Komnas HAM Bentuk Tim Investigasi

Kompas.com - 08/02/2011, 14:06 WIB
EditorInggried

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Nasional (Komnas) Hak Asasi Manusia secara resmi membentuk tim investigasi, Selasa (8/2/2011), yang akan menyelidiki insiden penyerangan terhadap jemaah Ahmadiyah di di Kampung Peundeuy, Desa Umbulan, Kecamatan Cikeusik, Pandeglang, Banten, Minggu (6/2/2011) lalu.

Tim yang dipimpin oleh empat komisioner Komnas HAM ini akan menghasilkan rekomendasi yang merujuk pada siapa pihak yang paling bersalah dalam insiden tersebut.

"Rekomendasi ini bisa diserahkan ke aparat penegak hukum," ujar Komisioner Komnas HAM Bidang Eksternal, Nurcholis kepada Kompas.com, Selasa (8/2/2011).

Dikatakan Nurcholis, tim ini memiliki dua tugas utama, yaitu merunut insiden yang menewaskan tiga jemaah Ahmadiyah dan menjelaskan mengapa hal tersebut dapat terjadi. Tim ini juga akan terjun langsung ke lapangan guna mencari informasi dan bukti-bukti.


"Tim investigasi ini akan segera bekerja. Hal ini bisa dimulai dengan menemui para korban," kata Nurcholis.

Saat ini, sambung Nurcholis, Komnas HAM masih mencari beberapa anggota tim investigasi. Anggota tim bisa berasal dari kalangan akademisi, advokat, mantan polisi atau jaksa yang dipercaya independensinya.

Sebelumnya, pada Senin kemarin, Komnas HAM mengindikasikan ada delapan pelanggaran HAM dalam insiden di Cikeusik. Ketua Komnas HAM Ifdhal Kasim mengatakan, hal itu berdasarkan informasi sementara yang dikumpulkan lembaganya. Komnas HAM juga menyatakan, insiden di Cikeusik merupakan bentuk pelanggaran HAM yang serius.

"Kami menilai, apa yang terjadi di desa tersebut, dan (korban) luka-lukanya merupakan bentuk pelanggaran HAM yang serius. Pelanggaran terhadap hak-hak yang tidak boleh dikurangi," ujar Ifdhal.

Delapan pelanggaran tersebut, rinci Ifdhal, adalah pelanggaran terhadap hak untuk hidup, hak bebas memilih agama dan menjalankan ibadah, hak untuk berkumpul, hak atas rasa aman, hak privasi tempat tinggal, hak perlindungan atas miliknya, hak untuk tidak didiskriminasikan, dan hak anak.

Baca tentang


    Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Demokrat Berterima Kasih Jokowi Tolak Jabatan Presiden Tiga Periode

    Demokrat Berterima Kasih Jokowi Tolak Jabatan Presiden Tiga Periode

    Nasional
    Berkaca Kasus Penyelundupan Harley, Demokrat Tantang Erick Thohir Lakukan Ini

    Berkaca Kasus Penyelundupan Harley, Demokrat Tantang Erick Thohir Lakukan Ini

    Nasional
    Ma'ruf Heran Indonesia jadi Importir Produk Halal Terbesar di Dunia

    Ma'ruf Heran Indonesia jadi Importir Produk Halal Terbesar di Dunia

    Nasional
    Ini yang akan Dilakukan Listyo Sigit Saat Menjabat Kabareskrim

    Ini yang akan Dilakukan Listyo Sigit Saat Menjabat Kabareskrim

    Nasional
    Kontras: TPF Bisa Jadi Pilihan Kalau Polri Takut Ungkap Kasus Novel...

    Kontras: TPF Bisa Jadi Pilihan Kalau Polri Takut Ungkap Kasus Novel...

    Nasional
    Soal First Travel, Wamenag Akan Memfasilitasi agar Uang Jemaah Kembali

    Soal First Travel, Wamenag Akan Memfasilitasi agar Uang Jemaah Kembali

    Nasional
    Cegah Karhutla, Menko Polhukam Minta Pemda Cermati Naiknya 'Hot Spot'

    Cegah Karhutla, Menko Polhukam Minta Pemda Cermati Naiknya "Hot Spot"

    Nasional
    Pilkada 2020, KPU Minta Parpol Utamakan Calon Bukan Eks Koruptor

    Pilkada 2020, KPU Minta Parpol Utamakan Calon Bukan Eks Koruptor

    Nasional
    PKB Sebut Penunjukkan Listyo Sigit Sebagai Kabareskrim Sudah Tepat

    PKB Sebut Penunjukkan Listyo Sigit Sebagai Kabareskrim Sudah Tepat

    Nasional
    Habiburokhman Ingatkan Kader Gerindra di DPR Berikan Pernyataan Sejalan dengan Partai

    Habiburokhman Ingatkan Kader Gerindra di DPR Berikan Pernyataan Sejalan dengan Partai

    Nasional
    Fadli Zon Tak Ditunjuk Jadi Jubir Partai, Ini Kata Ketua DPP Gerindra

    Fadli Zon Tak Ditunjuk Jadi Jubir Partai, Ini Kata Ketua DPP Gerindra

    Nasional
    Deklarasi Damai Talangsari Dinilai Malaadministrasi, KontraS Dorong Penyelesaian Kasus HAM Konstitusional

    Deklarasi Damai Talangsari Dinilai Malaadministrasi, KontraS Dorong Penyelesaian Kasus HAM Konstitusional

    Nasional
    Catatan untuk Kabareskrim Baru, Kontras Minta Kultur Penanganan Kasus Diperbaiki

    Catatan untuk Kabareskrim Baru, Kontras Minta Kultur Penanganan Kasus Diperbaiki

    Nasional
    Menkominfo Sebut Kisruh di TVRI Bukan Barang Baru

    Menkominfo Sebut Kisruh di TVRI Bukan Barang Baru

    Nasional
    Cerita Jokowi Saat Muda, Ingin Pinjam Uang Tapi Tak Punya Agunan...

    Cerita Jokowi Saat Muda, Ingin Pinjam Uang Tapi Tak Punya Agunan...

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X