Sosiolog: SBY Seharusnya Malu, Bukan Marah

Kompas.com - 12/02/2011, 10:48 WIB
EditorLatief

JAKARTA, KOMPAS.com — Terkait dengan insiden penganiayaan terhadap tiga anggota jemaah Ahmadiyah di Cikeusik, pandeglang, Banten, dan perusakan gereja di Temanggung, Jawa Tengah, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono geram dan marah.

Hal itu dikatakan oleh Staf Khusus Presiden Bidang Publikasi Brigjen TNI Ahmad Yani Basuki. Presiden juga meminta kedua insiden itu diusut tuntas.

Menanggapi hal itu, sosiolog Universitas Indonesia, Tamrin Amal Tomagola, mengatakan bahwa Presiden seharusnya malu, bukan marah.

"Presiden lebih pantas malu daripada marah," katanya di Jakarta, Sabtu (12/2/2011).

Tamrin mengatakan, terkait dengan sikap marah Presiden, hal ini lebih disebabkan karena dia merasa dipermalukan. Pemerintahan Yudhoyono dinilai gagal mencegah kedua insiden tersebut.

"Presiden malu dengan dirinya sendiri, bangsa dan negara, serta dunia internasional. Kok bisa terjadi eksekusi kepada kaum minoritas di negaranya," tutur Tamrin.

Sementara itu Ahmad Yani Basuki mengatakan, tak adil jika Presiden harus bertanggung jawab atas semua kejadian di Indonesia. Terkait dengan insiden di Cikeusik, kata Yani, pemerintah daerah, kepolisian, dan tokoh masyarakat juga memiliki porsi tanggung jawab.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Yani mengatakan, Presiden telah menginstruksikan pengusutan tuntas atas insiden itu. Ketika menghadiri Peringatan Hari Pers Nasional 2011 di Kupang, Rabu (9/2/2011), Presiden menegaskan, jika ada kelompok masyarakat atau organisasi masyarakat resmi yang berulang kali melakukan dan bahkan menganjurkan tindakan kekerasan, aparat keamanan harus membubarkan organisasi tersebut sesuai dengan aturan hukum dan etika demokrasi.

"Jika ada kelompok dan organisasi resmi yang selama ini terus melakukan aksi kekerasan, para penegak hukum perlu mencari jalan yang sah dan legal, bila perlu untuk pembubaran," katanya.



26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Aplikasi PeduliLindungi Digunakan untuk Skrining PON XX

Aplikasi PeduliLindungi Digunakan untuk Skrining PON XX

Nasional
HQR Code Sertifikat Vaksin Tak Terbaca di Saudi, Kemenkes: Masih Proses Integrasi

HQR Code Sertifikat Vaksin Tak Terbaca di Saudi, Kemenkes: Masih Proses Integrasi

Nasional
Laporkan Haris Azhar dan Fatia, Luhut: Kebebasan Berpendapat Harus Beretika

Laporkan Haris Azhar dan Fatia, Luhut: Kebebasan Berpendapat Harus Beretika

Nasional
Anggota Komisi I Minta Kemenkominfo Segera Tutup Konten Penghinaan Agama dan Ras di Internet

Anggota Komisi I Minta Kemenkominfo Segera Tutup Konten Penghinaan Agama dan Ras di Internet

Nasional
Laporkan Haris dan Fatia atas Dugaan Pencemaran Nama Baik, Luhut Dinilai Tak Beritikad Baik

Laporkan Haris dan Fatia atas Dugaan Pencemaran Nama Baik, Luhut Dinilai Tak Beritikad Baik

Nasional
Haris Azhar Dilaporkan Luhut, Kuasa Hukum: Klien Kami Akan Selalu Bersikap Ksatria

Haris Azhar Dilaporkan Luhut, Kuasa Hukum: Klien Kami Akan Selalu Bersikap Ksatria

Nasional
KJRI: Booster Vaksin Covid-19 Jadi Syarat Mutlak Masuk Arab Saudi

KJRI: Booster Vaksin Covid-19 Jadi Syarat Mutlak Masuk Arab Saudi

Nasional
Jokowi Sebut TWK Tak Boleh Merugikan, tetapi 56 Pegawai KPK Dipecat Tanpa Pesangon

Jokowi Sebut TWK Tak Boleh Merugikan, tetapi 56 Pegawai KPK Dipecat Tanpa Pesangon

Nasional
Politisi PDI-P Sebut Ada Pihak yang Dorong RI Gabung AUKUS Terkait Laut China Selatan

Politisi PDI-P Sebut Ada Pihak yang Dorong RI Gabung AUKUS Terkait Laut China Selatan

Nasional
Kuasa Hukum Sesalkan Langkah Luhut Laporkan Haris Azhar dan Fatia ke Polisi

Kuasa Hukum Sesalkan Langkah Luhut Laporkan Haris Azhar dan Fatia ke Polisi

Nasional
Hasil Survei: Ada 12,3 Responden Tak Puas dengan Proses Vaksinasi, Paling Banyak Keluhkan Antrean

Hasil Survei: Ada 12,3 Responden Tak Puas dengan Proses Vaksinasi, Paling Banyak Keluhkan Antrean

Nasional
Jokowi: Banyak Konflik Agraria Berlangsung Sangat Lama, 40 Tahun Tak Selesai

Jokowi: Banyak Konflik Agraria Berlangsung Sangat Lama, 40 Tahun Tak Selesai

Nasional
Jokowi: Vaksin dan Protokol Kesehatan Jadi Kunci Pengendalian Covid-19

Jokowi: Vaksin dan Protokol Kesehatan Jadi Kunci Pengendalian Covid-19

Nasional
Hasil Survei: 2,3 Persen Responden Dapat Vaksin Booster, 0,2 Persen Bukan Nakes

Hasil Survei: 2,3 Persen Responden Dapat Vaksin Booster, 0,2 Persen Bukan Nakes

Nasional
Pemerintah Siapkan Dua Kawasan Industri Halal di NTB

Pemerintah Siapkan Dua Kawasan Industri Halal di NTB

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.