Menteri Kok Bikin Presiden "Hilang Muka"

Kompas.com - 11/02/2011, 11:43 WIB
EditorA. Wisnubrata

JAKARTA, KOMPAS.com — Budayawan Mohammad Sobary menyambut baik instruksi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk membubarkan organisasi masyarakat anarkistis. Namun, Sobary mengatakan bahwa ketegasan Presiden itu telah dinodai oleh salah seorang menterinya, yaitu Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Patrialis Akbar. Pasalnya, Patrialis malah mengatakan bahwa pembubaran ormas sulit dilakukan setelah Presiden menyatakan komitmen tersebut secara terbuka di depan publik.

"Jangan begini. Presiden menganjurkan, tetapi menterinya melarang. Tak ada satu kata. Seharusnya dia menunjukkan bahwa Presiden ngomong demikian, maka ini hukumnya. Atau kalau keberatan, dia datang ke istana baik-baik. Jangan Presidennya didebat di depan publik seperti itu, kehilangan mukalah," katanya dalam diskusi perspektif di Gedung DPD, Jumat (11/2/2011).

Sobary mengaku prihatin dengan kondisi ini. Tingkat elite saja masih kesulitan mencapai kata sepakat dalam mencari solusi yang tepat. Sementara akar rumput membutuhkan solusi secara cepat. "Bagaimana tingkat bawah? Enggak ada intrik apa-apa di bawah, tetapi di atas demikian," ujarnya.

Negara, Sobary melanjutkan, seharusnya menjamin setiap warganya untuk bebas menganut agama dan menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinannya. Negara, melalui kaki tangannya, juga harus terus berupaya mendidik masyarakatnya dewasa dalam bertoleransi. "Selama ini hanya diskusi dengan tokoh-tokoh agama, tetapi enggak pergi ke level paling bawah," tuturnya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


    Video Pilihan

    26th

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Minta Maaf Setelah Diprotes Masyarakat Sunda, Arteria Dahlan Siap Disanksi PDI-P

    Minta Maaf Setelah Diprotes Masyarakat Sunda, Arteria Dahlan Siap Disanksi PDI-P

    Nasional
    Koalisi Masyarakat Sipil Tuding Pembangunan IKN sebagai Megaproyek Oligarki yang Ancam Keselamatan Rakyat

    Koalisi Masyarakat Sipil Tuding Pembangunan IKN sebagai Megaproyek Oligarki yang Ancam Keselamatan Rakyat

    Nasional
    Diprotes Masyarakat Sunda, Arteria Dahlan Akhirnya Minta Maaf

    Diprotes Masyarakat Sunda, Arteria Dahlan Akhirnya Minta Maaf

    Nasional
    Prabowo Ingin Kerja Sama Pertahanan-Keamanan dengan Negara ASEAN Diperkuat

    Prabowo Ingin Kerja Sama Pertahanan-Keamanan dengan Negara ASEAN Diperkuat

    Nasional
    Prabowo Pastikan Program Komponen Cadangan Akan Dilanjutkan Tahun Ini

    Prabowo Pastikan Program Komponen Cadangan Akan Dilanjutkan Tahun Ini

    Nasional
    Pemerintah Pertimbangkan Relokasi Warga di Daerah Rawan Gempa di Pandeglang

    Pemerintah Pertimbangkan Relokasi Warga di Daerah Rawan Gempa di Pandeglang

    Nasional
    Ditangkapnya 2 Kepala Daerah asal Golkar dalam 2 Pekan, Pembelaan KPK dan Respons Partai Beringin

    Ditangkapnya 2 Kepala Daerah asal Golkar dalam 2 Pekan, Pembelaan KPK dan Respons Partai Beringin

    Nasional
    Desak Rehabilitasi, Sejumlah Anggota Komisi III Soroti Vonis Bui Nia Ramadhani-Ardi Bakrie

    Desak Rehabilitasi, Sejumlah Anggota Komisi III Soroti Vonis Bui Nia Ramadhani-Ardi Bakrie

    Nasional
    Banyak Tokoh Ingin Tingkatkan Elektabilitas untuk Pilpres, Jokowi: Jangan Gunakan Fasilitas Negara

    Banyak Tokoh Ingin Tingkatkan Elektabilitas untuk Pilpres, Jokowi: Jangan Gunakan Fasilitas Negara

    Nasional
    Dukung BNN Perangi Narkoba, Sejumlah Anggota Komisi III Kenakan Jaket 'War on Drug'

    Dukung BNN Perangi Narkoba, Sejumlah Anggota Komisi III Kenakan Jaket "War on Drug"

    Nasional
    Laporan Kasus Kekerasan terhadap Anak dan Perempuan Meningkat 3 Tahun Terakhir

    Laporan Kasus Kekerasan terhadap Anak dan Perempuan Meningkat 3 Tahun Terakhir

    Nasional
    Hadapi Pandemi Covid-19, Kemenkes Siapkan 6 Pilar Transformasi Sistem Kesehatan

    Hadapi Pandemi Covid-19, Kemenkes Siapkan 6 Pilar Transformasi Sistem Kesehatan

    Nasional
    Di Hadapan Panglima-Kapolri, Prabowo Singgung Potensi Ancaman Militer Asing

    Di Hadapan Panglima-Kapolri, Prabowo Singgung Potensi Ancaman Militer Asing

    Nasional
    Sekjen Kemensos dan Komnas Perempuan Diusir, Pengamat: DPR Ingin Dihormati Lahir Batin

    Sekjen Kemensos dan Komnas Perempuan Diusir, Pengamat: DPR Ingin Dihormati Lahir Batin

    Nasional
    Politisi PKS: Ada KPK Koruptor Makin Banyak, Ada BNN Peredaran Narkoba Makin Besar

    Politisi PKS: Ada KPK Koruptor Makin Banyak, Ada BNN Peredaran Narkoba Makin Besar

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.