Aparat Gagal Lindungi Kelompok Minoritas

Kompas.com - 07/02/2011, 09:01 WIB
EditorHeru Margianto

JAKARTA, KOMPAS.com — Peristiwa penyerangan terhadap kelompok jemaah Ahmadiyah di Cikeusik, Pandeglang, Banten, Minggu (6/2/2011), terus mengundang kecaman. Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Tjahjo Kumolo menilai, peristiwa itu merupakan potret bahwa kepolisian sebagai aparat penjaga ketertiban gagal melindungi kelompok minoritas.

"Dan mengorbankan mereka (kelompok minoritas) sehingga pelaku kekerasan leluasa melakukan pelanggaran HAM," kata Tjahjo dalam pernyataannya yang diterima Kompas.com, Senin (7/2/2010) pagi.

Sikap kepolisian ini, ia melanjutkan, bisa jadi merupakan ekses dari ketidaktegasan pemerintah terhadap penertiban dan penghukuman bagi mereka yang melanggar hukum.

Tjahjo mengatakan, wacana pencabutan SKB 2 Menteri tahun 2006 perlu kembali dibicarakan. Ia berpendapat, SKB tidak dikenal dalam Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2004. "Setidaknya ada perpres (peraturan presiden) kemudian diwadahi dalam UU Kerukunan Beragama," ujar Ketua Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini.

Selain itu, negara juga harus mengingat kewajibannya dalam melaksanakan dan memberikan perlindungan kepada warganya dalam melaksanakan keyakinan beragama sesuai dengan UUD 1945.

"Pembiaran terhadap tindak kekerasan dan kegagalan melindungi warga adalah kegagalan pemerintah melaksanakan konstitusi," kata Tjahjo.

Seperti diberitakan, sekitar 1.000 warga Kecamatan Cikeusik, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, menyerang Jemaah Ahmadiyah di Desa Umbulan, Minggu (6/2/2011) sekitar pukul 10.30 WIB. Bentrokan dipicu kedatangan sejumlah anggota jemaah Ahmadiyah dari luar daerah. Akibat peristiwa itu, tiga anggota jemaah Ahmadiyah tewas.

Baca tentang


    Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Besok, Pemkot Bogor Lakukan Simulasi Rencana Karantina Wilayah

    Besok, Pemkot Bogor Lakukan Simulasi Rencana Karantina Wilayah

    Nasional
    Begini Gambaran Karantina Wilayah Menurut Mahfud MD

    Begini Gambaran Karantina Wilayah Menurut Mahfud MD

    Nasional
    Wali Kota: Pejabat Pemkot Bekasi Positif Covid-19,  Sempat Didiagnosa Tifus

    Wali Kota: Pejabat Pemkot Bekasi Positif Covid-19, Sempat Didiagnosa Tifus

    Nasional
    Mahfud MD: DKI Kirim Surat kepada Presiden Minta Karantina Wilayah

    Mahfud MD: DKI Kirim Surat kepada Presiden Minta Karantina Wilayah

    Nasional
    Covid-19 Mewabah, DPR Tetap Gelar Rapat Paripurna Senin Besok

    Covid-19 Mewabah, DPR Tetap Gelar Rapat Paripurna Senin Besok

    Nasional
    Pandemi Covid-19, Perppu Penundaan Pilkada 2020 Dinilai Penuhi Syarat untuk Diterbitkan

    Pandemi Covid-19, Perppu Penundaan Pilkada 2020 Dinilai Penuhi Syarat untuk Diterbitkan

    Nasional
    KPU Disebut Tak Punya Kewenangan Tunda Penyelenggaraan Pilkada 2020

    KPU Disebut Tak Punya Kewenangan Tunda Penyelenggaraan Pilkada 2020

    Nasional
    Pemerintah: Lindungi yang Sakit Covid-19, Jangan Distigmatisasi...

    Pemerintah: Lindungi yang Sakit Covid-19, Jangan Distigmatisasi...

    Nasional
    Soal Skema Penutupan Jalan di DKI, Korlantas: Tunggu Kebijakan Pemerintah

    Soal Skema Penutupan Jalan di DKI, Korlantas: Tunggu Kebijakan Pemerintah

    Nasional
    Dompet Dhuafa Produksi dan Distribusikan Bilik Disinfektan ke RSD Wisma Atlet

    Dompet Dhuafa Produksi dan Distribusikan Bilik Disinfektan ke RSD Wisma Atlet

    Nasional
    Melalui Ngaji Online Bareng, Taqy Malik dan Fathur Ajak Masyarakat Berdonasi

    Melalui Ngaji Online Bareng, Taqy Malik dan Fathur Ajak Masyarakat Berdonasi

    Nasional
    Dampak Wabah Covid-19, KPU Buka Opsi Tunda Pilkada 2020 Selama 1 Tahun

    Dampak Wabah Covid-19, KPU Buka Opsi Tunda Pilkada 2020 Selama 1 Tahun

    Nasional
    Ini Sebaran Pasien Positif Covid-19 di 30 Provinsi per 29 Maret

    Ini Sebaran Pasien Positif Covid-19 di 30 Provinsi per 29 Maret

    Nasional
    Rumah Sakit Diprioritaskan bagi Pasien Covid-19 yang Tak Mungkin Isolasi Mandiri

    Rumah Sakit Diprioritaskan bagi Pasien Covid-19 yang Tak Mungkin Isolasi Mandiri

    Nasional
    Yurianto: Pemeriksaan Covid-19 Sudah Dilakukan terhadap Lebih dari 6.500 Orang

    Yurianto: Pemeriksaan Covid-19 Sudah Dilakukan terhadap Lebih dari 6.500 Orang

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X