Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Fraksi PDI-P: SKB Tidak Memadai Lagi

Kompas.com - 07/02/2011, 15:11 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Fraksi PDI-Perjuangan DPR RI menilai pemerintah telah gagal melaksanakan amanat konstitusi untuk menjamin kebebasan warga negara memeluk agama dan menjalankan ibadah sesuai keyakinan masing-masing.

"F-PDI-P menuntut pemerintah untuk bertanggung jawab atas kegagalan memberikan perlindungan kepada warga negara minoritas," ujar anggota F-PDI-P Shelomita saat menyampaikan sikap resmi F-PDI-P di ruang wartawan DPR Jakarta, Senin, terkait peristiwa penyerangan massa terhadap jemaah Ahmadiyah di Cikeusik, Pandeglang, Minggu (6/2/2011).

Sejumlah anggota F-PDI-P yang tampak hadir dalam jumpa pers itu adalah Sidharto Danusubroto (Komisi I), ganjar Pranowo (Komisi II), Eva Sundari (Komisi III) dan Adang Ruchiatna (Komisi VIII).

Menurut F-PDI-P, negara telah gagal memberikan perlindungan kepada segenap warga negara tanpa kecuali dan keberagaman kehidupan beragama yang tercermin dalam slogan bhineka tungga ika terancam.

F-PDI-P menyesalkan sikap pemerintah yang dinilai lemah dan hanya menyatakan sikap prihatin. Pemerintah tak mampu mengambil langkah terobosan mengingat penyerangan terhadap jemaah Ahmadiyah terus terulang dari waktu ke waktu.

"Sepatutnya pemerintah membentuk tim investigasi dan penyelesaian menyeluruh sehingga kejadian tersebut tidak menjadi siklus yang berulang," ujarnya.

Pada bagian lain, F-PDI-P meminta pemerintah untuk mencabut SKB tiga menteri. Ganjar Pranowo menjelaskan, SKB sudah tidak memadai lagi untuk digunakan sebagai instrumen pembenahan.

Menurut dia, pada dasarnya SKB itu hanya sekedar MoU, tidak ada implikasi apapun jika terjadi pelanggaran atas ketentuan tersebut.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Temui Prabowo di Kertanegara, Waketum Nasdem: Silaturahmi, Tak Ada Pembicaraan Politik

    Temui Prabowo di Kertanegara, Waketum Nasdem: Silaturahmi, Tak Ada Pembicaraan Politik

    Nasional
    Momen Lebaran, Dompet Dhuafa dan Duha Muslimwear Bagikan Kado untuk Anak Yatim dan Duafa

    Momen Lebaran, Dompet Dhuafa dan Duha Muslimwear Bagikan Kado untuk Anak Yatim dan Duafa

    Nasional
    Deputi KPK Minta Prabowo-Gibran Tak Berikan Nama Calon Menteri untuk 'Distabilo' seperti Era Awal Jokowi

    Deputi KPK Minta Prabowo-Gibran Tak Berikan Nama Calon Menteri untuk "Distabilo" seperti Era Awal Jokowi

    Nasional
    Usul Revisi UU Pemilu, Anggota DPR: Selama Ini Pejabat Pengaruhi Pilihan Warga Pakai Fasilitas Negara

    Usul Revisi UU Pemilu, Anggota DPR: Selama Ini Pejabat Pengaruhi Pilihan Warga Pakai Fasilitas Negara

    Nasional
    KPU Mulai Rancang Aturan Pemutakhiran Daftar Pemilih Pilkada 2024

    KPU Mulai Rancang Aturan Pemutakhiran Daftar Pemilih Pilkada 2024

    Nasional
    Waketum Nasdem Ahmad Ali Datangi Rumah Prabowo di Kertanegara

    Waketum Nasdem Ahmad Ali Datangi Rumah Prabowo di Kertanegara

    Nasional
    Sebut Hak Angket Masih Relevan Pasca-Putusan MK, PDI-P: DPR Jangan Cuci Tangan

    Sebut Hak Angket Masih Relevan Pasca-Putusan MK, PDI-P: DPR Jangan Cuci Tangan

    Nasional
    Bicara Posisi Politik PDI-P, Komarudin Watubun: Tak Harus dalam Satu Gerbong, Harus Ada Teman yang Mengingatkan

    Bicara Posisi Politik PDI-P, Komarudin Watubun: Tak Harus dalam Satu Gerbong, Harus Ada Teman yang Mengingatkan

    Nasional
    Anggota Komisi II DPR Nilai Perlu Ada Revisi UU Pemilu Terkait Aturan Cuti Kampanye Pejabat Negara

    Anggota Komisi II DPR Nilai Perlu Ada Revisi UU Pemilu Terkait Aturan Cuti Kampanye Pejabat Negara

    Nasional
    Proses di PTUN Masih Berjalan, PDI-P Minta KPU Tunda Penetapan Prabowo-Gibran

    Proses di PTUN Masih Berjalan, PDI-P Minta KPU Tunda Penetapan Prabowo-Gibran

    Nasional
    DKPP Verifikasi Aduan Dugaan Ketua KPU Goda Anggota PPLN

    DKPP Verifikasi Aduan Dugaan Ketua KPU Goda Anggota PPLN

    Nasional
    Kasus Eddy Hiariej Dinilai Mandek, ICW Minta Pimpinan KPK Panggil Jajaran Kedeputian Penindakan

    Kasus Eddy Hiariej Dinilai Mandek, ICW Minta Pimpinan KPK Panggil Jajaran Kedeputian Penindakan

    Nasional
    KPU Undang Jokowi Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran Besok

    KPU Undang Jokowi Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran Besok

    Nasional
    Cak Imin Mengaku Belum Dapat Undangan KPU untuk Penetapan Prabowo-Gibran

    Cak Imin Mengaku Belum Dapat Undangan KPU untuk Penetapan Prabowo-Gibran

    Nasional
    Tentara AS Meninggal Saat Tinjau Tempat Latihan Super Garuda Shield di Hutan Karawang

    Tentara AS Meninggal Saat Tinjau Tempat Latihan Super Garuda Shield di Hutan Karawang

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com