslon Pilkada Hanya Boleh Dihadiri Pihak Terbatas

Digelar Hari Ini, Pengundian Nomor Urut Paslon Pilkada Hanya Boleh Dihadiri Pihak Terbatas

Nasional
KPK Setor Rp 1 Miliar Uang Pengganti dari Eks Pejabat PUPR Muara Enim

KPK Setor Rp 1 Miliar Uang Pengganti dari Eks Pejabat PUPR Muara Enim

Nasional
Pelaksanaan Pilkada di Masa Pandemi Dinilai Bertentangan dengan Aturan dan Kajian Ilmiah

Pelaksanaan Pilkada di Masa Pandemi Dinilai Bertentangan dengan Aturan dan Kajian Ilmiah

Nasional
Pelapor Harap Dewan Pengawas KPK Nyatakan Firli Bahuri Langgar Etik

Pelapor Harap Dewan Pengawas KPK Nyatakan Firli Bahuri Langgar Etik

Nasional
Nekat Gelar Konser di Pilkada 2020, Apa Sanksinya?

Nekat Gelar Konser di Pilkada 2020, Apa Sanksinya?

Nasional
Anggota DPD Ini Tetap Tolak Pilkada 2020, Minta Keselamatan Jiwa Warga Diutamakan

Anggota DPD Ini Tetap Tolak Pilkada 2020, Minta Keselamatan Jiwa Warga Diutamakan

Nasional
Kemendagri: Ada 9 Provinsi dengan Capaian Kepemilikan Akta Kelahiran Rendah

Kemendagri: Ada 9 Provinsi dengan Capaian Kepemilikan Akta Kelahiran Rendah

Nasional
Pilkada di Tengah Pandemi

Pilkada di Tengah Pandemi

Nasional
KNPA: Rakyat Semakin Kehilangan Ruang Hidup akibat Ekspansi Pemodal

KNPA: Rakyat Semakin Kehilangan Ruang Hidup akibat Ekspansi Pemodal

Nasional
Selain Konser, Ini Sejumlah Kegiatan Kampanye yang Dilarang di Pilkada 2020

Selain Konser, Ini Sejumlah Kegiatan Kampanye yang Dilarang di Pilkada 2020

Nasional
Resmi, KPU Larang Konser Musik Saat Kampanye Pilkada 2020

Resmi, KPU Larang Konser Musik Saat Kampanye Pilkada 2020

Nasional
Jaksa Pinangki Mulai Diadili, Ini Fakta-fakta yang Dibeberkan dalam Sidang

Jaksa Pinangki Mulai Diadili, Ini Fakta-fakta yang Dibeberkan dalam Sidang

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X