Melongok Kasus Ibunya Alanda

Kompas.com - 09/02/2011, 16:03 WIB
EditorGlori K. Wadrianto

JAKARTA, KOMPAS.com - Curhat Alanda Kariza, remaja putri berusia 19 tahun, di blognya mengenai masalah hukum yang melilit ibunya, Arga Tirta Kirana, menyedot perhatian masyarakat di dunia maya, Rabu (9/2/2011).

Alanda mengaku tidak mengerti masalah politik. Pula, ia mengaku, tidak paham masalah hukum. Yang ia tahu, Kasus Bank Century yang melilit ibunya telah merampas mimpi dan kedamaian di keluarganya (Baca: Alanda dan Kasus Bank Century).

"Sebelumnya saya tahu, saya punya begitu banyak mimpi yang ingin dicapai, untuk membuat Ibu bangga, dan–mungkin–untuk Indonesia, ingin mendirikan sekolah supaya pendidikan di Indonesia menjadi lebih baik, ingin menyelenggarakan IYC (Indonesian Youth Conference) terus-menerus agar ada banyak agen perubahan di Indonesia, ingin ini dan ingin itu. Keinginan-keinginan itu mati tanpa diminta," tulisnya.

Alanda berseru tentang ketidakadilan dalam kasus yang menjerat ibunya. Ia menyebut, ibunya dituntut hukuman 10 tahun penjara dengan denda Rp 10 miliar. Ia protes, karena tuntutan itu lebih tinggi dari tuntutan terhadap pemilik Bank Century Robert Tantular.

Sekadar diketahui, Robert dituntut 8 tahun penjara dan denda Rp 50 miliar. Hakim PN Jakarta Pusat memvonis empat tahun penjara dan denda Rp 50 miliar, subsider lima bulan penjara. Jaksa melakukan banding. Di tingkat kasasi, Mahkamah Agung mengganjar Robert 9 tahun penjara dan denda Rp 100 miliar subsider kurungan 8 bulan.

Seperti apakah kasus yang melilit ibu Alanda?

Dakwaan

Arga didakwa terlibat dalam pemberian kredit pada PT Canting Mas Persada, PT Wibowo Wadah Rezeki, PT Accent Investmen Indonesia, serta PT Signature Capital Indonesia. Ia dianggap tidak melakukan analisa aspek legal terlebih dahulu.

Pemberian kredit terhadap empat perusahaan tersebut dibuat seolah-olah memenuhi persyaratan padahal seluruh dokumen tersebut hanya formalitas untuk mencairkan kredit. Adapun fasilitas kredit terhadap perusahaan-perusahaan tersebut direferensikan oleh Robert Tantular yang selanjutnya disampaikan Linda Wangsadinata kepada Hermanus Hasan Muslim.

Disebutkan pula bahwa Arga Tirta Kirana memerintahkan kepada saksi Ni Wayan Anik Parawati dan Soehana Halim memproses/ membuatkan PK (Persetujuan Kredit) atas nama perusahaan-perusahaan tersebut.

Halaman:
Baca tentang


    25th

    Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Peserta Pilkada Dinilai Gagal Gelar Kampanye yang Aman dari Covid-19

    Peserta Pilkada Dinilai Gagal Gelar Kampanye yang Aman dari Covid-19

    Nasional
    Pengamat: Demokrasi Memang Berisik, Jokowi Jangan Panik Kalau Dikritik

    Pengamat: Demokrasi Memang Berisik, Jokowi Jangan Panik Kalau Dikritik

    Nasional
    KPK: Salah Alamat Kalau Jadi Kepala Daerah untuk Cari Pendapatan Lebih Besar

    KPK: Salah Alamat Kalau Jadi Kepala Daerah untuk Cari Pendapatan Lebih Besar

    Nasional
    Satgas: Mobilitas Penduduk Saat Libur Panjang Berdampak pada Peningkatan Kasus

    Satgas: Mobilitas Penduduk Saat Libur Panjang Berdampak pada Peningkatan Kasus

    Nasional
    Jokowi Minta Kepala Daerah Tak Sebar Sentimen Negatif tentang Perekonomian Nasional

    Jokowi Minta Kepala Daerah Tak Sebar Sentimen Negatif tentang Perekonomian Nasional

    Nasional
    Rekomendasi Mahfud MD Tambah Pasukan di Papua Dikritik

    Rekomendasi Mahfud MD Tambah Pasukan di Papua Dikritik

    Nasional
    Dituntut Penjara Seumur Hidup, Terdakwa Kasus Jiwasraya: Bagaikan Hukuman Mati

    Dituntut Penjara Seumur Hidup, Terdakwa Kasus Jiwasraya: Bagaikan Hukuman Mati

    Nasional
    Presiden Jokowi Diminta Buka Draf UU Cipta Kerja

    Presiden Jokowi Diminta Buka Draf UU Cipta Kerja

    Nasional
    Fadli Zon: Ada Anggapan Kalau Jadi Partai Koalisi Tak Boleh Lagi Bersuara di DPR, Ini Bahaya

    Fadli Zon: Ada Anggapan Kalau Jadi Partai Koalisi Tak Boleh Lagi Bersuara di DPR, Ini Bahaya

    Nasional
    Hari Santri, Wapres Minta Santri dan Pesantren Kontribusi Majukan Bangsa

    Hari Santri, Wapres Minta Santri dan Pesantren Kontribusi Majukan Bangsa

    Nasional
    Ditetapkan sebagai Tersangka, Dirut PAL Budi Saleh Diduga Terima Rp 686 Juta

    Ditetapkan sebagai Tersangka, Dirut PAL Budi Saleh Diduga Terima Rp 686 Juta

    Nasional
    Setahun Pemerintahan Jokowi, Menlu Retno Paparkan Hasil Kinerja Perlindungan WNI

    Setahun Pemerintahan Jokowi, Menlu Retno Paparkan Hasil Kinerja Perlindungan WNI

    Nasional
    4.432 Kasus Baru Covid-19 dari 30 Provinsi, DKI Jakarta Tertinggi dengan 989

    4.432 Kasus Baru Covid-19 dari 30 Provinsi, DKI Jakarta Tertinggi dengan 989

    Nasional
    Kekeliruan Tugas Otonomi Disebut Jadi Alasan Lahirnya Omnibus Law

    Kekeliruan Tugas Otonomi Disebut Jadi Alasan Lahirnya Omnibus Law

    Nasional
    Rp 1 Triliun dari Pinjaman PEN Digunakan untuk Penanggulangan Banjir Jakarta

    Rp 1 Triliun dari Pinjaman PEN Digunakan untuk Penanggulangan Banjir Jakarta

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X