Pembubaran Ahmadiyah Bukan Solusi

Kompas.com - 10/02/2011, 16:53 WIB
EditorHeru Margianto

JAKARTA, KOMPAS.com — Pembubaran Ahmadiyah seperti yang pernah kencang diwacanakan Menteri Agama Suryadharma Alie, dinilai cendikiawan Muslim, Azyumardi Azra, tak menuntaskan kasus tindak kekerasan.

Sebaliknya, pembubaran Ahmadiyah bertentangan dengan UUD 1945, yang menjamin kebebasan beragama, berserikat, dan berkumpul. Azyumardi berpendapat, penegakan hukum yang tegas serta edukasi di tingkat akar rumput merupakan solusi yang terbaik.

"Kuncinya penegakan hukum yang tegas dan tak pandang bulu. Dengan demikian, mereka kapok, jera melakukan tindak kekerasan. Karena (tindak kekerasan terhadap umat beragama) melanggar UUD 1945, merusak tatanan hukum dan harmoni di masyarakat," kata Azyumardi, yang juga Guru Besar Sejarah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, kepada Kompas.com, Rabu (9/2/2011).

Azyumardi juga menekankan pentingnya bagi ulama, tokoh masyarakat, dan di tingkat akar rumput untuk memberikan edukasi dan deradikalisasi kepada masyarakat. Masyarakat diminta tak alergi terhadap keberadaan warga Ahmadiyah.

"Jangan cepat marah. Perkuat saja keimanan kita sendiri. Kementerian Agama perlu memberikan pendidikan yang lebih intensif lagi kepada umat Islam di tingkat bawah supaya tidak goyah keimanannya," katanya.

"Kementerian Agama jangan hanya sibuk dengan urusan haji saja. Urusan haji kan urusan orang Islam saja. Nah, Indonesia ini kan lebih dari sekedar orang Islam. Di sini banyak orang beragama lain. Ini juga harus dibina," tambahnya.

Pada kesempatan tersebut, Azyumardi juga mengingatkan peran Kementerian Agama, yaitu membangun harmoni dan memperkuat toleransi kerukunan umat beragama.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Cendikiawan Muslim ini percaya, Ahmadiyah tak merusak agama Islam. "Keimanan saya tetap saja meskipun ada orang-orang Ahmadiyah. Ahmadiyah tak mengurangi keimanan saya kepada Nabi Muhammad," katanya.

Imbau Ahmadiyah

Di sisi lain, Azyumardi juga meminta warga Ahmadiyah untuk tidak melakukan kegiatan dakwahnya secara terbuka.

"Kita juga mengimbau Ahmadiyah, tinggalkanlah misi dakwahnya yang agresif itu," kata Azyumardi, yang juga Direktur Sekolah Pascasarjana UIN Jakarta.

"Dakwah itu kalau mau dilakukan, jangan mencolok. Apalagi di SKB (surat keputusan tiga menteri) dikatakan tidak boleh menyiarkan secara terbuka. Jadi, Ahmadiyah juga cobalah menahan diri. Jangan mengirim rombongan Ahmadiyah ke suatu daerah yang bisa eksplosif, seperti yang terjadi di Cikeusik," kata Azyumardi.

Azyumardi berpendapat, apa yang terjadi di Cikeusik bisa jadi mencerminkan bahwa dakwah Jeamaah Ahmadiyah dilakukan secara kasat mata.

"Mereka mengirim pendakwahnya, sekaligus juga mempertahankan aset-aset Ahmadiyah yang berada di situ. Kalau mereka tenang-tenang saja, saya kira itu tidak memancing kemarahan orang-orang Islam yang memang sudah berkeinginan menghancurkan Ahmadiyah tanpa memikirkan bahwa tindakan mereka itu tidak bisa ditolerir," katanya.

Menantang

Kapolri Jenderal Timur Pradopo dalam penjelasannya terkait insiden Cikeusik, Rabu (9/2/2011) malam, juga mengungkapkan bahwa ada sikap menantang yang ditunjukkan warga Ahmadiyah yang datang ke rumah Pemimpin Ahmadiyah Cikeusik, Suparman. Pada  Minggu (6/2/2011) pagi, urai Kapolri, sebanyak 15 orang warga Ahmadiyah datang dan menolak saat diminta meninggalkan rumah pemimpinnya.

"Pihak Polres Pandeglang telah mempersiapkan anggota yang dipimpin Kapolsek dan Kasat Samapta untuk mengamankan lokasi tersebut, dan berupaya untuk mengevakuasi   warga Ahmadiyah. Namun, mereka menolak dan menentang, serta beralasan rumah tersebut bukan milik saudara Ismail Suparman, tapi merupakan inventaris milik Jemaah Ahmadiyah, dan harus dipertahankan," kata Kapolri.

Sementara itu, Pemimpin Ahmadiyah Cikeusik, Suparman, beberapa waktu lalu, mengatakan, hubungan warga Ahmadiyah dan warga sekitar selama ini baik-baik saja.

Parman, demikian dia biasa dipanggil, menceritakan, keberadaan warga Ahmadiyah di Kampung Peundeuy, Desa Umbulan, Kecamatan Cikeusik, sudah ada sejak ia pindah ke desa tersebut pada 1992. Warga sekitar dan perangkat desa mengetahui kegiatan mereka dalam beribadah dan tidak pernah ada gangguan sama sekali.

Meski isu penyerangan terhadap warga Ahmadiyah kerap muncul, Parman yang sehari-hari menjadi guru mengaji di kampungnya tidak merasa khawatir karena hubungan mereka dan warga sekitar baik-baik saja.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


    Video Pilihan

    26th

    Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Percepatan Vaksinasi Dosis Lengkap Dibutuhkan untuk Antisipasi Omicron

    Percepatan Vaksinasi Dosis Lengkap Dibutuhkan untuk Antisipasi Omicron

    Nasional
    KPK Dalami Kepemilikan Perusahaan dan Aset Tersangka Kasus Korupsi E-KTP Paulus Tanos

    KPK Dalami Kepemilikan Perusahaan dan Aset Tersangka Kasus Korupsi E-KTP Paulus Tanos

    Nasional
    KPK Imbau Saksi Kasus Korupsi Pengadaan e-KTP Kooperatif Hadiri Pemeriksaan

    KPK Imbau Saksi Kasus Korupsi Pengadaan e-KTP Kooperatif Hadiri Pemeriksaan

    Nasional
    Periksa Eks Dirut PT LEN Industri, KPK Dalami Proses Pembayaran Proyek E-KTP ke Konsorsium Pelaksana

    Periksa Eks Dirut PT LEN Industri, KPK Dalami Proses Pembayaran Proyek E-KTP ke Konsorsium Pelaksana

    Nasional
    Refleksi Akhir Tahun Tentang Perlunya Grand Strategy

    Refleksi Akhir Tahun Tentang Perlunya Grand Strategy

    Nasional
    Varian Omicron Disebut Tak Tingkatkan Keparahan, Kemenkes Tetap Percepat Vaksinasi

    Varian Omicron Disebut Tak Tingkatkan Keparahan, Kemenkes Tetap Percepat Vaksinasi

    Nasional
    Tinjau Hutan Mangrove di Bali, Jokowi: Kepala Negara G20 Nanti Kita Ajak Semua ke Sini

    Tinjau Hutan Mangrove di Bali, Jokowi: Kepala Negara G20 Nanti Kita Ajak Semua ke Sini

    Nasional
    Hillary Lasut, Anggota DPR Termuda, Minta Ajudan ke TNI, Ada Apa?

    Hillary Lasut, Anggota DPR Termuda, Minta Ajudan ke TNI, Ada Apa?

    Nasional
    Periksa Eks Dirut Percetakan Negara, KPK Dalami Posisi Isnu sebagai Leader Konsorsium Pengadaan e-KTP

    Periksa Eks Dirut Percetakan Negara, KPK Dalami Posisi Isnu sebagai Leader Konsorsium Pengadaan e-KTP

    Nasional
    Luhut: Pemberian Booster Vaksin Covid-19 Mulai Januari 2022

    Luhut: Pemberian Booster Vaksin Covid-19 Mulai Januari 2022

    Nasional
    Sahroni Tak Ambil Pusing Penunjukkannya sebagai Ketua Pelaksana Formula E Dianggap Politis

    Sahroni Tak Ambil Pusing Penunjukkannya sebagai Ketua Pelaksana Formula E Dianggap Politis

    Nasional
    Antisipasi Varian Omicron, Pejabat Negara Dilarang ke Luar Negeri

    Antisipasi Varian Omicron, Pejabat Negara Dilarang ke Luar Negeri

    Nasional
    Epidemilog Minta Pemerintah Tracing 14 Hari Sebelum WHO Umumkan Omicron

    Epidemilog Minta Pemerintah Tracing 14 Hari Sebelum WHO Umumkan Omicron

    Nasional
    Arahan Jokowi, Masa Karantina Pelaku Perjalanan Internasional Jadi 10 Hari, Berlaku Besok

    Arahan Jokowi, Masa Karantina Pelaku Perjalanan Internasional Jadi 10 Hari, Berlaku Besok

    Nasional
    Dukung Tugas Polisi Militer AU, KSAU Serahkan 130 Kendaraan Khusus

    Dukung Tugas Polisi Militer AU, KSAU Serahkan 130 Kendaraan Khusus

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.