DPR: SKB 3 Menteri Jadi UU Saja

Kompas.com - 07/02/2011, 12:31 WIB
EditorHeru Margianto

JAKARTA, KOMPAS.com — Pasca-penyerangan jemaah Ahmadiyah oleh warga Cikeusik, Pandeglang, Banten, Komisi VIII DPR akan segera mengundang Menteri Agama Suryadharma Ali dan Kepala Kepolisian Negara RI Jendral (Pol) Timur Pradopo untuk mengevaluasi kembali Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri mengenai kebebasan beragama dan berkeyakinan.

DPR ingin mendorong SKB digantikan menjadi UU Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan. "Jadi UU saja, mengakomodasi kepentingan semua. UU kerukunan beragama. Masih (program legislasi nasional) sekarang," kata Ketua Komisi VIII Abdul Kadir Karding di Gedung DPR, Jakarta, Senin (7/2/2011).

Karding mengatakan, berulangnya kejadian penyerangan ini kembali memunculkan pertanyaan mengenai ketegasan pemerintah dalam menangani dan mengantisipasi aksi kekerasan. Selain itu, komitmen negara dalam menegakkan prinsip saling menghargai perbedaan beragama dan berkeyakinan juga dipertanyakan.

Menurut politisi PKB ini, ada dua langkah penanganan yang harusnya diambil dalam menyikapi persoalan Ahmadiyah ini. Dalam jangka pendek, penanganan harus ditempuh dengan jalan persuasif, bukan kekerasan.

"Enggak boleh ada kekerasan atas nama apa pun terhadap warga negara. Negara harus melindungi mereka dalam perbedaan keyakinan, agama atau apa pun, negara harus ambil langkah tegas," ungkapnya.

Sementara itu, dalam jangka panjang, lanjut Karding, negara harus mengevaluasi cara penanganan terhadap aksi kekerasan yang timbul karena perbedaan. Menurut dia, masyarakat harus diajar untuk tidak selalu menganggap diri benar dan mengutamakan jalan-jalan dialogis dan persuasif. Di dalam langkah ini pula, perlu evaluasi terhadap SKB 3 Menteri.

Karding menegaskan, tidak ada satu pun kewenangan untuk melarang Ahmadiyah berkembang di Indonesia meski fatwa MUI menyatakannya sesat. "Tapi menyesatkan itu apakah harus dengan kekerasan atau langkah yang merasa kita benar. Harus dibangun dengan dialog. Harus didorong lebih berpluralis," tandasnya.

Dalam pertemuan dengan Menteri Agama dan Kepala Polri pula, Karding mengatakan, DPR akan mendorong polisi bersikap tegas terhadap para pelaku serangan yang menyebabkan tiga orang tewas.

Seperti diberitakan, sekitar 1.000 warga Kecamatan Cikeusik, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, menyerang Jemaah Ahmadiyah di Desa Umbulan, Minggu (6/2/2011) sekitar pukul 10.30 WIB. Bentrokan dipicu kedatangan sejumlah anggota jemaah Ahmadiyah dari luar daerah. Akibat peristiwa itu, tiga anggota jemaah Ahmadiyah tewas.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


    Video Pilihan

    26th

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Saksi Sebut Kakak Bupati Sewa Perusahaan Lain agar Dapat Tender Proyek di Langkat

    Saksi Sebut Kakak Bupati Sewa Perusahaan Lain agar Dapat Tender Proyek di Langkat

    Nasional
    Periksa Sekretaris KONI Bogor, KPK Dalami Dugaan Ade Yasin Kumpulkan Uang dari Kontraktor

    Periksa Sekretaris KONI Bogor, KPK Dalami Dugaan Ade Yasin Kumpulkan Uang dari Kontraktor

    Nasional
    Pengacara Duga Ada 'Sosok Besar' yang Ubah Parkindo 1945 Jadi Partai Mahasiswa

    Pengacara Duga Ada "Sosok Besar" yang Ubah Parkindo 1945 Jadi Partai Mahasiswa

    Nasional
    Saksi Ungkap Cara Kakak Bupati Terbit Atur Pemenang Tender Proyek Infrastruktur di Langkat

    Saksi Ungkap Cara Kakak Bupati Terbit Atur Pemenang Tender Proyek Infrastruktur di Langkat

    Nasional
    Wamenkes Jelaskan Tahapan Covid-19 Jadi Endemi, Saat Ini Indonesia Masih Pandemi Terkendali

    Wamenkes Jelaskan Tahapan Covid-19 Jadi Endemi, Saat Ini Indonesia Masih Pandemi Terkendali

    Nasional
    Relawan Ganjar 'Pede' soal Kode Dukungan Jokowi Buat 2024

    Relawan Ganjar "Pede" soal Kode Dukungan Jokowi Buat 2024

    Nasional
    UPDATE 23 Mei: 81.197 Spesimen DIperiksa Terkait Covid-19, Positivity Rate PCR 1,92 Persen

    UPDATE 23 Mei: 81.197 Spesimen DIperiksa Terkait Covid-19, Positivity Rate PCR 1,92 Persen

    Nasional
    Saksi Sebut Pesaing Diberi Uang agar Perusahaan Pilihan Kakak Bupati Langkat Menang Tender

    Saksi Sebut Pesaing Diberi Uang agar Perusahaan Pilihan Kakak Bupati Langkat Menang Tender

    Nasional
    UPDATE: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 80,15 Persen, Ketiga 21,28 Persen

    UPDATE: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 80,15 Persen, Ketiga 21,28 Persen

    Nasional
    Komnas HAM Apresiasi TNI Tetapkan 10 Prajurit Tersangka Kerangkeng Manusia Langkat

    Komnas HAM Apresiasi TNI Tetapkan 10 Prajurit Tersangka Kerangkeng Manusia Langkat

    Nasional
    KPK Verifikasi Laporan Dugaan Korupsi di PT Merpati Nusantara Airlines

    KPK Verifikasi Laporan Dugaan Korupsi di PT Merpati Nusantara Airlines

    Nasional
    Kode Jokowi di Hadapan Projo, Sinyal Dukungan untuk Capres Pilihan

    Kode Jokowi di Hadapan Projo, Sinyal Dukungan untuk Capres Pilihan

    Nasional
    Profil Mohammad Hatta, Sang Proklamator yang Jadi Wakil Presiden Pertama Indonesia

    Profil Mohammad Hatta, Sang Proklamator yang Jadi Wakil Presiden Pertama Indonesia

    Nasional
    Komnas HAM RI Buka Akses Aduan Masyarakat di NTT

    Komnas HAM RI Buka Akses Aduan Masyarakat di NTT

    Nasional
    Daerah Tolak Lantik PJ Bupati, Presiden Diminta Turun Tangan, Jangan Anggap Sepele

    Daerah Tolak Lantik PJ Bupati, Presiden Diminta Turun Tangan, Jangan Anggap Sepele

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.