Kapolri: Antonius Menista Semua Agama

Kompas.com - 10/02/2011, 03:33 WIB
Editoryuli

JAKARTA, KOMPAS.com - Antonius Richmon Baweyang yang diadili di Pengadilan Negeri Temanggung dan menjadi salah satu pemicu kerusuhan di kota berhawa sejuk itu dinilai tidak menistakan satu agama saja, melainkan semua agama.

"Untuk kasus di Temanggung, kami ingin lebih spesifik, terdakwa vonis penistaan agama, itu sebetulnya tidak menistakan Islam saja," ujar Kapolri Jenderal Polisi Timur Pradopo saat rapat kerja di Komisi VIII DPR bersama Menteri Agama, Rabu (9/2/2011).

Menurut Kapolri, ada orang atau kelompok yang mengelola isu dan membelokkannya bahwa terdakwa melakukan penistaan agama ke Islam saja.

"Yang beredar waktu itu hanya Islam saja. Ini sudah ada penyampaian keliru soal itu," jelasnya. Selain itu, Kapolri juga menduga massa yang rusuh di Temanggung sudah lintas kabupaten dan berasal dari luar kota yang berada di Jawa Tengah tersebut.

"Massa di Temanggung sudah lintas kabupaten," tandasnya. Kerusuhan pecah seusai sidang putusan perkara penistaan agama dengan terdakwa Antonius Richmon Baweyang di Pengadilan Negeri Temanggung, Selasa (8/2) lalu.

Sekitar seribu orang yang tak puas, langsung mengamuk karena terdakwa hanya divonis lima tahun penjara. Akibatnya, kantor pengadilan, dua gereja dan sejumlah kendaraan milik warga dan polisi hancur.

Polres masih melakukan pengembangan kasus ini dari sejumlah saksi, termasuk dari tersangka MHY (22 th), orang yang diduga ikut melakukan perusakan kantor pengadilan dan mobil polisi.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Selain itu, kepolisian juga masih terus melakukan pengejaran terhadap sejumlah orang yang telah terindifikasi terlibat dalam perusakan tersebut. (Willy Widianto)

Baca tentang


    26th

    Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Satgas Diminta Monitor PTM Setiap Hari untuk Cegah Klaster Covid-19 di Sekolah

    Satgas Diminta Monitor PTM Setiap Hari untuk Cegah Klaster Covid-19 di Sekolah

    Nasional
    Polisi Gelar Perkara Kasus Irjen Napoleon Aniaya Muhammad Kece

    Polisi Gelar Perkara Kasus Irjen Napoleon Aniaya Muhammad Kece

    Nasional
    Pemerintah Harap Perpres Nomor 67 dan 72 2021 Mampu Atasi Persoalan TBC-Stunting

    Pemerintah Harap Perpres Nomor 67 dan 72 2021 Mampu Atasi Persoalan TBC-Stunting

    Nasional
    Sebelum OTT, KPK Datangi Kementerian/Lembaga untuk Kasih Peringatan

    Sebelum OTT, KPK Datangi Kementerian/Lembaga untuk Kasih Peringatan

    Nasional
    Wapres: Tak Ada lagi Alasan Badan Publik Tunda Keterbukaan Informasi

    Wapres: Tak Ada lagi Alasan Badan Publik Tunda Keterbukaan Informasi

    Nasional
    Propam Kantongi Izin MA untuk Periksa Irjen Napoleon atas Dugaan Penganiayaan Muhammad Kece

    Propam Kantongi Izin MA untuk Periksa Irjen Napoleon atas Dugaan Penganiayaan Muhammad Kece

    Nasional
    Wapres Tegaskan Komitmen Keterbukaan Informasi Publik Harus Terus Dilaksanakan

    Wapres Tegaskan Komitmen Keterbukaan Informasi Publik Harus Terus Dilaksanakan

    Nasional
    Airlangga Umumkan Nama Wakil Ketua DPR Pengganti Azis Syamsuddin, Rabu Besok

    Airlangga Umumkan Nama Wakil Ketua DPR Pengganti Azis Syamsuddin, Rabu Besok

    Nasional
    PMI Jelaskan Syarat dan Tahap bagi Donor Plasma Konvalesen untuk Covid-19

    PMI Jelaskan Syarat dan Tahap bagi Donor Plasma Konvalesen untuk Covid-19

    Nasional
    Komnas Perempuan Minta Polri Proses Hukum Pelaku KDRT

    Komnas Perempuan Minta Polri Proses Hukum Pelaku KDRT

    Nasional
    Pimpinan Sebut 1.291 Perkara Korupsi Ditindak KPK sejak 2004 hingga Juni 2021

    Pimpinan Sebut 1.291 Perkara Korupsi Ditindak KPK sejak 2004 hingga Juni 2021

    Nasional
    Pemerintah Diminta Libatkan Banyak Pihak Tentukan Tanggal Pemilu 2024

    Pemerintah Diminta Libatkan Banyak Pihak Tentukan Tanggal Pemilu 2024

    Nasional
    Sepanjang 2004-2021, Komnas Perempuan Catat 544.452 Kekerasan dalam Rumah Tangga

    Sepanjang 2004-2021, Komnas Perempuan Catat 544.452 Kekerasan dalam Rumah Tangga

    Nasional
    Luhut Klaim Angka Testing Sudah Cukup Baik, Epidemiolog: Mestinya 270.000 Testing Per Hari

    Luhut Klaim Angka Testing Sudah Cukup Baik, Epidemiolog: Mestinya 270.000 Testing Per Hari

    Nasional
    Pemerintah Diminta Kaji Bersama Pakar soal Rencana Izinkan Kegiatan Skala Besar

    Pemerintah Diminta Kaji Bersama Pakar soal Rencana Izinkan Kegiatan Skala Besar

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.