Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Fraksi PDI-P: SKB Tidak Memadai Lagi

Kompas.com - 07/02/2011, 15:11 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Fraksi PDI-Perjuangan DPR RI menilai pemerintah telah gagal melaksanakan amanat konstitusi untuk menjamin kebebasan warga negara memeluk agama dan menjalankan ibadah sesuai keyakinan masing-masing.

"F-PDI-P menuntut pemerintah untuk bertanggung jawab atas kegagalan memberikan perlindungan kepada warga negara minoritas," ujar anggota F-PDI-P Shelomita saat menyampaikan sikap resmi F-PDI-P di ruang wartawan DPR Jakarta, Senin, terkait peristiwa penyerangan massa terhadap jemaah Ahmadiyah di Cikeusik, Pandeglang, Minggu (6/2/2011).

Sejumlah anggota F-PDI-P yang tampak hadir dalam jumpa pers itu adalah Sidharto Danusubroto (Komisi I), ganjar Pranowo (Komisi II), Eva Sundari (Komisi III) dan Adang Ruchiatna (Komisi VIII).

Menurut F-PDI-P, negara telah gagal memberikan perlindungan kepada segenap warga negara tanpa kecuali dan keberagaman kehidupan beragama yang tercermin dalam slogan bhineka tungga ika terancam.

F-PDI-P menyesalkan sikap pemerintah yang dinilai lemah dan hanya menyatakan sikap prihatin. Pemerintah tak mampu mengambil langkah terobosan mengingat penyerangan terhadap jemaah Ahmadiyah terus terulang dari waktu ke waktu.

"Sepatutnya pemerintah membentuk tim investigasi dan penyelesaian menyeluruh sehingga kejadian tersebut tidak menjadi siklus yang berulang," ujarnya.

Pada bagian lain, F-PDI-P meminta pemerintah untuk mencabut SKB tiga menteri. Ganjar Pranowo menjelaskan, SKB sudah tidak memadai lagi untuk digunakan sebagai instrumen pembenahan.

Menurut dia, pada dasarnya SKB itu hanya sekedar MoU, tidak ada implikasi apapun jika terjadi pelanggaran atas ketentuan tersebut.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    KPK Sebut Nasdem Sudah Kembalikan Rp 40 Juta dari SYL

    KPK Sebut Nasdem Sudah Kembalikan Rp 40 Juta dari SYL

    Nasional
    17 Agustus 2024, Paspor RI Ganti Warna

    17 Agustus 2024, Paspor RI Ganti Warna

    Nasional
    Komisi VIII DPR Harap Resolusi Gencatan Senjata di Gaza Akhiri Penderitaan Rakyat Palestina

    Komisi VIII DPR Harap Resolusi Gencatan Senjata di Gaza Akhiri Penderitaan Rakyat Palestina

    Nasional
    PAN Sebut Susunan Kabinet Prabowo Akan Dibahas Usai Gugatan di MK Selesai

    PAN Sebut Susunan Kabinet Prabowo Akan Dibahas Usai Gugatan di MK Selesai

    Nasional
    DPR RI Resmi Sahkan RUU Desa Menjadi UU, Jabatan Kades Kini Jadi 8 Tahun

    DPR RI Resmi Sahkan RUU Desa Menjadi UU, Jabatan Kades Kini Jadi 8 Tahun

    Nasional
    Menko Polhukam Akan Bentuk Tim Tangani Kasus TPPO Bermodus 'Ferienjob' di Jerman

    Menko Polhukam Akan Bentuk Tim Tangani Kasus TPPO Bermodus "Ferienjob" di Jerman

    Nasional
    PAN Yakin Prabowo-Gibran Bakal Bangun Kabinet Zaken

    PAN Yakin Prabowo-Gibran Bakal Bangun Kabinet Zaken

    Nasional
    Puan Lantik 3 Srikandi Anggota PAW dari Fraksi P-Nasdem, PPP, dan PKB

    Puan Lantik 3 Srikandi Anggota PAW dari Fraksi P-Nasdem, PPP, dan PKB

    Nasional
    Jokowi Gelar Bukber di Istana, Wapres Singgung soal Kendalikan Nafsu Saat Berikan Tausiyah

    Jokowi Gelar Bukber di Istana, Wapres Singgung soal Kendalikan Nafsu Saat Berikan Tausiyah

    Nasional
    Misi Kemanusiaan di Palestina, Fadli Zon Harap Kerja Sama Lembaga Zakat Indonesia-UNRWA Segera Dibentuk

    Misi Kemanusiaan di Palestina, Fadli Zon Harap Kerja Sama Lembaga Zakat Indonesia-UNRWA Segera Dibentuk

    Nasional
    Soal Pemilu Ulang Bisa Timbulkan Krisis, Kubu Ganjar-Mahfud: Alasan Mengada-ada

    Soal Pemilu Ulang Bisa Timbulkan Krisis, Kubu Ganjar-Mahfud: Alasan Mengada-ada

    Nasional
    DPR Setujui Perpanjangan Waktu Pembahasan RUU KIA, Puan Ungkap Alasannya

    DPR Setujui Perpanjangan Waktu Pembahasan RUU KIA, Puan Ungkap Alasannya

    Nasional
    Arus Mudik Lebaran 2024 Diperkirakan Melonjak, Komisi V DPR Minta Kemenhub Serius Siapkan Kelaikan Angkutan Umum

    Arus Mudik Lebaran 2024 Diperkirakan Melonjak, Komisi V DPR Minta Kemenhub Serius Siapkan Kelaikan Angkutan Umum

    Nasional
    Yakin MK Tolak Gugatan Anies dan Ganjar, TKN: Gugatannya Tidak Masuk Akal

    Yakin MK Tolak Gugatan Anies dan Ganjar, TKN: Gugatannya Tidak Masuk Akal

    Nasional
    Kemenko Polhukam Identifikasi 1.900 Mahasiswa Jadi Korban TPPO Bermodus 'Ferienjob' di Jerman

    Kemenko Polhukam Identifikasi 1.900 Mahasiswa Jadi Korban TPPO Bermodus "Ferienjob" di Jerman

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com