Kementerian Agama Upayakan Dialog

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Bahrul Hayat mengemukakan, pihaknya akan berhati-hati menyikapi permintaan dari berbagai pihak supaya Ahmadiyah dibubarkan.      

"Pemerintah, sekali lagi, akan berhati-hati dalam hal ini," kata Bahrul di Jakarta, Sabtu (12/2/2011), menanggapi adanya ada desakan DPR RI soal pembubaran Ahmadiyah,

Bahrul Hayat menyatakan, pemerintah akan mengupayakan dialog dengan semua pihak terkait untuk menyelesaikan masalah ini. "Kita yang pasti akan melakukan berbagai dialog dan dengar pendapat dengan pihak-pihak terkait, dengan ormas Islam, seluruh elemen yang ada kaitannya dengan Ahmadiyah dan dengan Ahmadiyah sendiri," ujarnya, menjelaskan.      

Untuk itu, ia mengimbau kepada seluruh tokoh pimpinan dan pemuka agama serta ormas-ormas keagamaan untuk membantu dan mendorong seluruh masyarakat mengendalikan diri, memahami esensi Surat Keputusan Bersama (SKB)  3 menteri soal Ahmadiyah.

"Kami mengharapkan kekuatan para tokoh dan pemuka agama untuk bersama-sama melakukan dialog serta pembinaan bagi saudara-saudara kita yang Ahmadiyah, supaya mereka merasa bagian dari warga negara. Kalau mereka kurang tepat, mereka dengan kesadarannya bisa kembali ke Islam," paparnya.

Setelah itu, lanjut Bahrul Hayat, baru pemerintah akan melihat langkah-langkah apa yang harus dilakukan. Tapi mohon dipahami juga, SKB adalah instrumen yang sampai saat ini dianggap tepat untuk dilaksanakan dulu, tanpa harus menunggu keputusan apa pun.

Pada dasarnya SKB sudah menjadi payung dalam menjaga kerukunan antarumat, antara Ahmadiyah dengan saudara-saudara yang lain.

Ia menjelaskan, soal anggapan implementasi SKB tidak berjalan maksimal, itu terpulang pada seluruh komponen. Sebab, SKB ini diarahkan pada tiga pihak, yaitu warga JAI sendiri, untuk menghentikan menceritakan, mengajak di muka umum dan tindakan-tindakan yang dianggap menyimpang dari ajaran Islam, selama mengaku sebagai Islam.

Menurut Bahrul, pasal 156 a yang akan dijadikan dasar apabila pelanggaran dilakukan. "Masyarakat umum diminta agar menjaga ketertiban dan keamanan agar tidak melakukan tindakan anarkis, sekali dilakukan penyimpangan ini akan dikenakan pasal 170 KUHP dan sebagainya," katanya menegaskan.