Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Perlukah Ormas Anarki Dibubarkan?

Kompas.com - 10/02/2011, 15:29 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Perintah tegas Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk membubarkan ormas yang melakukan kekerasan atau tindakan anarki disambut baik oleh banyak pihak, menyusul sejumlah kekerasan dan penyerangan terhadap kelompok minoritas yang dilakukan oleh ormas-ormas yang mengatasnamakan agama tertentu.

Namun, perlu atau tidaknya pembubaran tersebut dikembalikan lagi pada pemerintah. Demikian pandangan yang dihimpun Kompas.com dari berbagai kalangan. Mayoritas tak mau menyebutkan langsung ormas-ormas mana yang perlu dibubarkan.

"Tergantung Pak Menag (Menteri Agama Suryadharma Ali. Kita tunggu dulu," kata Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (10/2/2011).

Begitu pula pendapat dari Ketua Fraksi PPP Hasrul Azwar yang paling semangat mendorong pembubaran jemaah Ahmadiyah. Menurut dia, tak gampang untuk membubarkan suatu ormas karena hak untuk berserikat dan berkumpul dijamin pula oleh konstitusi.

"Terserah pemerintah, bukan gampang membubarkan ormas," tambahnya.

Ketua Komnas HAM Ifdhal Kasim menambahkan, pembubaran ormas-ormas tentu tidak akan mudah karena hak untuk berserikat dan berkumpul merupakan bagian dari hak asasi manusia. Yang terpenting, menurut Ifdhal, justru pola penegakan hukum yang harusnya makin didisiplinkan.

"Harus terlihat siapa yang bertanggung jawab pada setiap kasus-kasus ini dibawa ke pengadilan dan pengadilan memvonis mereka bersalah atau tidak. Ini yang tidak kita lihat pada apa yang terjadi belakangan ini," tegasnya.

Sementara itu, Ketua Umum Partai Damai Sejahtera Denny Tewu mengatakan, pembubaran ormas yang meresahkan warga memang menjadi hak pemerintah. Namun, menurut dia, secara prinsip tidak perlu pembelaan secara radikal terhadap agama. "Agama kita tak perlu dibela. Itu urusan Tuhan," tandasnya.

Seperti diberitakan, Rabu (9/2/2011), Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menegaskan bila ada kelompok masyarakat atau organisasi masyarakat resmi yang berulang kali melakukan dan bahkan menganjurkan tindakan kekerasan, maka aparat keamanan harus membubarkan organisasi tersebut, sesuai aturan hukum dan etika demokrasi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Terseretnya Nama Jokowi di Pusaran Sengketa Pilpres 2024 di MK...

    Terseretnya Nama Jokowi di Pusaran Sengketa Pilpres 2024 di MK...

    Nasional
    Serangan Balik KPU dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK...

    Serangan Balik KPU dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK...

    Nasional
    Soal Flu Singapura, Menkes: Ada Varian Baru Tapi Tidak Mematikan Seperti Flu Burung

    Soal Flu Singapura, Menkes: Ada Varian Baru Tapi Tidak Mematikan Seperti Flu Burung

    Nasional
    Kasus yang Jerat Suami Sandra Dewi Timbulkan Kerugian Rp 271 Triliun, Bagaimana Hitungannya?

    Kasus yang Jerat Suami Sandra Dewi Timbulkan Kerugian Rp 271 Triliun, Bagaimana Hitungannya?

    Nasional
    Menkes Minta Warga Tak Panik DBD Meningkat, Kapasitas RS Masih Cukup

    Menkes Minta Warga Tak Panik DBD Meningkat, Kapasitas RS Masih Cukup

    Nasional
    Kursi Demokrat di DPR Turun, AHY: Situasi di Pemilu 2024 Tidak Mudah

    Kursi Demokrat di DPR Turun, AHY: Situasi di Pemilu 2024 Tidak Mudah

    Nasional
    Serba-serbi Pembelaan Kubu Prabowo-Gibran dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

    Serba-serbi Pembelaan Kubu Prabowo-Gibran dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

    Nasional
    Kecerdasan Buatan Jadi Teman dan Musuh bagi Industri Media

    Kecerdasan Buatan Jadi Teman dan Musuh bagi Industri Media

    Nasional
    Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

    Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

    Nasional
    Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

    Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

    Nasional
    Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

    Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

    Nasional
    Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

    Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

    Nasional
    [POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

    [POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

    Nasional
    Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

    Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

    Nasional
    Soal Perpanjangan Kontrak Shin Tae-yong, Menpora: Prinsipnya Kami Ikuti PSSI

    Soal Perpanjangan Kontrak Shin Tae-yong, Menpora: Prinsipnya Kami Ikuti PSSI

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com