Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Muchdi PR Pindah dari Gerindra ke PPP

Kompas.com - 18/02/2011, 23:29 WIB

YOGYAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra Muchdi Purwopranjono menyatakan pindah ke Partai Persatuan Pembangunan.

Ia mengungkapkan hal itu di Solo, Jawa Tengah, saat bertemu sejumlah tokoh partai berlambang Kabah tersebut di kediaman Koordinator PPP eks Karesidenan Surakarta, Mudrick Malkan Setiawan Sangidoe, Jumat (18/2/2011) siang.

Pertemuan juga dihadiri sejumlah pengurus PPP dari DPC PPP Solo, DPD PPP Jateng, dan DPP PPP.

Muchdi PR berdalih, langkah itu ia ambil dalam memenuhi keinginannya semata untuk mengabdi di partai yang murni berbasis Islam.

"Partai-partai Islam lain sudah menyatakan terbuka untuk siapa pun. Hanya PPP yang hingga saat ini masih murni Islam seluruhnya," kata bekas Komandan Jenderal Korps Pasukan Khusus (Danjen Kopassus) itu.

Dengan keputusannya itu, Muhdi akan menjadi anggota DPC PPP Solo. Ia mengaku tak mengincar posisi apa pun, baik ketua umum partai, menteri, bahkan presiden. "Saya murni ingin mengabdi ke PPP di sisa hidup ini. Tak ada tujuan lain," dalihnya lagi.

Muchdi juga mengaku sudah menyiapkan strategi untuk menarik simpatisan ke PPP. Namun, sahabat bekas Danjen Kopassus Prabowo Subianto ini tak mau membeberkan strateginya.

Ia menyatakan, dengan jumlah penduduk Islam yang mencapai 90 persen, seharusnya PPP bisa meraih suara 20 persen, bukan 5,3 persen, pada Pemilu 2009.

Menurut Ahmad Muqowam, yang mewakili DPP PPP, masuknya Muchdi ke partainya tinggal menunggu proses administratif. "Secepatnya saya akan minta agar beliau segera dibuatkan kartu tanda anggota," kata Muqowam, yang berniat menjadi saksi saat Muchdi nanti secara resmi masuk ke PPP.

Mengomentari keputusan Muchdi, Mudrick mengatakan, kepindahan Muchdi ke PPP mengingatkannya pada kenangan semasa sekolah dulu. Ia dan Muchdi pernah satu sekolah saat SMA di Yogyakarta.

"Pak Muchdi ini seorang aktivis semasa sekolahnya, dan kami sering bersama-sama. Kepindahan beliau murni soal kesamaan ideologi, tak ada muatan lain," paparnya. (Ikrob Didik Irawan)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jelaskan Kenapa Hak Angket Pemilu Belum Berjalan, Fraksi PKB Singgung soal Peran PDI-P

Jelaskan Kenapa Hak Angket Pemilu Belum Berjalan, Fraksi PKB Singgung soal Peran PDI-P

Nasional
 ARDITO- Kubu Prabowo Anggap Permintaan Diskualifikasi Gibran Tidak Relevan

ARDITO- Kubu Prabowo Anggap Permintaan Diskualifikasi Gibran Tidak Relevan

Nasional
Kubu Prabowo-Gibran Minta MK Putus Sengketa Pilpres 2024 yang Diajukan Anies dan Ganjar Cacat Formil

Kubu Prabowo-Gibran Minta MK Putus Sengketa Pilpres 2024 yang Diajukan Anies dan Ganjar Cacat Formil

Nasional
Momen Hakim MK Tegur Kuasa Hukum yang Puja-puji Ketua KPU RI Hasyim Ay'ari

Momen Hakim MK Tegur Kuasa Hukum yang Puja-puji Ketua KPU RI Hasyim Ay'ari

Nasional
Presiden Diminta Segera Atasi Kekosongan Jabatan Wakil Ketua MA Bidang Non-Yudisial

Presiden Diminta Segera Atasi Kekosongan Jabatan Wakil Ketua MA Bidang Non-Yudisial

Nasional
UU DKJ Disahkan, Jakarta Tak Lagi Sandang 'DKI'

UU DKJ Disahkan, Jakarta Tak Lagi Sandang "DKI"

Nasional
Bos Freeport Ajukan Perpanjangan Relaksasi Izin Ekspor Konsentrat Tembaga hingga Desember 2024

Bos Freeport Ajukan Perpanjangan Relaksasi Izin Ekspor Konsentrat Tembaga hingga Desember 2024

Nasional
Puan Sebut Antarfraksi di DPR Sepakat Jalankan UU MD3 yang Ada Saat Ini

Puan Sebut Antarfraksi di DPR Sepakat Jalankan UU MD3 yang Ada Saat Ini

Nasional
Puan: Belum Ada Pergerakan soal Hak Angket Kecurangan Pilpres 2024 di DPR

Puan: Belum Ada Pergerakan soal Hak Angket Kecurangan Pilpres 2024 di DPR

Nasional
Beri Keterangan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Diskualifikasi dan Pemilu Ulang Bisa Timbulkan Krisis

Beri Keterangan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Diskualifikasi dan Pemilu Ulang Bisa Timbulkan Krisis

Nasional
Bantuan Sosial Jelang Pilkada 2024

Bantuan Sosial Jelang Pilkada 2024

Nasional
KPU Klaim Pelanggaran Etik Hasyim Asy'ari Tak Lebih Banyak dari Ketua KPU Periode Sebelumnya

KPU Klaim Pelanggaran Etik Hasyim Asy'ari Tak Lebih Banyak dari Ketua KPU Periode Sebelumnya

Nasional
Bos Freeport Wanti-wanti RI Bisa Rugi Rp 30 Triliun jika Relaksasi Ekspor Konsentrat Tembaga Tak Dilanjut

Bos Freeport Wanti-wanti RI Bisa Rugi Rp 30 Triliun jika Relaksasi Ekspor Konsentrat Tembaga Tak Dilanjut

Nasional
Sidang Sengketa Pilpres, KPU 'Angkat Tangan' soal Nepotisme Jokowi yang Diungkap Ganjar-Mahfud

Sidang Sengketa Pilpres, KPU "Angkat Tangan" soal Nepotisme Jokowi yang Diungkap Ganjar-Mahfud

Nasional
KPU Anggap Ganjar-Mahfud Salah Alamat Minta MK Usut Kecurangan TSM

KPU Anggap Ganjar-Mahfud Salah Alamat Minta MK Usut Kecurangan TSM

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com