Melongok Kasus Ibunya Alanda

Kompas.com - 09/02/2011, 16:03 WIB
EditorGlori K. Wadrianto

JAKARTA, KOMPAS.com - Curhat Alanda Kariza, remaja putri berusia 19 tahun, di blognya mengenai masalah hukum yang melilit ibunya, Arga Tirta Kirana, menyedot perhatian masyarakat di dunia maya, Rabu (9/2/2011).

Alanda mengaku tidak mengerti masalah politik. Pula, ia mengaku, tidak paham masalah hukum. Yang ia tahu, Kasus Bank Century yang melilit ibunya telah merampas mimpi dan kedamaian di keluarganya (Baca: Alanda dan Kasus Bank Century).

"Sebelumnya saya tahu, saya punya begitu banyak mimpi yang ingin dicapai, untuk membuat Ibu bangga, dan–mungkin–untuk Indonesia, ingin mendirikan sekolah supaya pendidikan di Indonesia menjadi lebih baik, ingin menyelenggarakan IYC (Indonesian Youth Conference) terus-menerus agar ada banyak agen perubahan di Indonesia, ingin ini dan ingin itu. Keinginan-keinginan itu mati tanpa diminta," tulisnya.

Alanda berseru tentang ketidakadilan dalam kasus yang menjerat ibunya. Ia menyebut, ibunya dituntut hukuman 10 tahun penjara dengan denda Rp 10 miliar. Ia protes, karena tuntutan itu lebih tinggi dari tuntutan terhadap pemilik Bank Century Robert Tantular.

Sekadar diketahui, Robert dituntut 8 tahun penjara dan denda Rp 50 miliar. Hakim PN Jakarta Pusat memvonis empat tahun penjara dan denda Rp 50 miliar, subsider lima bulan penjara. Jaksa melakukan banding. Di tingkat kasasi, Mahkamah Agung mengganjar Robert 9 tahun penjara dan denda Rp 100 miliar subsider kurungan 8 bulan.

Seperti apakah kasus yang melilit ibu Alanda?

Dakwaan

Arga didakwa terlibat dalam pemberian kredit pada PT Canting Mas Persada, PT Wibowo Wadah Rezeki, PT Accent Investmen Indonesia, serta PT Signature Capital Indonesia. Ia dianggap tidak melakukan analisa aspek legal terlebih dahulu.

Pemberian kredit terhadap empat perusahaan tersebut dibuat seolah-olah memenuhi persyaratan padahal seluruh dokumen tersebut hanya formalitas untuk mencairkan kredit. Adapun fasilitas kredit terhadap perusahaan-perusahaan tersebut direferensikan oleh Robert Tantular yang selanjutnya disampaikan Linda Wangsadinata kepada Hermanus Hasan Muslim.

Disebutkan pula bahwa Arga Tirta Kirana memerintahkan kepada saksi Ni Wayan Anik Parawati dan Soehana Halim memproses/ membuatkan PK (Persetujuan Kredit) atas nama perusahaan-perusahaan tersebut.

Halaman:
Baca tentang


    25th

    Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Ini Besaran Dana Awal Kampanye Anak dan Menantu Jokowi hingga Ponakan Prabowo

    Ini Besaran Dana Awal Kampanye Anak dan Menantu Jokowi hingga Ponakan Prabowo

    Nasional
    Jaksa Pinangki Mengaku Tak Pernah Sebut Nama Jaksa Agung dan Mantan Ketua MA

    Jaksa Pinangki Mengaku Tak Pernah Sebut Nama Jaksa Agung dan Mantan Ketua MA

    Nasional
    Koruptor Kerap Dapat Vonis Ringan, ICW: Nasib Pemberantasan Korupsi Suram

    Koruptor Kerap Dapat Vonis Ringan, ICW: Nasib Pemberantasan Korupsi Suram

    Nasional
    Dalam Eksepsi, Jaksa Pinangki Bantah Terima 500.000 Dollar AS dari Djoko Tjandra

    Dalam Eksepsi, Jaksa Pinangki Bantah Terima 500.000 Dollar AS dari Djoko Tjandra

    Nasional
    Pam Swakarsa Diprotes Komisi III DPR, Kapolri Diminta Ganti Namanya

    Pam Swakarsa Diprotes Komisi III DPR, Kapolri Diminta Ganti Namanya

    Nasional
    Dana Awal Kampanye Pilkada 2020: Terendah Rp 50.000, Tertinggi Rp 2 Miliar

    Dana Awal Kampanye Pilkada 2020: Terendah Rp 50.000, Tertinggi Rp 2 Miliar

    Nasional
    KPK Panggil 4 Anggota DPRD Jambi 2014-2019 sebagai Saksi

    KPK Panggil 4 Anggota DPRD Jambi 2014-2019 sebagai Saksi

    Nasional
    Operasi Yustisi, Kapolri Sebut Kumpulkan Rp 1,6 Miliar dari Denda

    Operasi Yustisi, Kapolri Sebut Kumpulkan Rp 1,6 Miliar dari Denda

    Nasional
    Acara KAMI Dibubarkan, Din Syamsuddin Bandingkan Sikap Polisi dengan Konser Dangdut di Tegal

    Acara KAMI Dibubarkan, Din Syamsuddin Bandingkan Sikap Polisi dengan Konser Dangdut di Tegal

    Nasional
    Kemendagri Minta Alat Peraga Kampanye Berupa APD Covid-19 Diperbanyak

    Kemendagri Minta Alat Peraga Kampanye Berupa APD Covid-19 Diperbanyak

    Nasional
    KPK Minta Calon Kepala Daerah Cermati Biaya Kampanye agar Tak Korupsi

    KPK Minta Calon Kepala Daerah Cermati Biaya Kampanye agar Tak Korupsi

    Nasional
    Kemendagri Konfirmasi ke Pemprov Sultra soal Kasus Pencabulan Anak Plt Bupati Buton Utara

    Kemendagri Konfirmasi ke Pemprov Sultra soal Kasus Pencabulan Anak Plt Bupati Buton Utara

    Nasional
    KPK Identifikasi 6 Modus Korupsi Kepala Daerah untuk Kembalikan Biaya Politik

    KPK Identifikasi 6 Modus Korupsi Kepala Daerah untuk Kembalikan Biaya Politik

    Nasional
    Kapolri: Sejak Januari-Agustus 2020, Polri Ungkap 29.615 Kasus Narkoba

    Kapolri: Sejak Januari-Agustus 2020, Polri Ungkap 29.615 Kasus Narkoba

    Nasional
    Menko PMK Minta E-Warong Bantu Sosialisasikan Pentingnya Gizi Anak

    Menko PMK Minta E-Warong Bantu Sosialisasikan Pentingnya Gizi Anak

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X