Komnas HAM: Tangkap Pelaku Penyerangan

Kompas.com - 07/02/2011, 10:27 WIB
EditorHeru Margianto

JAKARTA, KOMPAS.com — Komisi Nasional Hak Asasi Manusia mendesak agar pemerintah segera melakukan tindakan konkret terkait dengan insiden penyerangan terhadap penganut aliran Ahmadiyah di Kecamatan Cikeusik, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. Pemerintah dinilai tidak cukup hanya mengaku prihatin terhadap penyerangan tersebut.

Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Ifdhal Kasim mengatakan, pemerintah melalui kepolisian harus segera mengusut insiden penyerangan tersebut dan menangkap pelaku dalam insiden yang menewaskan enam orang itu.

"Kami mendesak agar ada tindakan konkret pemerintah. Kepolisian harus segera mengusut insiden itu. Apalagi, ada orang yang tertusuk dalam insiden tersebut. Pelaku-pelaku itu harus ditindak," ujar Ifdhal ketika dihubungi Kompas.com, Senin (7/2/2011).

Ia menambahkan, kepolisian harus mengungkap motif penyerangan dan menghukum pelaku sesuai dengan ketentuan perundangan. "Kalau tidak, kejadian itu (penyerangan di Cikeusik) akan berulang," katanya.

Jika kepolisian tidak segera bertindak tegas dan mengusut tuntas penyerangan terhadap kelompok minoritas atas nama agama seperti yang terjadi di Cikeusik, kata Ifdhal, kepercayaan masyarakat terhadap institusi Kepolisian Negara RI semakin berkurang. "Tingkat kekecewaan masyarakat terhadap pemerintah akan semakin tinggi," tuturnya.

Seperti diberitakan, sekitar 1.000 warga Kecamatan Cikeusik, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, menyerang Jemaah Ahmadiyah di Desa Umbulan, Minggu (6/2/2011) sekitar pukul 10.30 WIB. Bentrokan dipicu kedatangan sejumlah anggota jemaah Ahmadiyah dari luar daerah. Akibat peristiwa itu, tiga anggota jemaah Ahmadiyah tewas.

Baca tentang


    Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Tanggapi Permintaan Anies, Wapres Minta BPJS Segera Bayar Tunggakan RS Swasta Tangani Covid-19

    Tanggapi Permintaan Anies, Wapres Minta BPJS Segera Bayar Tunggakan RS Swasta Tangani Covid-19

    Nasional
    Harun Masiku Siapkan Rp 1,5 Miliar Suap Wahyu Setiawan, Minta Dilantik Januari 2020

    Harun Masiku Siapkan Rp 1,5 Miliar Suap Wahyu Setiawan, Minta Dilantik Januari 2020

    Nasional
    Luhut Ungkap Kenapa Tak Ada Larangan Mudik Lebaran

    Luhut Ungkap Kenapa Tak Ada Larangan Mudik Lebaran

    Nasional
    Donasi Masyarakat untuk Gugus Tugas Covid-19 Capai Rp 72,2 Miliar

    Donasi Masyarakat untuk Gugus Tugas Covid-19 Capai Rp 72,2 Miliar

    Nasional
    Anies Lapor soal Covid-19, Wapres: Apa Ada Rumah Sakit yang Tolak Pasien?

    Anies Lapor soal Covid-19, Wapres: Apa Ada Rumah Sakit yang Tolak Pasien?

    Nasional
    Penularan Covid-19 Ada di 32 Provinsi, DKI Jakarta Catat 897 Kasus

    Penularan Covid-19 Ada di 32 Provinsi, DKI Jakarta Catat 897 Kasus

    Nasional
    Kompolnas: Polisi Mestinya Beri Contoh Social Distancing ke Masyarakat

    Kompolnas: Polisi Mestinya Beri Contoh Social Distancing ke Masyarakat

    Nasional
    DPR Selesaikan dan Sahkan RKUHP dan RUU Pemasyarakatan Pekan Depan

    DPR Selesaikan dan Sahkan RKUHP dan RUU Pemasyarakatan Pekan Depan

    Nasional
    DPR Diminta Tunda Pembahasan Sejumlah RUU Kontroversial

    DPR Diminta Tunda Pembahasan Sejumlah RUU Kontroversial

    Nasional
    IAKMI soal Covid-19: Ini Bukan Darurat Militer, Bukan Darurat Sipil, tetapi Darurat Kesehatan Masyarakat

    IAKMI soal Covid-19: Ini Bukan Darurat Militer, Bukan Darurat Sipil, tetapi Darurat Kesehatan Masyarakat

    Nasional
    Ketidakpahaman Menyebabkan Masyarakat Tolak Makamkan Jenazah Covid-19

    Ketidakpahaman Menyebabkan Masyarakat Tolak Makamkan Jenazah Covid-19

    Nasional
    Berikut Sebaran 170 Pasien Covid-19 yang Meninggal di 17 Provinsi

    Berikut Sebaran 170 Pasien Covid-19 yang Meninggal di 17 Provinsi

    Nasional
    Masyarakat Diimbau Tidak Melayat Jenazah Berstatus PDP Covid-19

    Masyarakat Diimbau Tidak Melayat Jenazah Berstatus PDP Covid-19

    Nasional
    Menurut KPU, Ini Dua Hal yang Harus Diatur dalam Perppu soal Pilkada

    Menurut KPU, Ini Dua Hal yang Harus Diatur dalam Perppu soal Pilkada

    Nasional
    ICW Kritik Pimpinan KPK yang Menyambut Positif Wacana Yasonna Bebaskan Koruptor

    ICW Kritik Pimpinan KPK yang Menyambut Positif Wacana Yasonna Bebaskan Koruptor

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X