Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Melongok Kasus Ibunya Alanda

Kompas.com - 09/02/2011, 16:03 WIB

Untuk kepentingan kredit itu, keduanya lantas menjaminkan deposito yang nilainya hanya sebesar 4,5 juta dollar AS atau hanya 20 persen dari total pinjaman. Menurut ketentuan, jaminan itu tidak memenuhi persyaratan pinjaman. Nilai jaminan seharusnya minimal 100 persen dari nilai kredit.

Linda Wangsadinata, saat memberikan kesaksian dalam persidangan Misbakhun menyebutkan, ia mendapat informasi soal kredit yang diajukan Misbakhun langsung dari Robert Tantular. Setelah menganalisa data-data yang diserahkan PT SPI Linda menyampaikan kepada Robert bahwa kredit tersebut berisiko untuk dikucurkan. Namun, Robert  menyatakan kredit PT SPI aman untuk diproses.

Kemudian, Linda bersama Novita Evalinda, Account Officer, menghadap Direktur Utama Bank Century Hermanus Muslim yang juga merangkap sebagai Direktur Kredit untuk membicarakan masalah ini.

Dalam kesaksianya, Linda mengatakan ia dan Novi mendapat instruksi dari Hermanus untuk membuat Formulir Persetujuan Kredit (FPK). Syarat-syarat kelengkapan administratif dilengkapi  kemudian. 

Dokumen palsu

Dalam dakwaan JPU pada kasus Misbhakun terungkap, FPK dibuat pada 29 Oktober 2007 tanpa dilengkapi dokumen administrasi, bahkan tanpa survei terlebih dahulu terhadap kemampuan keuangan PT SPI dan memorandum analisis kredit. 

Akta perjanjian pemberian fasilitas L/C ditandatangani pada 22 November 2007. Pada tanggal itu, disebut, Misbakhun dan Franky menyerahkan deposito sebesar 4,5 juta dollar AS sebagai jaminan kepada Linda dan Arga. Padahal, belakangan diketahui, ternyata deposito baru dibuka pada 27 November 2007. Artinya, Bank Century telah mengucurkan kredit kepada PT SPI sebelum adanya jaminan deposito.

Cerita selanjutnya, kredit Misbakhun macet. Ternyata, ada banyak kasus kredit macet di Bank Century. Akibatnya, lembaga keuangan itu masuk dalam kategori “bank sakit”. Pemerintah pun menggelontorkan dana talangan sebesar Rp 6,7 triliun. Dana talangan ini lantas menuai kisruh politik yang tak juga reda hingga saat ini.

Besok, Kamis (9/2/2011) Arga akan membacakan pledoinya dalam persidangan di hadapan majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Sementara, hingga sore ini curhat sang anak Alanda di blog pribadinya tanpa diduga-duga sudah melahirkan ribuan dukungan dan simpati untuk mereka. Lalu, ke mana hukum akan berpihak?

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Halaman:
Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Yusril Akui Sebut Putusan 90 Problematik dan Cacat Hukum, tapi Pencalonan Gibran Tetap Sah

    Yusril Akui Sebut Putusan 90 Problematik dan Cacat Hukum, tapi Pencalonan Gibran Tetap Sah

    Nasional
    Bukan Peserta Pilpres, Megawati Dinilai Berhak Kirim 'Amicus Curiae' ke MK

    Bukan Peserta Pilpres, Megawati Dinilai Berhak Kirim "Amicus Curiae" ke MK

    Nasional
    Perwakilan Ulama Madura dan Jatim Kirim 'Amicus Curiae' ke MK

    Perwakilan Ulama Madura dan Jatim Kirim "Amicus Curiae" ke MK

    Nasional
    PPP Tak Lolos ke DPR karena Salah Arah Saat Dukung Ganjar?

    PPP Tak Lolos ke DPR karena Salah Arah Saat Dukung Ganjar?

    Nasional
    Kubu Prabowo Sebut 'Amicus Curiae' Megawati soal Kecurangan TSM Pilpres Sudah Terbantahkan

    Kubu Prabowo Sebut "Amicus Curiae" Megawati soal Kecurangan TSM Pilpres Sudah Terbantahkan

    Nasional
    BMKG Minta Otoritas Penerbangan Waspada Dampak Erupsi Gunung Ruang

    BMKG Minta Otoritas Penerbangan Waspada Dampak Erupsi Gunung Ruang

    Nasional
    Demokrat Tak Resisten jika Prabowo Ajak Parpol di Luar Koalisi Gabung Pemerintahan ke Depan

    Demokrat Tak Resisten jika Prabowo Ajak Parpol di Luar Koalisi Gabung Pemerintahan ke Depan

    Nasional
    Kubu Prabowo-Gibran Yakin Gugatan Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud Ditolak MK

    Kubu Prabowo-Gibran Yakin Gugatan Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud Ditolak MK

    Nasional
    Aktivis Barikade 98 Ajukan 'Amicus Curiae', Minta MK Putuskan Pemilu Ulang

    Aktivis Barikade 98 Ajukan "Amicus Curiae", Minta MK Putuskan Pemilu Ulang

    Nasional
    Kepala Daerah Mutasi Pejabat Jelang Pilkada 2024 Bisa Dipenjara dan Denda

    Kepala Daerah Mutasi Pejabat Jelang Pilkada 2024 Bisa Dipenjara dan Denda

    Nasional
    KPK Panggil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor sebagai Tersangka Hari Ini

    KPK Panggil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor sebagai Tersangka Hari Ini

    Nasional
    Daftar 33 Pengajuan Amicus Curiae Sengketa Pilpres 2024 di MK

    Daftar 33 Pengajuan Amicus Curiae Sengketa Pilpres 2024 di MK

    Nasional
    Apa Gunanya 'Perang Amicus Curiae' di MK?

    Apa Gunanya "Perang Amicus Curiae" di MK?

    Nasional
    Dampak Erupsi Gunung Ruang: Bandara Ditutup, Jaringan Komunikasi Lumpuh

    Dampak Erupsi Gunung Ruang: Bandara Ditutup, Jaringan Komunikasi Lumpuh

    Nasional
    Megawati Lebih Pilih Rekonsiliasi dengan Jokowi atau Prabowo? Ini Kata PDI-P

    Megawati Lebih Pilih Rekonsiliasi dengan Jokowi atau Prabowo? Ini Kata PDI-P

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com