Perlukah Ormas Anarki Dibubarkan?

Kompas.com - 10/02/2011, 15:29 WIB
EditorHeru Margianto

JAKARTA, KOMPAS.com — Perintah tegas Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk membubarkan ormas yang melakukan kekerasan atau tindakan anarki disambut baik oleh banyak pihak, menyusul sejumlah kekerasan dan penyerangan terhadap kelompok minoritas yang dilakukan oleh ormas-ormas yang mengatasnamakan agama tertentu.

Namun, perlu atau tidaknya pembubaran tersebut dikembalikan lagi pada pemerintah. Demikian pandangan yang dihimpun Kompas.com dari berbagai kalangan. Mayoritas tak mau menyebutkan langsung ormas-ormas mana yang perlu dibubarkan.

"Tergantung Pak Menag (Menteri Agama Suryadharma Ali. Kita tunggu dulu," kata Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (10/2/2011).

Begitu pula pendapat dari Ketua Fraksi PPP Hasrul Azwar yang paling semangat mendorong pembubaran jemaah Ahmadiyah. Menurut dia, tak gampang untuk membubarkan suatu ormas karena hak untuk berserikat dan berkumpul dijamin pula oleh konstitusi.

"Terserah pemerintah, bukan gampang membubarkan ormas," tambahnya.

Ketua Komnas HAM Ifdhal Kasim menambahkan, pembubaran ormas-ormas tentu tidak akan mudah karena hak untuk berserikat dan berkumpul merupakan bagian dari hak asasi manusia. Yang terpenting, menurut Ifdhal, justru pola penegakan hukum yang harusnya makin didisiplinkan.

"Harus terlihat siapa yang bertanggung jawab pada setiap kasus-kasus ini dibawa ke pengadilan dan pengadilan memvonis mereka bersalah atau tidak. Ini yang tidak kita lihat pada apa yang terjadi belakangan ini," tegasnya.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Sementara itu, Ketua Umum Partai Damai Sejahtera Denny Tewu mengatakan, pembubaran ormas yang meresahkan warga memang menjadi hak pemerintah. Namun, menurut dia, secara prinsip tidak perlu pembelaan secara radikal terhadap agama. "Agama kita tak perlu dibela. Itu urusan Tuhan," tandasnya.

Seperti diberitakan, Rabu (9/2/2011), Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menegaskan bila ada kelompok masyarakat atau organisasi masyarakat resmi yang berulang kali melakukan dan bahkan menganjurkan tindakan kekerasan, maka aparat keamanan harus membubarkan organisasi tersebut, sesuai aturan hukum dan etika demokrasi.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


    Video Pilihan

    26th

    Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Libur Nataru, Menko Airlangga Minta Kegiatan Masyarakat di Ruang Publik Dibatasi

    Libur Nataru, Menko Airlangga Minta Kegiatan Masyarakat di Ruang Publik Dibatasi

    Nasional
    11 Poin Perubahan dalam RUU Kejaksaan, dari Syarat Usia Jadi Jaksa hingga Penambahan Wewenang

    11 Poin Perubahan dalam RUU Kejaksaan, dari Syarat Usia Jadi Jaksa hingga Penambahan Wewenang

    Nasional
    UPDATE 6 Desember: Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 47,67 Persen dari Target Herd Immunity

    UPDATE 6 Desember: Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 47,67 Persen dari Target Herd Immunity

    Nasional
    Kabulkan PK, MA Kurangi Pidana Eks Bupati Sarmi Yosina Insyaf Jadi 1 Tahun Penjara

    Kabulkan PK, MA Kurangi Pidana Eks Bupati Sarmi Yosina Insyaf Jadi 1 Tahun Penjara

    Nasional
    Mantan Dirut Asabri Sonny Widjaja Dituntut 10 Tahun Penjara

    Mantan Dirut Asabri Sonny Widjaja Dituntut 10 Tahun Penjara

    Nasional
    UPDATE: Sebaran 130 Kasus Baru Covid-19 di Indonesia, Jawa Barat Tertinggi

    UPDATE: Sebaran 130 Kasus Baru Covid-19 di Indonesia, Jawa Barat Tertinggi

    Nasional
    UPDATE 6 Desember: 289.320 Spesimen Covid-19 Diperiksa, Positivity Rate Versi PCR 0,56 Persen

    UPDATE 6 Desember: 289.320 Spesimen Covid-19 Diperiksa, Positivity Rate Versi PCR 0,56 Persen

    Nasional
    Jokowi Minta Vaksinasi untuk Anak 6-11 Tahun Segera Dilaksanakan

    Jokowi Minta Vaksinasi untuk Anak 6-11 Tahun Segera Dilaksanakan

    Nasional
    UPDATE 6 Desember: Ada 4.054 Suspek Terkait Covid-19 di Indonesia

    UPDATE 6 Desember: Ada 4.054 Suspek Terkait Covid-19 di Indonesia

    Nasional
    Polri Kerahkan 1.117 Personel Brimob ke Lumajang, Bantu Penanganan Dampak Erupsi Semeru

    Polri Kerahkan 1.117 Personel Brimob ke Lumajang, Bantu Penanganan Dampak Erupsi Semeru

    Nasional
    UPDATE 6 Desember: Ada 5.642 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

    UPDATE 6 Desember: Ada 5.642 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

    Nasional
    UPDATE 6 Desember: Tambah 2.005, Kasus Sembuh Covid-19 Jadi 4.108.297

    UPDATE 6 Desember: Tambah 2.005, Kasus Sembuh Covid-19 Jadi 4.108.297

    Nasional
    UPDATE 6 Desember: 143.876 Orang Meninggal Dunia akibat Covid-19 di Indonesia

    UPDATE 6 Desember: 143.876 Orang Meninggal Dunia akibat Covid-19 di Indonesia

    Nasional
    UPDATE: Bertambah 130, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 4.257.815

    UPDATE: Bertambah 130, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 4.257.815

    Nasional
    Novel Baswedan Sebut Kapolri Punya Kesungguhan Berantas Korupsi

    Novel Baswedan Sebut Kapolri Punya Kesungguhan Berantas Korupsi

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.