Komnas HAM: Pulihkan Hak Warga Ahmadiyah

Kompas.com - 07/02/2011, 10:43 WIB
EditorHeru Margianto

JAKARTA, KOMPAS.com —  Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Ifdhal Kasim menilai, rencana pemerintah untuk mengevaluasi Surat Kesepakatan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Agama, dan Jaksa Agung menyusul bentrokan antara warga dan penganut Ahmadiyah di Cikeusik, Pandeglang, Banten, bukan hal mendesak. Menurut dia, hal yang harus dilakukan pemerintah saat ini adalah memulihkan hak-hak warga Ahmadiyah.

"Mengembalikan mereka ke permukiman dan mengganti kerugian. Itu yang mendesak, yang harus dilakukan," kata Ifdhal ketika dihubungi Kompas.com, Senin (7/2/2011).

Sebelumnya Minggu (6/2/2011), Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menginstruksikan agar Surat Kesepakatan Bersama (SKB) Menteri Dalam Negeri, Menteri Agama, dan Jaksa Agung, dievaluasi menyusul bentrokan antara warga dan jemaah Ahmadiyah di Banten.

Menindaklanjuti instruksi ini, Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Djoko Santoso mengatakan bahwa evaluasi dilakukan mulai pekan depan dengan Menteri Agama sebagai penjurunya.

Ifdhal berpendapat, evaluasi terhadap SKB bukan solusi yang tepat. Pasalnya, menurut dia, bentrokan terjadi karena aparat penegak hukum tidak tegas. "SKB bukan isu yang mendesak. Masalahnya di penegakan hukum, bukan SKB," ucapnya.

Ia menegaskan, warga Ahmadiyah, meski tergolong minoritas, memiliki hak-hak yang sama dalam perlindungan hukum dengan warga mayoritas lainnya. Oleh karena itu, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia meminta tindakan konkret pemerintah untuk segera memperbaiki penegakan hukum.

"Kepolisian harus segera mengusut insiden (Cikeusik) tersebut," katanya.

Baca tentang


    Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Korban First Travel Ingin Diberangkatkan ke Tanah Suci oleh Pemerintah

    Korban First Travel Ingin Diberangkatkan ke Tanah Suci oleh Pemerintah

    Nasional
    KPK Limpahkan Berkas Perkara Dzulmi Eldin ke Pengadilan Tipikor Medan

    KPK Limpahkan Berkas Perkara Dzulmi Eldin ke Pengadilan Tipikor Medan

    Nasional
    Moeldoko Sebut KRI Suharso Paling Siap Evakuasi WNI di Kapal Diamond Princess

    Moeldoko Sebut KRI Suharso Paling Siap Evakuasi WNI di Kapal Diamond Princess

    Nasional
    Wapres Ma'ruf Minta Bawaslu Jaga Kredibilitas dan Kepercayaan Publik

    Wapres Ma'ruf Minta Bawaslu Jaga Kredibilitas dan Kepercayaan Publik

    Nasional
    Mendagri Sayangkan Banyak Pemda Belum Paham Pentingnya Minat Baca Masyarakat

    Mendagri Sayangkan Banyak Pemda Belum Paham Pentingnya Minat Baca Masyarakat

    Nasional
    Ditanya Mengapa Jokowi Bicara Reshuffle ke Pegiat Medsos, Ini Jawaban Moeldoko

    Ditanya Mengapa Jokowi Bicara Reshuffle ke Pegiat Medsos, Ini Jawaban Moeldoko

    Nasional
    Pulau Sebaru Kecil Akan jadi Ring 1 Selama Observasi WNI dari Kapal World Dream

    Pulau Sebaru Kecil Akan jadi Ring 1 Selama Observasi WNI dari Kapal World Dream

    Nasional
    Lurah: 4.100 KK Terdampak Banjir di Cipinang Melayu

    Lurah: 4.100 KK Terdampak Banjir di Cipinang Melayu

    Nasional
    Kasus Nurhadi Cs, KPK Geledah Kantor Firma Hukum di Surabaya

    Kasus Nurhadi Cs, KPK Geledah Kantor Firma Hukum di Surabaya

    Nasional
    Yasonna Sebut Ada 1.276 WNI Eks ISIS di Suriah, Hanya 297 Pegang Paspor

    Yasonna Sebut Ada 1.276 WNI Eks ISIS di Suriah, Hanya 297 Pegang Paspor

    Nasional
    Ketua dan Komisioner KPU Tak Penuhi Panggilan KPK karena Banjir

    Ketua dan Komisioner KPU Tak Penuhi Panggilan KPK karena Banjir

    Nasional
    3 Perahu Tak Cukup untuk Evakuasi Warga, Ketua RW 03 Cipinang Melayu: Butuhnya 6

    3 Perahu Tak Cukup untuk Evakuasi Warga, Ketua RW 03 Cipinang Melayu: Butuhnya 6

    Nasional
    Seleksi Calon Dirut TVRI Dihentikan Sementara

    Seleksi Calon Dirut TVRI Dihentikan Sementara

    Nasional
    Istana Sempat Kebanjiran, Menteri PUPR: Di Mana Banjirnya? Enggak Ada

    Istana Sempat Kebanjiran, Menteri PUPR: Di Mana Banjirnya? Enggak Ada

    Nasional
    Benny Tjokro Klaim Keterlibatan Sahamnya di Jiwasraya Hanya Sekitar 2 Persen

    Benny Tjokro Klaim Keterlibatan Sahamnya di Jiwasraya Hanya Sekitar 2 Persen

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X