Demokrat dan Gerindra Jadi Mesra

Kompas.com - 23/02/2011, 08:29 WIB
EditorHeru Margianto

JAKARTA, KOMPAS.com — Partai Demokrat menyambut baik niatan Partai Gerindra untuk bermitra pada 2014. Ketua Fraksi Partai Demokrat, Jafar Hafsah, mengatakan, komunikasi Demokrat dengan Gerindra jalan terus.

"Tentu kita bermitra terus, bentuknya bagaimana? Komunikasi jalan terus," katanya dalam jumpa pers usai paripurna hak angket mafia pajak DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (22/2/2010) malam.

Demokrat akan menjaga hubungan baik dengan Gerindra pascaparipurna di parlemen. Sebelumnya, Sekretris Fraksi Partai Gerindra, Desmond Mahesa, menyampaikan harapan Gerindra untuk bermitra pada 2014. Gerindra tidak mengharapkan kursi menteri di kabinet dengan membantu Partai Demokrat mengumpulkan suara untuk menolak usulan hak angket mafia pajak dalam voting paripurna malam ini.

"Tidak ada tawar menawar untuk menteri. Bargain 2014, itu yang kita harapkan," kata Desmond.

Terkait bantuan Gerindra dalam menolak hak angket pajak tersebut, Partai Demokrat menyampaikan terima kasihnya. Ketika disinggung mengenai "hadiah" untuk Gerindra, Partai Demokrat, kata Jafar, menyerahkan sepenuhnya kepada Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Secara terpisah, Sekretaris Jenderal Sekretariat Gabungan Koalisi, Syarif Hasan, juga menyampaikan penghargaan tinggi kepada Gerindra atas bantuannya. Juga kepada partai lain yang menolak usulan hak angket pajak, yakni PKB, PPP, dan PAN.

Terkait "hadiah" terhadap partai-partai tersebut, Syarif juga menyerahkannya kepada Susilo Bambang Yudhoyono. Begitupun mengenai hukuman kepada partai anggota Setgab Koalisi lainnya yang berseberangan dengan Partai Demokrat terkait hak angket seperti Partai Golkar dan PKS.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Seperti diberitakan, usulan pembentukan Pansus Hak Angket Perpajakan DPR  kalah tipis dalam pemungutan suara atau voting. Pengusul hak angket yang dimotori Fraksi Golkar, PDI-P, Hanura, dan PKS mengumpulkan 264 suara. Sementara, kubu yang menolak hak angket yaitu Fraksi Partai Demokrat, PAN, PKS, PPP, dan Gerindra menang dengan 266 suara.

 

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


    Video Pilihan

    26th

    Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Disebut Layak Jadi Jubir Jokowi, Johan Budi: Saya Sudah Pernah, Sebaiknya Orang Lain

    Disebut Layak Jadi Jubir Jokowi, Johan Budi: Saya Sudah Pernah, Sebaiknya Orang Lain

    Nasional
    KPK Gelar Raker di Yogyakarta, Sekjen: Harmonisasi Regulasi Pasca Pegawai Jadi ASN

    KPK Gelar Raker di Yogyakarta, Sekjen: Harmonisasi Regulasi Pasca Pegawai Jadi ASN

    Nasional
    'Generasi Muda Peduli Pesisir dan Sungai', Aksi BRSDM Wujudkan Ekonomi dan Laut Sehat

    "Generasi Muda Peduli Pesisir dan Sungai", Aksi BRSDM Wujudkan Ekonomi dan Laut Sehat

    Nasional
    Kejagung Tetapkan 2 Tersangka Kasus Korupsi Askrindo Mitra Utama

    Kejagung Tetapkan 2 Tersangka Kasus Korupsi Askrindo Mitra Utama

    Nasional
    Saldi Isra: Pemutusan Akses Informasi Harus Perhatikan Hak Warga

    Saldi Isra: Pemutusan Akses Informasi Harus Perhatikan Hak Warga

    Nasional
    Dugaan Korupsi Perum Perindo, Eks Dirut Jadi Tersangka

    Dugaan Korupsi Perum Perindo, Eks Dirut Jadi Tersangka

    Nasional
    Anggota DPR Sarankan Aturan Tes PCR Jadi Syarat Naik Pesawat Dihapus

    Anggota DPR Sarankan Aturan Tes PCR Jadi Syarat Naik Pesawat Dihapus

    Nasional
    Anggota DPR: PCR Rp 275.000 Murah bagi Pejabat, Mahal untuk Masyarakat

    Anggota DPR: PCR Rp 275.000 Murah bagi Pejabat, Mahal untuk Masyarakat

    Nasional
    Harga PCR Turun Jadi Rp 275.000, Asita Tetap Dorong Tes Rapid Antigen sebagai Syarat Perjalanan

    Harga PCR Turun Jadi Rp 275.000, Asita Tetap Dorong Tes Rapid Antigen sebagai Syarat Perjalanan

    Nasional
    Kapolri Minta Perwira Jadi Pemimpin yang Melayani Anggota dan Warga

    Kapolri Minta Perwira Jadi Pemimpin yang Melayani Anggota dan Warga

    Nasional
    Kemenkes Sebut Kasus Covid-19 Meningkat Tajam di Sejumlah Negara

    Kemenkes Sebut Kasus Covid-19 Meningkat Tajam di Sejumlah Negara

    Nasional
    Masyarakat Diminta Patuhi Imbauan Pemerintah agar Tak Bepergian Saat Libur Akhir Tahun

    Masyarakat Diminta Patuhi Imbauan Pemerintah agar Tak Bepergian Saat Libur Akhir Tahun

    Nasional
    Tarif Tes PCR Jadi Rp 275.000, Gakeslab: Reagen Teknologi Bagus Tak Masuk Harganya

    Tarif Tes PCR Jadi Rp 275.000, Gakeslab: Reagen Teknologi Bagus Tak Masuk Harganya

    Nasional
    Kemenkes Ungkap Kasus Covid-19 di 24 Daerah Ini Belum Menurun

    Kemenkes Ungkap Kasus Covid-19 di 24 Daerah Ini Belum Menurun

    Nasional
    Putusan Uji Materi UU Minerba, Jaminan Perpanjangan Izin Tambang Bertentangan dengan UUD 1945

    Putusan Uji Materi UU Minerba, Jaminan Perpanjangan Izin Tambang Bertentangan dengan UUD 1945

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.