Bibit: Kasus TC Butuh Informasi Konkret

Kompas.com - 11/02/2011, 15:35 WIB
EditorA. Wisnubrata

JAKARTA, KOMPAS.com — Salah satu pimpinan KPK, Bibit Samad Rianto, mengaku perlu memiliki informasi yang konkret untuk menangani kasus suap cek perjalanan pemilihan deputi senior Gubernur Bank Indonesia, terutama dalam menelusuri keberadaan Nunun Nurbaeti dan mencari bukti terkait keterlibatan Miranda Swaray Goeltom.

Informasi konkret diyakini bisa membantu melengkapi penyidikan di KPK. "Dari semua orang, dari masyarakat, kami kumpulkan informasinya yang konkret. Jadi kami tidak memilih dari mana-mana, tapi kami juga lihat apa benar informasinya ada faktanya dan macam-macam alat bukti konkretnya," kata Bibit di kantor KPK, Jumat (11/02/2011).

Menanggapi informasi bahwa Nunun yang terlihat jalan-jalan ke beberapa tempat, Bibit tidak banyak memberikan komentar. Mengenai benar tidaknya sakit yang diderita Nunun, Bibit mengaku hal itu akan ditelusuri oleh KPK. Sedangkan mengenai pemanggilan Adang Daradjatun sebagai saksi, menurut Bibit tidak bisa dipaksakan, kecuali posisinya sebagai tersangka.

"Nama Nunun, kan banyak, jadi kami tidak tahu benar itu Nunun yang jalan-jalan atau bukan. Katanya sakit yang diceritakan kemarin itu (konferensi pers Adang Daradjatun tentang sakit Nunun), benar atau enggak kami cari itu nanti," ujarnya.

Dalam hal keterkaitan Miranda dalam kasus suap tersebut, menurut Bibit, tetap dibutuhkan keterangan dan alat bukti pasti, karena tidak bisa menjadikan seseorang tersangka tanpa alat bukti. "Semua keterangan diperlukan, kami tidak bisa mempersangkakan orang tanpa alat bukti. Jadi harus dicari dulu link ke Miranda-nya itu. Semua kemungkinan bisa terjadi," lanjutnya.

Bibit berharap kasus ini segera selesai tahun 2011. Ia menegaskan bahwa KPK tidak tebang pilih dalam kasus tersebut, dan andai terjadi keterlambatan mengungkap penyuapnya, ini hanya bagian dari strategi penyidikan semata. "KPK tidak tebang pilih. Itu ada strategi teknik penyidikan yang kami tidak ceritain. Selama ini kasusnya jalan terus, orang lain mau ngomong apa silakan saja," katanya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Baca tentang


    Video Pilihan

    26th

    Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Satgas: Jangan Sampai Terjadi Lonjakan Covid-19 Seperti Negara Lain

    Satgas: Jangan Sampai Terjadi Lonjakan Covid-19 Seperti Negara Lain

    Nasional
    Keterangan Saksi-saksi Kasus Unlawful Killing Laskar FPI: Lihat Mobil Berhenti Mendadak hingga Golok di Kendaraan

    Keterangan Saksi-saksi Kasus Unlawful Killing Laskar FPI: Lihat Mobil Berhenti Mendadak hingga Golok di Kendaraan

    Nasional
    [POPULER NASIONAL] Panglima TNI Mutasi-Promosi 108 Perwira Tinggi | Sudi Silalahi Sempat Jalan Pagi lalu Nyeri Perut Sebelum Meninggal

    [POPULER NASIONAL] Panglima TNI Mutasi-Promosi 108 Perwira Tinggi | Sudi Silalahi Sempat Jalan Pagi lalu Nyeri Perut Sebelum Meninggal

    Nasional
    Anggota Komisi I Sebut Situs Pemerintah Kerap Jadi Ajang 'Latihan' Peretas

    Anggota Komisi I Sebut Situs Pemerintah Kerap Jadi Ajang "Latihan" Peretas

    Nasional
    Deretan Kontroversi Kekerasan Oknum Polisi, Peserta Aksi Dibanting hingga Kapolres Aniaya Anggota

    Deretan Kontroversi Kekerasan Oknum Polisi, Peserta Aksi Dibanting hingga Kapolres Aniaya Anggota

    Nasional
    Moeldoko Ungkap Persiapan Pemerintah Tangani Covid-19 Jelang Libur Nataru

    Moeldoko Ungkap Persiapan Pemerintah Tangani Covid-19 Jelang Libur Nataru

    Nasional
    Panglima TNI Dianugerahi Tanda Gelar Kehormatan dari Pemerintah Australia

    Panglima TNI Dianugerahi Tanda Gelar Kehormatan dari Pemerintah Australia

    Nasional
    Perluas Cakupan, Pemerintah Bakal Sasar Vaksinasi Covid-19 ke Anak Usia 5-11 Tahun

    Perluas Cakupan, Pemerintah Bakal Sasar Vaksinasi Covid-19 ke Anak Usia 5-11 Tahun

    Nasional
    Gakeslab Sebut Harga Reagen Mulai Terjangkau, Kisaran Rp 150.000-Rp 200.000

    Gakeslab Sebut Harga Reagen Mulai Terjangkau, Kisaran Rp 150.000-Rp 200.000

    Nasional
    Satgas Khawatir Tingkat Kepatuhan Prokes Masyarakat Turun sejak 12 Oktober

    Satgas Khawatir Tingkat Kepatuhan Prokes Masyarakat Turun sejak 12 Oktober

    Nasional
    Rencana Penurunan Harga Tes PCR Jadi Rp 300.000 dan Desakan agar Pemerintah Sesuaikan Harga Reagen

    Rencana Penurunan Harga Tes PCR Jadi Rp 300.000 dan Desakan agar Pemerintah Sesuaikan Harga Reagen

    Nasional
    Soal Jatah Kursi PAN di Kabinet, Zulhas: Menteri Tidak Menteri, Itu Urusan Presiden

    Soal Jatah Kursi PAN di Kabinet, Zulhas: Menteri Tidak Menteri, Itu Urusan Presiden

    Nasional
    Kata Menkes, Ini Tiga Vaksin Covid-19 yang Disiapkan untuk Anak 5-11 Tahun

    Kata Menkes, Ini Tiga Vaksin Covid-19 yang Disiapkan untuk Anak 5-11 Tahun

    Nasional
    Menkes Sebut Obat Molnupiravir Digunakan untuk Cegah Pasien Covid-19 Dirawat di RS

    Menkes Sebut Obat Molnupiravir Digunakan untuk Cegah Pasien Covid-19 Dirawat di RS

    Nasional
    Zulhas Sebut PAN Tak Mau Terapkan Politik Gincu yang Minim Substansi

    Zulhas Sebut PAN Tak Mau Terapkan Politik Gincu yang Minim Substansi

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.