Melongok Kasus Ibunya Alanda

Kompas.com - 09/02/2011, 16:03 WIB

Pasal 49 ayat 1 huruf a berbunyi, “...membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam proses laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank.” Ancaman pidana maksimal dalam dakwaan primer adalah 15 tahun penjara dengan denda Rp 200 miliar.

Sementara, dakwaan subsider adalah Pasal 49 ayat (2) huruf b Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Pasal 49 ayat 2 huruf b berbunyi, “Tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam Undang-undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank.” Ancama pidana maksimal dalam dakwaan subsider adalah 8 tahun dan denda maksimal Rp 100 miliar.

Saksi Kasus Misbakhun

Nama Arga juga disebut-sebut dalam kasus yang menjerat politisi Partai Keadilan Sejahtera Misbakhun. Misbakhun dipidana 1 tahun penjara karena terbukti memalsukan surat gadai untuk mendapatkan kredit dari Bank Century sebesar 22,5 juta dollar AS. Arga menjadi saksi di persidangan Misbakhun.

Pejabat Bank Century lain yang tersangkut dalam kasus ini adalah Robert Tantular, Direktur Bank Century Hermanus Hasan Muslim, dan Kepala Cabang Bank Century Senayan Linda Wangsadinata.

Ceritanya, pada 29 Oktober 2007 Komisaris PT Selalang Prima Internasional (SPI) Misbakhun, dan Direktur PT SPI Franky Ongkowardojo, mengajukan permohonan fasilitas Letter of Credit kepada Bank Century sebesar 22,5 juta dollar AS untuk membeli condensate dari Grains and Industrial Produts Pte Ltd. Condensate adalah produk minyak bumi yang biasa digunakan untuk bahan baku plastik.

Untuk kepentingan kredit itu, keduanya lantas menjaminkan deposito yang nilainya hanya sebesar 4,5 juta dollar AS atau hanya 20 persen dari total pinjaman. Menurut ketentuan, jaminan itu tidak memenuhi persyaratan pinjaman. Nilai jaminan seharusnya minimal 100 persen dari nilai kredit.

Linda Wangsadinata, saat memberikan kesaksian dalam persidangan Misbakhun menyebutkan, ia mendapat informasi soal kredit yang diajukan Misbakhun langsung dari Robert Tantular. Setelah menganalisa data-data yang diserahkan PT SPI Linda menyampaikan kepada Robert bahwa kredit tersebut berisiko untuk dikucurkan. Namun, Robert  menyatakan kredit PT SPI aman untuk diproses.

Kemudian, Linda bersama Novita Evalinda, Account Officer, menghadap Direktur Utama Bank Century Hermanus Muslim yang juga merangkap sebagai Direktur Kredit untuk membicarakan masalah ini.

Dalam kesaksianya, Linda mengatakan ia dan Novi mendapat instruksi dari Hermanus untuk membuat Formulir Persetujuan Kredit (FPK). Syarat-syarat kelengkapan administratif dilengkapi  kemudian. 

Dokumen palsu

Dalam dakwaan JPU pada kasus Misbhakun terungkap, FPK dibuat pada 29 Oktober 2007 tanpa dilengkapi dokumen administrasi, bahkan tanpa survei terlebih dahulu terhadap kemampuan keuangan PT SPI dan memorandum analisis kredit. 

Akta perjanjian pemberian fasilitas L/C ditandatangani pada 22 November 2007. Pada tanggal itu, disebut, Misbakhun dan Franky menyerahkan deposito sebesar 4,5 juta dollar AS sebagai jaminan kepada Linda dan Arga. Padahal, belakangan diketahui, ternyata deposito baru dibuka pada 27 November 2007. Artinya, Bank Century telah mengucurkan kredit kepada PT SPI sebelum adanya jaminan deposito.

Cerita selanjutnya, kredit Misbakhun macet. Ternyata, ada banyak kasus kredit macet di Bank Century. Akibatnya, lembaga keuangan itu masuk dalam kategori “bank sakit”. Pemerintah pun menggelontorkan dana talangan sebesar Rp 6,7 triliun. Dana talangan ini lantas menuai kisruh politik yang tak juga reda hingga saat ini.

Besok, Kamis (9/2/2011) Arga akan membacakan pledoinya dalam persidangan di hadapan majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Sementara, hingga sore ini curhat sang anak Alanda di blog pribadinya tanpa diduga-duga sudah melahirkan ribuan dukungan dan simpati untuk mereka. Lalu, ke mana hukum akan berpihak?

Halaman:


Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:
    EditorGlori K. Wadrianto

    Terkini Lainnya

    Ingin Pertahankan Hasil Pilpres, Kelompok Advokat Daftar Jadi Pihak Terkait Tak Langsung

    Ingin Pertahankan Hasil Pilpres, Kelompok Advokat Daftar Jadi Pihak Terkait Tak Langsung

    Nasional
    Novanto Pelesiran Lagi, Wiranto Sebut Perlu Lapas Khusus di Pulau Terpencil

    Novanto Pelesiran Lagi, Wiranto Sebut Perlu Lapas Khusus di Pulau Terpencil

    Nasional
    Pemerintah Kebut Infrastuktur di Enam Provinsi

    Pemerintah Kebut Infrastuktur di Enam Provinsi

    Nasional
    Polri: 4 dari 9 Korban Kerusuhan 21-22 Mei 2019 Dipastikan Tewas karena Peluru Tajam

    Polri: 4 dari 9 Korban Kerusuhan 21-22 Mei 2019 Dipastikan Tewas karena Peluru Tajam

    Nasional
    Jika Terpilih Masuk Pemerintahan, Kader PKB Bakal Prioritaskan 3 Agenda Ini

    Jika Terpilih Masuk Pemerintahan, Kader PKB Bakal Prioritaskan 3 Agenda Ini

    Nasional
    Wadah Pegawai KPK Ingatkan Pansel Utamakan Rekam Jejak Calon Pimpinan

    Wadah Pegawai KPK Ingatkan Pansel Utamakan Rekam Jejak Calon Pimpinan

    Nasional
    Tolak Permohonan Kivlan Zen, Wiranto Tegaskan Hukum Tak Bisa Diintervensi

    Tolak Permohonan Kivlan Zen, Wiranto Tegaskan Hukum Tak Bisa Diintervensi

    Nasional
    TKN Jokowi-Ma'ruf Sebut 30 Saksi dari Tim Hukum 02 Tabrak Ketentuan Beracara di MK

    TKN Jokowi-Ma'ruf Sebut 30 Saksi dari Tim Hukum 02 Tabrak Ketentuan Beracara di MK

    Nasional
    'Hanya Cicak di Gedung Dewan Ini yang Tak Terima Uang...'

    "Hanya Cicak di Gedung Dewan Ini yang Tak Terima Uang..."

    Nasional
    KPU Finalisasi Draf Jawaban Baru untuk Hadapi Gugatan Prabowo

    KPU Finalisasi Draf Jawaban Baru untuk Hadapi Gugatan Prabowo

    Nasional
    BPK Usulkan Kemhan Buat Program Wajib Militer

    BPK Usulkan Kemhan Buat Program Wajib Militer

    Nasional
    Tim Hukum Prabowo-Sandiaga Akan Kirim 4 Truk Berisi Tambahan Alat Bukti

    Tim Hukum Prabowo-Sandiaga Akan Kirim 4 Truk Berisi Tambahan Alat Bukti

    Nasional
    Fadli Zon: Kami Mau Cari Kebenaran, Bukan Sekadar Persolan Administratif

    Fadli Zon: Kami Mau Cari Kebenaran, Bukan Sekadar Persolan Administratif

    Nasional
    Kejagung Terima 14 SPDP untuk 447 Tersangka Kerusuhan 22 Mei

    Kejagung Terima 14 SPDP untuk 447 Tersangka Kerusuhan 22 Mei

    Nasional
    Menurut Pansel, Ini Salah Satu Tantangan Pimpinan KPK Selanjutnya

    Menurut Pansel, Ini Salah Satu Tantangan Pimpinan KPK Selanjutnya

    Nasional

    Close Ads X