Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ke Mana Intel Polisi?

Kompas.com - 10/02/2011, 16:39 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Insiden penganiayaan tiga anggota jemaah Ahmadiyah hingga tewas di Cikeusik, Banten, serta perusakan tiga gereja dan satu sekolah di Temanggung, Jawa Tengah, merupakan bukti gagalnya intelijen kepolisian di daerah. Insiden itu tak lepas dari ketidakprofesionalan dan ketidakmampuan pimpinan polisi di wilayah tersebut.

Hal ini disampaikan Ketua Presidium Indonesia Police Watch Neta S Pane dan pengamat kepolisian Bambang Widodo Umar kepada Kompas.com, Rabu (9/2/2011) di Jakarta.

"Intelijen polisi tidak bekerja maksimal sehingga informasi yang mereka peroleh tidak diolah. Mereka gagal menggunakan informasi yang diperoleh sebagai alat deteksi dan antisipasi dini adanya potensi konflik di daerah," kata Neta.

"Seharusnya data intelijen yang berhasil dikumpulkan diolah pimpinan di kesatuan untuk merumuskan langkah antisipasi bahaya yang dihadapi. Data juga dapat digunakan untuk menentukan cara bertindak, jumlah kekuatan, dan alat-alat yang digunakan untuk menanggulangi potensi konflik. Seandainya jumlah personel di kesatuan berkurang, pada saat itu mereka masih bisa meminta bantuan dari kesatuan yang berada di atasnya karena masih cukup waktu," papar Bambang.

Dikatakan, terkait insiden di Cikeusik, pihak kepolisian sudah mengamankan Suparman, pimpinan jemaah Ahmadiyah di wilayah tersebut, sebelum insiden terjadi. Dengan demikian, kepolisian seharusnya bisa mengantisipasi potensi konflik yang akan terjadi.

Demikian pula terkait insiden di Temanggung. "Polisi sudah mengetahui massa telah mulai menduduki gereja-gereja Kristen Protestan ketika sidang (penistaan agama). Kenapa polisi tidak mengerahkan kekuatan untuk mengusirnya, baik dengan cara persuasif atau pun cara lainnya. Polisi malah hanya menjaga PN Temanggung," tutur Bambang.

Kerja sama

Becermin dari dua insiden tersebut, Neta dan Bambang pun menekankan pentingnya kerja sama intelijen antara kepolisian dan institusi lain yang juga memiliki intelijen, seperti Badan Intelijen Negara, kejaksaan, dan juga TNI. "Saat ini tidak ada koordinasi. Potensi konflik seperti terbiarkan," ujar Neta.

Bambang mengatakan, kerja sama intelijen menjadi penting mengingat kepolisian memiliki keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia di bidang intelijen.

Bambang menambahkan, dalam melakukan pengamanan, kepolisian juga dapat bekerja sama dengan perangkat pengamanan lainnya, seperti Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan anggota satpam.

Atas dua insiden ini, baik Neta maupun Bambang meminta Kapolri melakukan evaluasi terhadap kepala polsek dan kepala polres di kedua wilayah tersebut.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Soal Perpanjangan Kontrak Shin Tae-yong, Menpora: Prinsipnya Kami Ikuti PSSI

    Soal Perpanjangan Kontrak Shin Tae-yong, Menpora: Prinsipnya Kami Ikuti PSSI

    Nasional
    Soal Potensi Jadi Ketum Golkar, Bahlil: Belum, Kita Lihat Saja Prosesnya

    Soal Potensi Jadi Ketum Golkar, Bahlil: Belum, Kita Lihat Saja Prosesnya

    Nasional
    Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

    Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

    Nasional
    Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami 'Fine-fine' saja, tapi...

    Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami "Fine-fine" saja, tapi...

    Nasional
    e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

    e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

    Nasional
    Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

    Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

    Nasional
    MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

    MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

    Nasional
    Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

    Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

    Nasional
    4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

    4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

    Nasional
    Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

    Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

    Nasional
    Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

    Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

    Nasional
    Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

    Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

    Nasional
    Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

    Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

    Nasional
    Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

    Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com