Presiden Instruksikan Evaluasi SKB

Kompas.com - 06/02/2011, 22:29 WIB
EditorA. Wisnubrata

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menginstruksikan evaluasi Surat Kesepakatan Bersama (SKB) Menteri Dalam Negeri, Menteri Agama dan Jaksa Agung, menyusul bentrok warga dan jemaah Ahmadiyah di Banten, Minggu.      "Evaluasi dilakukan secara mendasar dan mendalam," kata Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Djoko Santoso di Jakarta, Minggu malam (6/2/2011).      Ditemui usai Rapat Koordinasi Polhukam, ia mengatakan, evaluasi dilakukan mulai pekan depan dengan Menteri Agama sebagai penjurunya. "Evaluasi dilakukan mendasar karena menyangkut keyakinan, kepercayaan seseorang, sekelompok orang, agar tidak bertentangan dengan aturan perundangan yang ada," katanya.      Djoko menegaskan, "intinya bagaimana keyakinan seseorang itu dapat diakomodir tanpa bertentangan dengan undang-undang yang ada, sehingga tidak mengganggu keamanan, ketertiban dan kehidupan sosial lainnya,".      Evaluasi dilakukan menyeluruh, lanjut dia, karena juga akan melibatkan seluruh komunitas masyarakat termasuk Ahmadiyah.               Tentang batas waktu evaluasi yang diinstruksikan Presiden, Djoko mengatakan, sesegera mungkin.    Pada kesempatan itu, Menko Polhukam meminta semua pihak baik masyarakat maupun Ahmadiyah untuk menahan diri tidak melakukan aksi-aksi yang mengarah pada tindakan anarkis.

Baca tentang


    Rekomendasi untuk anda
    25th

    Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Pengakuan Mantan Kader Demokrat yang Ikut KLB: Moeldoko Jadi Anggota dengan Nomor Khusus

    Pengakuan Mantan Kader Demokrat yang Ikut KLB: Moeldoko Jadi Anggota dengan Nomor Khusus

    Nasional
    Jhoni Allen: Moeldoko Tak Pernah Berpikir Jadi Ketum Demokrat, Kami yang Meminang

    Jhoni Allen: Moeldoko Tak Pernah Berpikir Jadi Ketum Demokrat, Kami yang Meminang

    Nasional
    KSP: Saat ini yang Paling Mendesak adalah Pengesahan RUU PKS

    KSP: Saat ini yang Paling Mendesak adalah Pengesahan RUU PKS

    Nasional
    Indonesia Dapat 11.748.000 Vaksin Covid-19 dari Jalur Multilateral pada 'Batch' Pertama

    Indonesia Dapat 11.748.000 Vaksin Covid-19 dari Jalur Multilateral pada "Batch" Pertama

    Nasional
    AHY: Saya Kecewa Moeldoko Terlibat...

    AHY: Saya Kecewa Moeldoko Terlibat...

    Nasional
    AHY Sebut KLB Sumut Dihadiri 32 Mantan Ketua DPC yang Sudah Dicopot

    AHY Sebut KLB Sumut Dihadiri 32 Mantan Ketua DPC yang Sudah Dicopot

    Nasional
    Menkes: Semua Kontak Erat Dua Kasus Covid-19 B.1.1.7 Negatif

    Menkes: Semua Kontak Erat Dua Kasus Covid-19 B.1.1.7 Negatif

    Nasional
    Dalam Sidang, Terungkap Aliran Dana Fee Bansos: untuk Juliari, Cita Citata, hingga Pembelian Brompton

    Dalam Sidang, Terungkap Aliran Dana Fee Bansos: untuk Juliari, Cita Citata, hingga Pembelian Brompton

    Nasional
    Doni Monardo Minta Instansi Pemerintah Hingga BUMN Awasi Mobilitas Karyawan Selama 11-14  Maret

    Doni Monardo Minta Instansi Pemerintah Hingga BUMN Awasi Mobilitas Karyawan Selama 11-14 Maret

    Nasional
    Menpan RB Minta Penerapan Larangan Bepergian ASN Dilaporkan Online

    Menpan RB Minta Penerapan Larangan Bepergian ASN Dilaporkan Online

    Nasional
    Menlu: 1,1 Juta Vaksin AstraZeneca Didapatkan dari Jalur Multilateral

    Menlu: 1,1 Juta Vaksin AstraZeneca Didapatkan dari Jalur Multilateral

    Nasional
    Kemenkes Sebut Empat Temuan Varian Baru Covid-19 Ditemukan Di 4 Provinsi Ini..

    Kemenkes Sebut Empat Temuan Varian Baru Covid-19 Ditemukan Di 4 Provinsi Ini..

    Nasional
    Kemenkes: Virus Corona B.1.1.7 Lebih Menular, tapi Tidak Lebih Mematikan

    Kemenkes: Virus Corona B.1.1.7 Lebih Menular, tapi Tidak Lebih Mematikan

    Nasional
    Jhoni Allen Sebut Terpilihnya Moeldoko Tak Terkait dengan Jabatannya di Pemerintahan

    Jhoni Allen Sebut Terpilihnya Moeldoko Tak Terkait dengan Jabatannya di Pemerintahan

    Nasional
    Pemeriksaan Spesimen Rendah, IDI Ingatkan Pemerintah Bahaya Rasa Aman Palsu

    Pemeriksaan Spesimen Rendah, IDI Ingatkan Pemerintah Bahaya Rasa Aman Palsu

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X