Yudi Latief: Negara Melakukan Pembiaran

Kompas.com - 07/02/2011, 15:41 WIB
EditorNasru Alam Aziz

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat politik Yudi Latief berpendapat, insiden penyerangan terhadap jemaah Ahmadiyah di Cikeusik, Kecamatan Pandeglang, Banten, merupakan bentuk pembiaran yang dilakukan negara. Dengan demikian, negara gagal melindungi warganya sekaligus melanggar hak asasi manusia.

Pertama, kata Yudi, negara telah gagal menjalankan amanat konstitusi untuk melindungi warga negaranya. Kedua, dengan sikap pembiaran tersebut, negara melanggar HAM yang teramat berat dengan melakukan pembiaran.

Yudi mengemukakan, sebenarnya insiden penyerangan atas nama agama ini bisa diatasi dengan melakukan deteksi dini. "Presiden tinggal bilang ke Kepala Polri atau Badan Intelijen Negara dan perintahkan secara tegas untuk lindungi rakyat. Jangan baru muncul reaksi belakangan setelah ada korban," ungkap Yudi, Senin (7/2/2011), di sela aksi Aliansi Koin untuk Pembohong, di depan Istana Negara, Jakarta.

 

Menurut Yudi, yang perlu dilakukan pemerintah saat ini adalah melindungi warganya, karena bagaimana pun nyawa manusia selalu dimuliakan. "Negara tidak perlu terlalu tunduk pada kekuatan-kekuatan apa pun, karena tugas negara bukan bernegosiasi soal keyakinan itu sah atau tidak. Setiap negara harus melindungi warganya," tuturnya.

Insiden penyerangan Jemaah Ahmadiyah, Minggu (6/2/2011) pagi, memakan korban jiwa tiga orang, seluruhnya merupakan warga Ahmadiyah. Mereka diserang saat berada di rumah Parman, pemimpin Ahmadiyah di Cikeusik, Kecamatan Pandeglang, Provinsi Banten.

Baca tentang


    25th

    Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Doni Monardo: Covid-19 Berbahaya, tapi Manusia Carrier Jauh Lebih Bahaya

    Doni Monardo: Covid-19 Berbahaya, tapi Manusia Carrier Jauh Lebih Bahaya

    Nasional
    Tokoh yang Ingin Jadi Capres Disarankan Bangun Komunikasi yang Cerdas

    Tokoh yang Ingin Jadi Capres Disarankan Bangun Komunikasi yang Cerdas

    Nasional
    TNI Bakal Kerahkan Seluruh Matra Distribusi Vaksin Covid-19

    TNI Bakal Kerahkan Seluruh Matra Distribusi Vaksin Covid-19

    Nasional
    Kalangan Buruh Kritik Baleg DPR Bahas RUU Cipta Kerja di Hotel

    Kalangan Buruh Kritik Baleg DPR Bahas RUU Cipta Kerja di Hotel

    Nasional
    Video Call dengan Jokowi, Perawat Pasien Covid-19 Ini Cerita Jarang Pulang hingga Warga yang Tak Patuh

    Video Call dengan Jokowi, Perawat Pasien Covid-19 Ini Cerita Jarang Pulang hingga Warga yang Tak Patuh

    Nasional
    Menko PMK Sebut Pemerintah Terus Cari Cara Cegah Kematian Dokter akibat Covid-19

    Menko PMK Sebut Pemerintah Terus Cari Cara Cegah Kematian Dokter akibat Covid-19

    Nasional
    Keputusan Jokowi Dinilai Persulit Penyelidikan Pelanggaran HAM Masa Lalu

    Keputusan Jokowi Dinilai Persulit Penyelidikan Pelanggaran HAM Masa Lalu

    Nasional
    Wakil Ketua MPR Duga Gatot Nurmantyo Ingin Calonkan Diri Jadi Presiden

    Wakil Ketua MPR Duga Gatot Nurmantyo Ingin Calonkan Diri Jadi Presiden

    Nasional
    Menko PMK Minta Para Dokter yang Tangani Covid-19 Utamakan Keselamatan Pribadi

    Menko PMK Minta Para Dokter yang Tangani Covid-19 Utamakan Keselamatan Pribadi

    Nasional
    Penunjukan Eks Tim Mawar Jadi Pejabat Kemenhan Dinilai Jadi Langkah Mundur

    Penunjukan Eks Tim Mawar Jadi Pejabat Kemenhan Dinilai Jadi Langkah Mundur

    Nasional
    UPDATE 27 September: Ada 129.553 Orang Suspek Covid-19 di Indonesia

    UPDATE 27 September: Ada 129.553 Orang Suspek Covid-19 di Indonesia

    Nasional
    Minta Keppres Eks Anggota Tim Mawar Dicabut, IKOHI Sebut Pelanggar HAM Tak Boleh Tentukan Masa Depan Bangsa

    Minta Keppres Eks Anggota Tim Mawar Dicabut, IKOHI Sebut Pelanggar HAM Tak Boleh Tentukan Masa Depan Bangsa

    Nasional
    UPDATE 27 September: Total Pemeriksaan Spesimen Covid-19 Capai 3.207.055

    UPDATE 27 September: Total Pemeriksaan Spesimen Covid-19 Capai 3.207.055

    Nasional
    Anggota Komisi I DPR: Hanya Jokowi yang Paling Tahu Alasan Sebenarnya Pergantian Gatot Nurmantyo

    Anggota Komisi I DPR: Hanya Jokowi yang Paling Tahu Alasan Sebenarnya Pergantian Gatot Nurmantyo

    Nasional
    UPDATE 27 September: Sebaran 3.874 Kasus Baru di Indonesia

    UPDATE 27 September: Sebaran 3.874 Kasus Baru di Indonesia

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X