Fraksi PDI-P: SKB Tidak Memadai Lagi

Kompas.com - 07/02/2011, 15:11 WIB
EditorHeru Margianto

JAKARTA, KOMPAS.com - Fraksi PDI-Perjuangan DPR RI menilai pemerintah telah gagal melaksanakan amanat konstitusi untuk menjamin kebebasan warga negara memeluk agama dan menjalankan ibadah sesuai keyakinan masing-masing.

"F-PDI-P menuntut pemerintah untuk bertanggung jawab atas kegagalan memberikan perlindungan kepada warga negara minoritas," ujar anggota F-PDI-P Shelomita saat menyampaikan sikap resmi F-PDI-P di ruang wartawan DPR Jakarta, Senin, terkait peristiwa penyerangan massa terhadap jemaah Ahmadiyah di Cikeusik, Pandeglang, Minggu (6/2/2011).

Sejumlah anggota F-PDI-P yang tampak hadir dalam jumpa pers itu adalah Sidharto Danusubroto (Komisi I), ganjar Pranowo (Komisi II), Eva Sundari (Komisi III) dan Adang Ruchiatna (Komisi VIII).

Menurut F-PDI-P, negara telah gagal memberikan perlindungan kepada segenap warga negara tanpa kecuali dan keberagaman kehidupan beragama yang tercermin dalam slogan bhineka tungga ika terancam.

F-PDI-P menyesalkan sikap pemerintah yang dinilai lemah dan hanya menyatakan sikap prihatin. Pemerintah tak mampu mengambil langkah terobosan mengingat penyerangan terhadap jemaah Ahmadiyah terus terulang dari waktu ke waktu.

"Sepatutnya pemerintah membentuk tim investigasi dan penyelesaian menyeluruh sehingga kejadian tersebut tidak menjadi siklus yang berulang," ujarnya.

Pada bagian lain, F-PDI-P meminta pemerintah untuk mencabut SKB tiga menteri. Ganjar Pranowo menjelaskan, SKB sudah tidak memadai lagi untuk digunakan sebagai instrumen pembenahan.

Menurut dia, pada dasarnya SKB itu hanya sekedar MoU, tidak ada implikasi apapun jika terjadi pelanggaran atas ketentuan tersebut.

Baca tentang


    Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Tanoto Foundation Gandeng Pusdiklat Kesos untuk Cegah Stunting

    Tanoto Foundation Gandeng Pusdiklat Kesos untuk Cegah Stunting

    Nasional
    Curhat Seorang Dokter ke Jokowi, Distigma hingga Diintimidasi Keluarga Pasien Covid-19

    Curhat Seorang Dokter ke Jokowi, Distigma hingga Diintimidasi Keluarga Pasien Covid-19

    Nasional
    Tak Langsung Periksa Maria Pauline Lumowa, Bareskrim: Dia Sedang Istirahat

    Tak Langsung Periksa Maria Pauline Lumowa, Bareskrim: Dia Sedang Istirahat

    Nasional
    Pembentukan Komisi Independen Dianggap Perlu Diatur dalam RUU PDP

    Pembentukan Komisi Independen Dianggap Perlu Diatur dalam RUU PDP

    Nasional
    Enam Hal Ini Bisa Bantu Perbaiki Stigma Negatif Terkait Covid-19

    Enam Hal Ini Bisa Bantu Perbaiki Stigma Negatif Terkait Covid-19

    Nasional
    Putusan MA Dinilai Tak Mungkin Ubah Hasil Pilpres 2019, Ini Alasannya

    Putusan MA Dinilai Tak Mungkin Ubah Hasil Pilpres 2019, Ini Alasannya

    Nasional
    Dokter di Sampit ke Jokowi: Percuma Kita 'Tracing' Terus tetapi Tak Ada Alat

    Dokter di Sampit ke Jokowi: Percuma Kita "Tracing" Terus tetapi Tak Ada Alat

    Nasional
    Periksa Eks Deputi Bappenas, KPK Gali Informasi Penerimaan Uang dari Mitra PT DI

    Periksa Eks Deputi Bappenas, KPK Gali Informasi Penerimaan Uang dari Mitra PT DI

    Nasional
    Periksa Saksi, KPK Konfirmasi Aset Milik Nurhadi dan Menantunya yang Berada di SCBD

    Periksa Saksi, KPK Konfirmasi Aset Milik Nurhadi dan Menantunya yang Berada di SCBD

    Nasional
    Belajar dari Putusan MA, Perludem Nilai Revisi UU Pemilu Perlu Memuat Putusan MK Terkait

    Belajar dari Putusan MA, Perludem Nilai Revisi UU Pemilu Perlu Memuat Putusan MK Terkait

    Nasional
    Jokowi Tunjuk Prabowo jadi 'Leading Sector' Lumbung Pangan Nasional

    Jokowi Tunjuk Prabowo jadi 'Leading Sector' Lumbung Pangan Nasional

    Nasional
    Pimpinan KPK Datangi Kantor Anies Baswedan, Ini yang Dibicarakan...

    Pimpinan KPK Datangi Kantor Anies Baswedan, Ini yang Dibicarakan...

    Nasional
    Kejagung Periksa Tiga Saksi Terkait Korupsi Impor Tekstil India

    Kejagung Periksa Tiga Saksi Terkait Korupsi Impor Tekstil India

    Nasional
    Putusan MA Dinilai Tak Pengaruhi Legitimasi Jokowi

    Putusan MA Dinilai Tak Pengaruhi Legitimasi Jokowi

    Nasional
    Rekor 2.657 Kasus Baru Covid-19, Jokowi: Ini Lampu Merah Lagi

    Rekor 2.657 Kasus Baru Covid-19, Jokowi: Ini Lampu Merah Lagi

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X