BBM Langka, Warga Minta Pertamina Bertindak

Kompas.com - 13/02/2011, 18:59 WIB
EditorGlori K. Wadrianto

PANGKAL PINANG, KOMPAS.com — Warga Pangkal Pinang dan Koba, Bangka Belitung, meminta Pertamina segera bergerak mengatasi kesulitan BBM. Aktivitas warga terganggu karena setiap kali harus antre untuk mendapat BBM.

Warga Kelurahan Sriwijaya, Pangkal Pinang, Kaimin, menuturkan, antre di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) terus terjadi. Antre lebih dari 20 menit itu akan merugikan bagi sebagian kelompok.

"Tetangga saya yang kerja pagi kadang terlambat karena harus antre BBM terlalu lama. Waktu SPBU belum sampai empat unit, sudah ada antrean. Sekarang SPBU lebih dari lima di Pangkal Pinang ini dan antrean tetap panjang," ujarnya di Pangkal Pinang, Minggu (13/2/2011).

Achmad, guru di salah satu SMP di Pangkal Pinang, menuturkan, kerap kali terpaksa terlambat mengajar karena harus antre bensin. SPBU buka paling pukul 06.30. Sementara ia harus berada di sekolah paling lambat pukul 06.50.

"Kalau pas habis bensin, saya terpaksa terlambat. Kalau terus menerus beli di pengecer, saya tidak sanggup. Harganya lebih mahal, gaji saya tidak bisa menutup," ujarnya.

Sementara, Imam, PNS di Koba, Bangka Tengah, menyatakan, premium tidak setiap hari ada di Bangka Tengah. SPBU lebih sering menyediakan pertamax, hanya harganya hampir dua kali lipat lebih mahal dari harga resmi premium di SPBU. "Orang Bangka bukan semuanya mampu dan sanggup membeli pertamax setiap hari," tuturnya.

Antrean di SPBU biasanya hanya berkurang jika akan ada kunjungan pejabat. Hal itu terbukti beberapa hari lalu saat Kepala Polda Bangka Belitung Brigadir Jenderal Rum Murkal berkeliling ke beberapa kabupaten di Bangka. Antrean di SPBU langsung ditertibkan. SPBU juga buka lebih pagi. "Tidak setiap hari pejabat mau berkunjung. Kalau tidak ada kunjungan, kami orang biasa ini susah," ujar Imam.

Kaimin berharap Pertamina dan instansi lain segera bertindak mengatasi kesulitan itu. Ia ragu kesulitan itu murni karena konsumsi BBM di Bangka melebihi stok. "Jangan-jangan ada yang bermain. Buktinya waktu itu Kapolda pernah menyegel sendiri SPBU di Mendo Barat yang ketahuan menimbun solar. SPBU itu pasang tanda solar habis, ternyata di tangki masih berton-ton. Baru-baru ini kabarnya ada lagi penimbun solar tertangkap di Toboali (Bangka Selatan)," ujarnya.

Pertamina sebagai penyalur diharapkan tidak lepas tangan begitu saja. Apalagi, kasus terakhir menunjukan satu ton solar yang disita polisi dimuat dalam puluhan jeriken. "Setahu saya, secara resmi pembelian BBM dengan jeriken dilarang. Kenapa bisa ada berton-ton solar dalam jeriken," tuturnya.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK Dalami Peran dan Arahan Juliari Batubara Terkait Pengadaan Bansos

KPK Dalami Peran dan Arahan Juliari Batubara Terkait Pengadaan Bansos

Nasional
Uang Suap dalam Kasus Edhy Prabowo Diduga Digunakan untuk Beli 'Wine'

Uang Suap dalam Kasus Edhy Prabowo Diduga Digunakan untuk Beli "Wine"

Nasional
KPK Ingatkan Saksi Kasus Edhy Prabowo Kooperatif dan Beri Keterangan Jujur

KPK Ingatkan Saksi Kasus Edhy Prabowo Kooperatif dan Beri Keterangan Jujur

Nasional
Satgas Covid-19: Ada 47 Kabupaten/Kota dengan Tingkat Keterpakaian Tempat Tidur RS di Atas 70 Persen

Satgas Covid-19: Ada 47 Kabupaten/Kota dengan Tingkat Keterpakaian Tempat Tidur RS di Atas 70 Persen

Nasional
Ancaman Mutasi Virus Corona, ILUNI UI Dukung Larangan WNA Masuk Indonesia

Ancaman Mutasi Virus Corona, ILUNI UI Dukung Larangan WNA Masuk Indonesia

Nasional
Panglima TNI Mutasi 50 Perwira Tinggi, Terbanyak dari Angkatan Darat

Panglima TNI Mutasi 50 Perwira Tinggi, Terbanyak dari Angkatan Darat

Nasional
Ngabalin Bantah Kecurigaan Natalius Pigai soal Rasialisme Buzzer Dikendalikan Kekuasaan

Ngabalin Bantah Kecurigaan Natalius Pigai soal Rasialisme Buzzer Dikendalikan Kekuasaan

Nasional
Daripada Denda Masyarakat yang Tak Patuh Pakai Masker, Epidemiolog Sarankan Ini untuk Pemerintah

Daripada Denda Masyarakat yang Tak Patuh Pakai Masker, Epidemiolog Sarankan Ini untuk Pemerintah

Nasional
Kemenkes Tegaskan Biaya Perawatan Pasien Covid-19 Ditanggung Pemerintah

Kemenkes Tegaskan Biaya Perawatan Pasien Covid-19 Ditanggung Pemerintah

Nasional
Fokus Penanganan Pandemi, PERSI Minta Pemerintah Tunda Aturan Klasifikasi Rumah Sakit

Fokus Penanganan Pandemi, PERSI Minta Pemerintah Tunda Aturan Klasifikasi Rumah Sakit

Nasional
TNI Teken Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa dengan Mitra

TNI Teken Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa dengan Mitra

Nasional
Eijkman Minta Pemerintah Siapkan Strategi Pendistribusian Vaksin

Eijkman Minta Pemerintah Siapkan Strategi Pendistribusian Vaksin

Nasional
Partai Demokrat Setuju Revisi UU Pemilu Atur Pilkada 2022 dan 2023

Partai Demokrat Setuju Revisi UU Pemilu Atur Pilkada 2022 dan 2023

Nasional
Menristek: Uji Klinis Fase 1 Vaksin Merah Putih Paling Cepat Pertengahan 2021

Menristek: Uji Klinis Fase 1 Vaksin Merah Putih Paling Cepat Pertengahan 2021

Nasional
Kasus Suap Pengurusan DAK, Kepala Bappenda Labuhanbatu Utara Segera Disidang

Kasus Suap Pengurusan DAK, Kepala Bappenda Labuhanbatu Utara Segera Disidang

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X