SBY Harus Jewer Kuping Menteri Agama

JAKARTA, KOMPAS.com — Pernyataan Menteri Agama Suryadharma Alie, yang juga politisi Partai Persatuan Pembangunan, terkait dengan Ahmadiyah dinilai berpotensi memicu tindak kekerasan dari kelompok Islam garis keras. Menteri Agama dinilai tak berdiri di atas kepentingan semua agama.

"Suryadharma Alie tak boleh membuat pernyataan yang secara langsung dan tak langsung mendorong pihak lain melakukan tindak kekerasan kepada jemaah Ahmadiyah. Presiden harus menjewer telinga Menteri Agama," kata Tamrin pada diskusi Polemik di Jakarta, Sabtu (12/2/2011).

Presiden juga dikatakan perlu mengingatkan Suryadharma bahwa dirinya adalah pejabat negara yang seharusnya mengayomi warga, apa pun keyakinannya.

Sebelumnya, advokat senior Todung Mulya Lubis mengaku kecewa dengan pernyataan Suryadharma. Suryadharma dinilai tak dapat berdiri di atas semua kelompok umat beragama dan berkeyakinan.

"Jadi, Menteri Agama sudah seharusnya diganti. Pandangannya telah mempersubur konflik yang terjadi dan yang mungkin akan terjadi. Presiden harus tahu itu," kata Todung dalam jumpa pers di The Wahid Institute, Jakarta, beberapa waktu lalu.

Hal yang sama disampaikan Ketua Setara Institute Hendardi. Hendardi mengatakan, tak seharusnya posisi menteri agama diisi oleh politisi.

"Tak jarang, Menteri Agama memasukkan kepentingannya ke dalam agenda negara. Sudah sepantasnya Menteri Agama diganti. Ucapannya bisa digolongkan sebagai menyulut kekerasan dan membuat orang terprovokasi. Ini sudah merupakan suatu pelanggaran," kata Hendardi.

Diberitakan sebelumnya, dalam sejumlah kesempatan, Menteri Agama menyampaikan bahwa kelompok Ahmadiyah harus dibubarkan karena dianggap mengganggu kerukunan umat beragama di Indonesia.

"Ahmadiyah harus dihentikan karena bertentangan dengan ajaran pokok agama Islam. Kalau harus dihentikan, kan tidak boleh lagi melanjutkan aktivitas-aktivitasnya," ucapnya saat berbicara di DPR pada Agustus 2010.

Suryadharma mengatakan, Ahmadiyah telah menyulut amarah masyarakat karena masih terus melanjutkan aktivitasnya. Namun, kondisi itu masih bisa diredam kepolisian.