Belum Ada Parpol yang Daftar Verifikasi

JAKARTA, KOMPAS.com — Hingga kini belum ada partai politik yang mendaftar untuk diverifikasi di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Pendaftaran dibuka sejak 17 Januari 2011 dan akan berlangsung hingga 22 Agustus. Hasil verifikasi akan diumumkan pada 7 Oktober.

"Verifikasi ini wajib diikuti," kata Patrialis saat membuka sosialisasi tentang verifikasi badan hukum di kantor Kementerian Hukum dan HAM, Jakarta, Rabu (16/2/2011). Verifikasi badan hukum parpol tersebut dilakukan bersama-sama Kemenhukham dengan Direktorat Kesatuan Bangsa dan Politik Kemendagri.

Dalam pertemuan sosialisasi tersebut Patrialis juga menyampaikan syarat pendirian parpol sebagai badan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008. Berdasarkan undang-undang, sebuah parpol didirikan dan dibentuk oleh paling sedikit 30 warga negara Indonesia dari setiap provinsi. "Sehingga ke depan, pendiri sebuah parpol sekurang-kurangnya 990 orang," katanya.

Sementara dari segi kepengurusan sebuah parpol, menurut Patrialis, harus memiliki kepengurusan pada setiap provinsi dan paling sedikit 75 persen dari jumlah kabupaten/kota pada provinsi yang bersangkutan, serta paling sedikit 50 persen dari jumlah kecamatan pada kabupaten/kota yang bersangkutan. "Parpol adalah organisasi yang sifatnya nasional, maka pendiriannya bersifat nasional pula," ujarnya.

Patrialis menjelaskan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 menegaskan bahwa untuk menjadi badan hukum, sebuah parpol harus memiliki rekening atas nama parpol tersebut. Ketentuan itu dilandasi pemikiran bahwa parpol bukan milik pemodal kuat, tetapi milik orang-orang yang memiliki ideologi. Selanjutnya, keuangan setiap parpol harus dipertanggungjawabkan kepada Badan Pemeriksa Keuangan secara berkala. "Satu tahun sekali diaudit paling lambat 1 bulan setelah tahun anggaran berakhir," kata Patrialis.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 juga menegaskan bahwa penyelesaian internal partai politik dilakukan oleh suatu mahkamah parpol atau sebutan lainnya. "Jika perselisihan tidak tercapai oleh suatu mahkamah parpol, maka perselisihan dilakukan melalui pengadilan negeri," papar Patrialis.

Selain itu, suatu parpol juga berkewajiban melakukan pendidikan politik.

Patrialis menambahkan, jika suatu parpol telah memiliki wakil di DPR atau DPRD, parpol tersebut akan tetap diakui hingga Pemilu 2014 dengan kewajiban melakukan penyesuaian menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 dengan mengikuti verifikasi.