Inpres Beras Mentok, Terbitlah Impor

JAKARTA, KOMPAS.com — Draf instruksi presiden tentang kebijakan pengadaan dan penyaluran gabah/beras oleh pemerintah, yang sedianya berlaku mulai Januari 2011,  tak jadi diteken. Anggota Dewan Ketahanan Pangan, Khudori, mengaku bingung mengapa inpres tersebut tak jadi diberlakukan. Padahal, potensi dampaknya untuk menambah cadangan beras Bulog sangat besar.

Menurut informasi yang diterima Khudori, draf instruksi presiden (inpres) ini nyangkut dan akhirnya mentok di kantor Menteri Koordinator (Menko) Perekonomian. Menurut dia, sangat sayang jika peraturan ini tak jadi berlaku. "Saya enggak tahu kenapa enggak jadi. Katanya mentok di Menko Perekonomian," ujarnya di Kantor DPP PKB, Minggu (6/2/2011). "Katanya ribet dan susah bertanggung jawabnya," tuturnya lagi.

Menurut Khudori, sebenarnya draf inpres ini berbeda dengan peraturan-peraturan sebelumnya yang membelenggu kewenangan Bulog. Di dalam draf ada klausul bahwa Bulog boleh membeli beras di luar harga pokok penjualan (HPP). Dengan demikian, lisensi impor yang tak perlu bisa dicegah.

"Akan tetapi, ini tidak diteken. Kalau ini diteken, memang harga naik, tetapi hanya penyesuaian. Ketakutan pemerintah, kalau ini disahkan, inflasi tinggi lagi. Namun kalau tidak diteken, ini untuk mengantisipasi. Kemungkinan yang terjadi kemudian adalah lisensi impor atau tidak punya cadangan," katanya.

Memang, Khudori melanjutkan, dengan diluaskannya kewenangan, Bulog bisa rugi. Hal ini terjadi pada zaman kepemimpinan Mustafa Abubakar (sekarang Menteri BUMN). Bulog diperbolehkan membeli beras di luar HPP, tetapi melalui jalur komersial.

"Memang, harga beras jatuh dan Bulog rugi miliaran rupiah. Itu kan bisa ditanggung negara. Tapi lihat, kita tak impor, harga beras stabil dan inflasi rendah. Itu kalau dinilai berapa ratus triliun rupiah. Jadi, jangan hanya lihat Bulog rugi. Ada faktor-faktor lain yang tak ternilai. Stabilitas politik bagus karena perut kenyang dan masyarakat bisa beli beras murah. Yang begitu tak diperhatikan sekarang," ucapnya.

Akhirnya, Khudori mengatakan, muncullah jalan keluar impor beras dengan memotong sejumlah instrumen bea masuk. Memang bisa lebih murah. Namun, menurut dia, lebih menguntungkan lagi jika Bulog membeli sendiri dari dalam negeri. Keuntungannya untuk jangka panjang. Sementara itu, impor beras mengancam kesejahteraan petani menjelang panen raya.