Menteri Kok Bikin Presiden "Hilang Muka"

JAKARTA, KOMPAS.com — Budayawan Mohammad Sobary menyambut baik instruksi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk membubarkan organisasi masyarakat anarkistis. Namun, Sobary mengatakan bahwa ketegasan Presiden itu telah dinodai oleh salah seorang menterinya, yaitu Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Patrialis Akbar. Pasalnya, Patrialis malah mengatakan bahwa pembubaran ormas sulit dilakukan setelah Presiden menyatakan komitmen tersebut secara terbuka di depan publik.

"Jangan begini. Presiden menganjurkan, tetapi menterinya melarang. Tak ada satu kata. Seharusnya dia menunjukkan bahwa Presiden ngomong demikian, maka ini hukumnya. Atau kalau keberatan, dia datang ke istana baik-baik. Jangan Presidennya didebat di depan publik seperti itu, kehilangan mukalah," katanya dalam diskusi perspektif di Gedung DPD, Jumat (11/2/2011).

Sobary mengaku prihatin dengan kondisi ini. Tingkat elite saja masih kesulitan mencapai kata sepakat dalam mencari solusi yang tepat. Sementara akar rumput membutuhkan solusi secara cepat. "Bagaimana tingkat bawah? Enggak ada intrik apa-apa di bawah, tetapi di atas demikian," ujarnya.

Negara, Sobary melanjutkan, seharusnya menjamin setiap warganya untuk bebas menganut agama dan menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinannya. Negara, melalui kaki tangannya, juga harus terus berupaya mendidik masyarakatnya dewasa dalam bertoleransi. "Selama ini hanya diskusi dengan tokoh-tokoh agama, tetapi enggak pergi ke level paling bawah," tuturnya.